TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu, Sabura Soe'oed Putra, S.E., M.Si., menegaskan pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia memiliki kualitas yang setara sehingga tidak ada lagi stigma sekolah favorit di masyarakat.
Menurut Sabura, kebijakan tersebut merupakan arah yang diinginkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.
"Ke depan Pak Menteri mengatakan tidak ada lagi sekolah favorit karena semuanya harus menjadi sekolah favorit," kata Sabura dalam Podcast Tribun Bengkulu, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, tujuan pemerintah bukan menghapus sekolah favorit secara administratif, melainkan menghilangkan kesenjangan kualitas antarsekolah sehingga setiap satuan pendidikan mampu memberikan layanan yang bermutu.
"Pendidikan bermutu itu untuk semua," ujarnya.
Selama ini, lanjut Sabura, masih banyak orang tua yang menganggap hanya beberapa sekolah memiliki kualitas terbaik. Akibatnya, sekolah-sekolah tertentu selalu menjadi tujuan utama saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik.
Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
"Kalau sebagai orang tua tentu ingin anaknya masuk sekolah yang dianggap bagus. Karena itu proses pemerataan mutu pendidikan memang membutuhkan waktu," katanya.
SPMB sendiri diterapkan pemerintah sebagai sistem penerimaan murid yang bertujuan mendorong pemerataan akses dan mutu pendidikan, sehingga seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Peran BPMP Mengawal Implementasi Kebijakan
Dalam mewujudkan pemerataan mutu tersebut, Sabura menjelaskan BPMP tidak berperan sebagai pengawas maupun pelaksana kebijakan di daerah. BPMP merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang bertugas memastikan berbagai program pendidikan dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan sesuai ketentuan.
"Kami bukan pengawas, bukan eksekutor, tetapi mitra strategis pemerintah daerah. Tugas kami menyinkronkan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Salah satu bentuk pendampingan itu dilakukan dalam pelaksanaan SPMB yang diatur melalui berbagai regulasi pemerintah.
BPMP, kata Sabura, mengawal agar pemerintah daerah menjalankan seluruh ketentuan sesuai aturan, termasuk mengenai daya tampung sekolah dan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan belajar.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang meminta kuota sekolah tertentu ditambah karena tingginya minat pendaftar. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi apabila sudah melampaui daya tampung yang telah ditetapkan.
"Kami mengawal pelaksanaan aturan itu. Ketika daya tampung sudah ditetapkan dan sistem sudah dikunci, tidak bisa lagi dibuka hanya karena peminatnya banyak," katanya.
Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Sabura menilai keberhasilan pemerataan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia menyebut konsep tersebut sebagai peran semesta, yakni kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, masyarakat, hingga media.
"Peran semesta itu melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, media, dan semua pihak. Media juga memiliki peran penting membangun branding positif sekolah sehingga stigma sekolah favorit perlahan bisa berubah," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan, bukan memenuhi keinginan setiap orang tua agar anaknya diterima di sekolah tertentu.
"Pemerintah menjamin hak atas pendidikan bagi setiap anak, bukan menjamin keinginan setiap orang tua harus masuk ke sekolah tertentu," tegasnya.
Sabura optimistis pemerataan mutu pendidikan dapat terwujud melalui peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana dan prasarana, digitalisasi pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ia meyakini, apabila seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, masyarakat tidak lagi memandang hanya sekolah-sekolah tertentu sebagai pilihan terbaik.
