SURYA.co.id – Besaran gaji pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial.
Pemerintah memastikan hingga saat ini belum menetapkan standar gaji yang berlaku secara nasional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa penghasilan pegawai KDKMP akan disesuaikan dengan kemampuan usaha dan pendapatan masing-masing koperasi.
Artinya, koperasi yang memiliki omzet lebih besar berpotensi memberikan gaji lebih tinggi dibanding koperasi yang masih dalam tahap awal pengembangan.
Menurut Ferry, skema tersebut dipilih agar operasional koperasi tetap sehat secara keuangan tanpa membebani anggaran di masa awal pembentukan.
Ferry Juliantono mengatakan sumber pembayaran gaji pegawai berasal dari pendapatan usaha koperasi, bukan dari alokasi tetap pemerintah.
"Kalau yang pegawainya diharapkan nanti bisa dari pendapatan usahanya," kata Ferry di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Ia menambahkan, pemerintah masih membahas besaran gaji khusus untuk posisi manajer koperasi bersama Kementerian Keuangan.
"Gaji manajer masih dibahas," ujarnya.
Dengan demikian, nominal gaji pegawai maupun manajer belum memiliki angka baku yang diterapkan di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan bahwa sistem penggajian akan berkembang mengikuti kondisi usaha masing-masing koperasi.
Menurutnya, operasional KDKMP saat ini masih berada pada fase awal sehingga diperlukan waktu untuk melihat perkembangan bisnis sebelum menetapkan standar penghasilan yang lebih permanen.
Farida menjelaskan, pengelolaan operasional koperasi, termasuk tata kelola teknis, dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Perusahaan tersebut bertugas membangun infrastruktur seperti gudang dan gerai koperasi sekaligus mengelola operasional KDKMP selama dua tahun pertama.
"Tata kelolanya operasionalisasi ada di Agrinas, tentu saja secara detailnya ada di Agrinas. Tapi dalam pantauan dan pengawasan Kementerian Koperasi," ujarnya.
Baca juga: Terungkap Awal Mula Prabowo Dapat Ide Program Kopdes Merah Putih, Pengalaman Pedih saat Jadi Tentara
Skema penggajian berdasarkan kemampuan usaha sebenarnya sudah diterapkan di salah satu KDKMP, yakni KDKMP Bentangan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Ketua KDKMP Bentangan, Bambang Gunarsa, mengatakan koperasi tersebut telah mempekerjakan dua orang pegawai.
Masing-masing menerima gaji sebesar Rp1,5 juta per bulan yang dibayarkan dari hasil operasional koperasi.
"Alhamdulillah KDMP sudah bisa memberi gaji selama 12 bulan ini," kata Bambang.
Ia menjelaskan besaran gaji tersebut ditentukan berdasarkan kondisi keuangan koperasi sehingga tetap menjaga keberlangsungan usaha.
Dengan model penggajian yang bergantung pada pendapatan usaha, nominal gaji pegawai Koperasi Merah Putih diperkirakan akan berbeda-beda di setiap daerah.
Koperasi yang berhasil meningkatkan volume usaha dan memperoleh keuntungan lebih besar memiliki peluang memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada pegawainya.
Sebaliknya, koperasi yang masih berkembang akan menyesuaikan besaran gaji dengan kemampuan keuangan agar operasional tetap berjalan.
Kebijakan penggajian berbasis kemampuan usaha menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan prinsip kemandirian bisnis, bukan bergantung pada subsidi gaji dari negara.
Di sisi lain, belum adanya standar nasional membuat publik masih menunggu kepastian mengenai prospek kesejahteraan pegawai, terutama bagi calon manajer dan tenaga operasional.
Keberhasilan koperasi percontohan seperti di Klaten menjadi indikator bahwa model ini dapat berjalan, namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan masing-masing koperasi dalam mengembangkan unit usahanya.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap kisah di balik lahirnya gagasan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, ide tersebut bukan muncul setelah menjadi presiden, melainkan telah tumbuh sejak puluhan tahun lalu ketika masih bertugas sebagai prajurit TNI di berbagai pelosok Indonesia.
Pengakuan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Ia mengatakan, pengalaman menyaksikan langsung kemiskinan dan kelaparan di desa menjadi titik awal yang membentuk pandangannya mengenai pentingnya koperasi sebagai penyangga ekonomi masyarakat.
Prabowo menceritakan bahwa selama menjadi tentara, ia sering ditempatkan berbulan-bulan di daerah pegunungan maupun desa-desa terpencil.
Dalam masa penugasan itu, ia mengaku menyaksikan kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan.
"Saya waktu di tentara kita bertugas di desa-desa, di gunung-gunung. Kita bisa berbulan-bulan di sebuah kecamatan. Saya lihat di situ rakyat kelaparan, saya lihat ada rakyat yang mati kelaparan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena makan saya terbatas untuk kompi saya," ujar Prabowo, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Pengalaman tersebut, menurutnya, meninggalkan kesan mendalam hingga akhirnya ia menyimpulkan bahwa desa membutuhkan sistem ekonomi yang mampu melindungi masyarakat dari kesulitan hidup.
Sejak saat itu, Prabowo mengaku semakin yakin bahwa pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan industri nasional.
Menurutnya, Indonesia memang harus menjadi negara industri, tetapi kekuatan ekonomi desa juga wajib dijaga melalui koperasi.
"Nah untuk itu akhirnya dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi," katanya.
Meski demikian, ia menyadari membangun koperasi dalam skala nasional membutuhkan kewenangan pemerintahan agar dapat memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil yang selama ini sulit memperoleh kredit.
Kesempatan merealisasikan gagasan tersebut datang setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden RI.
Ia mengaku menerima berbagai laporan mengenai kondisi petani yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sebelum musim panen tiba.
Karena panen berlangsung sekitar 100 hari sekali, banyak petani terpaksa meminjam uang untuk biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, maupun pengobatan.
Sayangnya, pinjaman tersebut sering berasal dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.
"Pertanian itu panennya itu 100 hari. Nah selama 100 hari anaknya ada yang sakit, anaknya harus sekolah, mungkin ada kerusakan ini, dia butuh uang, dia pinjam uang dan bunganya luar biasa gila."
Ia menambahkan, bahkan terdapat praktik pinjaman dengan bunga mencapai satu persen per hari.
"Dia pinjam uang dari lintah darat, dari mereka-mereka yang memberi bunga kadang-kadang 1 persen sehari! Ini mematikan, seumur hidup mereka tidak bisa bangkit!"
Sebagai langkah awal, pemerintah kemudian menghapus utang jutaan petani dan menyiapkan sistem pembiayaan yang lebih terjangkau melalui koperasi.
Prabowo menjelaskan, dari kebutuhan tersebut lahirlah gagasan membentuk koperasi simpan pinjam di seluruh desa dan kelurahan Indonesia.
Jumlah 81.000 Koperasi Desa Merah Putih disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Indonesia.
"Jawabannya adalah harus ada Koperasi Simpan Pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia. Karena itulah angka 81.000 muncul, karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000."
Menurutnya, koperasi nantinya tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat distribusi berbagai program subsidi pemerintah agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Pupuk bersubsidi, gas elpiji, hingga berbagai bantuan lain direncanakan dapat disalurkan melalui koperasi sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.
Dalam proses penyusunan program, pemerintah sempat mempertimbangkan melakukan uji coba di sekitar 100 lokasi selama dua tahun.
Namun, Prabowo memilih mempercepat pelaksanaannya karena menilai kebutuhan masyarakat sudah terlalu mendesak.
"Ada 81.000 desa dan kelurahan, rakyat itu suruh nunggu 8 tahun? Saya tidak mau. Saya bertanggung jawab kepada rakyat saya. Saya memilih jalan yang berani, jalan yang tegas, jalan yang besar tapi terukur dan terjangkau oleh kita."
Prabowo menyebut perkembangan program KDMP terus berjalan.
Saat ini sekitar 12.000 Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 koperasi telah beroperasi, sementara 5.000 hingga 6.000 koperasi lainnya ditargetkan mulai aktif dalam waktu dekat.
Ke depan, KDMP dirancang menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang mencakup toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga gudang penyimpanan hasil panen petani dan nelayan.
Pemerintah juga memproyeksikan program tersebut mampu menggerakkan perputaran ekonomi desa hingga Rp223 triliun per tahun, sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan sekitar Rp202 triliun setiap tahunnya.
Pidato Prabowo menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diposisikan bukan sekadar program ekonomi baru, melainkan realisasi dari gagasan yang telah ia simpan selama puluhan tahun.
Narasi mengenai pengalaman melihat warga kelaparan saat bertugas sebagai tentara menjadi landasan emosional yang memperkuat alasan di balik pembentukan KDMP.
Tantangan berikutnya adalah memastikan target pembentukan puluhan ribu koperasi tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga mampu beroperasi secara profesional, transparan, dan benar-benar memberikan akses pembiayaan murah serta layanan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat desa.
