TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo mulai memetakan fokus pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai kebutuhan daerah.

Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, persoalan pengelolaan sampah menjadi isu yang diprioritaskan untuk segera ditangani.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Tahap I Penguatan Kapasitas Para Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang Holistik di Hotel Aston Gorontalo, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan itu mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan SDGs di Kota Gorontalo.

Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel yang hadir dalam agenda itu mengatakan implementasi SDGs tidak harus mengejar seluruh target secara bersamaan.

Baca juga: Kemarau Mulai Melanda, Dinas Pertanian Kota Gorontalo Andalkan Pompanisasi Selamatkan Sawah

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan sasaran yang paling mendesak dan sesuai dengan kondisi daerah.

"Kalau judul workshop ini memang panjang, tetapi intinya sederhana, yaitu bagaimana kita bisa kompak mencapai tujuan bersama," ujar Indra.

Ia menjelaskan, konsep SDGs pada dasarnya bertujuan menciptakan daerah yang nyaman untuk ditinggali, memiliki lingkungan yang sehat, serta mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, kondisi Kota Gorontalo saat ini membuat pemerintah harus memberi perhatian lebih terhadap persoalan sampah.

"Yang menjadi perhatian kami sekarang adalah pengelolaan sampah. Saat awal menjabat, kami bahkan harus menyewa sembilan dump truck karena volume sampah terus meningkat setiap hari. Ini pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama," katanya.

Sementara itu, Advisor SDGs-SSTC Project GIZ Indonesia, Marvel Ledo, menilai keberhasilan pelaksanaan SDGs sangat dipengaruhi komitmen kepala daerah dalam mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pemerintah.

Menurutnya, dukungan politik dari wali kota dan wakil wali kota menjadi fondasi penting agar seluruh organisasi perangkat daerah memiliki arah pembangunan yang sama.

"Dukungan pimpinan daerah sangat penting, bukan hanya sebagai komitmen, tetapi juga dalam memastikan SDGs terintegrasi dalam dokumen pembangunan seperti RPJMD," ujar Marvel.

Ia menambahkan, pencapaian target SDGs juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai, kelembagaan yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor.

Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga pembangunan perlu dilibatkan dalam setiap proses implementasi.

Marvel mengungkapkan salah satu bentuk kolaborasi yang sedang berjalan antara GIZ Indonesia dan Pemerintah Kota Gorontalo ialah penguatan sistem pengelolaan sampah bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Bappeda Kota Gorontalo.

Program tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral agar seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja dengan tujuan yang sama.

"Kolaborasi menjadi kunci. Perbedaan organisasi maupun kepentingan tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," tutupnya. (*)