TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jambi, Prof. Dr. H. Haryadi menilai kepercayaan masyarakat merupakan aset paling berharga dalam industri perbankan. 

Karena itu, pemulihan kepercayaan publik menjadi faktor utama setelah terjadinya gangguan sistem dan dugaan pembobolan rekening nasabah di Bank Jambi.

Menurut Haryadi, fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi hanya dapat berjalan apabila masyarakat yakin dana yang mereka simpan aman.

“Dalam dunia perbankan, aset yang paling berharga bukan hanya modal atau keuntungan, melainkan kepercayaan masyarakat. Fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana hanya dapat berjalan apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa dana mereka berada dalam kondisi aman,” kata Haryadi.

Ia mengatakan, peristiwa yang terjadi di Bank Jambi memang menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan transaksi dan perlindungan dana nasabah. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa ancaman kejahatan siber kini menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh industri perbankan di berbagai negara.

“Karena itu, satu kejadian tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran bahwa suatu bank tidak sehat atau tidak mampu menjalankan fungsinya,” ujarnya.

Haryadi menilai, hal yang paling menentukan adalah respons setelah insiden terjadi. Menurutnya, apabila gangguan dapat ditangani dengan cepat, layanan kembali normal, hak-hak nasabah terlindungi, serta sistem keamanan terus diperkuat, maka kepercayaan masyarakat akan pulih secara bertahap.

“Saya melihat berbagai langkah pemulihan telah dilakukan, baik oleh Bank Jambi maupun aparat terkait. Ke depan, proses pemulihan tersebut perlu terus dilanjutkan melalui peningkatan kualitas layanan, transparansi informasi, dan penguatan keamanan sistem,” katanya.

Ia menjelaskan, secara teori ekonomi, penurunan kepercayaan masyarakat memang berpotensi memengaruhi aktivitas perbankan apabila berlangsung dalam waktu lama. Meski demikian, gangguan sistem informasi tidak selalu identik dengan terganggunya kondisi fundamental sebuah bank.

“Kesehatan keuangan bank tetap dinilai berdasarkan berbagai indikator seperti permodalan, likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, dan pengelolaan risiko. Karena itu, masyarakat tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa gangguan sistem berarti kondisi keuangan bank juga bermasalah,” jelasnya.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, lanjut Haryadi, Bank Jambi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, pelayanan pemerintah, serta pembiayaan dunia usaha di Provinsi Jambi. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan masyarakat menjadi kepentingan bersama.

Dalam kesempatan itu, Haryadi juga menegaskan bahwa investasi di bidang keamanan siber kini telah menjadi kebutuhan strategis bagi industri perbankan.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar biaya operasional, melainkan investasi untuk melindungi kepercayaan masyarakat, menjaga reputasi lembaga, memastikan keberlangsungan layanan, serta memberikan rasa aman kepada nasabah dalam bertransaksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, investasi tersebut tidak hanya berupa pembaruan teknologi, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko, audit keamanan secara berkala, hingga edukasi kepada nasabah mengenai keamanan transaksi digital.

Haryadi menilai kasus yang dialami Bank Jambi juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh bank pembangunan daerah di Indonesia. Menurutnya, transformasi digital harus selalu diiringi dengan penguatan sistem keamanan, budaya keamanan di seluruh organisasi, kesiapsiagaan menghadapi risiko, serta komunikasi yang terbuka kepada masyarakat.

“Informasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu akan membantu menjaga kepercayaan nasabah sekaligus menghindari munculnya informasi yang tidak benar,” katanya.

Terkait regulasi, Haryadi menilai Indonesia telah memiliki berbagai aturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi dan manajemen risiko di sektor perbankan. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten seiring berkembangnya teknologi dan modus kejahatan siber.

Ia mendorong penguatan standar keamanan digital, audit keamanan berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, kerja sama antara industri perbankan dan aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

“Peristiwa yang dialami Bank Jambi hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat sistem, bukan untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah. Yang terpenting adalah menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran bersama agar sistem keamanan digital semakin kuat, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan kepercayaan publik terhadap Bank Jambi maupun industri perbankan daerah semakin meningkat,” tutup Haryadi.

Ia juga mengajak masyarakat tetap tenang dan bijak menyikapi informasi yang beredar serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyidikan dan kepada Bank Jambi untuk menyelesaikan proses pemulihan yang sedang berjalan.

Baca juga: Polda Jambi: Belum Ada Indikasi Keterlibatan Orang Dalam pada Kasus Peretasan Bank Jambi