TRIBUNJATIM.COM - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang diwarnai pengunduran diri puluhan petugas lapangan di tengah proses pendataan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas memilih berhenti dari total 1.437 personel yang ditugaskan.
Mereka berhenti di tengah proses.
BPS menjelaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas adalah membangun komunikasi dengan masyarakat yang memiliki karakteristik beragam.
Baca juga: Nelangsa Petugas Sensus Diusir Karena Diduga Dikira Gadungan Padahal sudah Bawa Atribut Resmi
Meski demikian, instansi tersebut memastikan pendataan tetap berlangsung sesuai jadwal dan kekurangan petugas akan dipenuhi melalui proses rekrutmen kembali.
Alasan mundur karena kesulitan membangun komunikasi dan mendekati responden di lapangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 mengundurkan diri selama pelaksanaan pendataan.
Jumlah tersebut berasal dari total 1.437 petugas yang bertugas di Kota Semarang.
Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan petugas yang mengundurkan diri akan digantikan melalui mekanisme rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jumlah petugas 1.437. Yang mundur 30 petugas, Mbak," jelas Rudi dikonfirmasi Tribun Jateng, Rabu (15/7/2026).
Menurut Rudi, salah satu tantangan yang dihadapi petugas di lapangan adalah kemampuan membangun komunikasi dengan responden.
Sebagian petugas yang bertugas di Kota Semarang, kata dia, merupakan kalangan muda sehingga memerlukan kemampuan pendekatan yang baik kepada masyarakat.
"Untuk di Kota Semarang ini kan sebagian petugasnya memang ada teman-teman yang masih muda gitu ya. Jadi ketika di lapangan tentunya memang butuh kemampuan untuk komunikasi gitu kan. Jadi kami ketika mungkin yang bersangkutan kurang itu dalam membangun komunikasi yang baik, jadi ya penerimaan dari responden jadi agak kurang," ujarnya.
Terkait penggantian petugas, Rudi mengatakan prosesnya akan dilakukan melalui mekanisme rekrutmen kembali.
"Ya, nanti ya seperti halnya kalau ketika kita melakukan pekerjaan ya. Artinya ketika ada penyedia yang tidak perform itu kan ibaratnya harus dievaluasi," katanya.
Ia menambahkan, penggantian petugas tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.
"Ya, tentunya harus melewati mekanisme lagi untuk rekrutmen lagi," ujarnya.
Rudi menilai pengunduran diri sebagian petugas tidak menghambat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang.
Menurutnya, pelaksanaan pendataan masih berjalan sesuai tahapan meski memiliki tantangan karena karakteristik wilayah dan masyarakat yang beragam.
"Ya, enggak sih. Maksudnya kalau sebenarnya kan kita itu on the track sebenarnya ini di Kota Semarang karena memang kan Kota Semarang ini kalau dari sisi masyarakatnya heterogen. Dari sisi akses untuk masuk, ibaratnya mencacah di lapangan ini kan kotanya itu kan berbeda. Jadi butuh pendekatan yang berbeda juga," jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran pendataan, menurutnya BPS akan koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
"Nanti dari pemerintah kota ini kan nanti sudah meminta untuk kita BPS di semua kecamatan, nanti koordinasi dengan pemerintah kecamatan juga untuk mendukung kelancaran kegiatan SE di lapangan," imbuhnya. (idy)
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Bondowoso adalah kabupaten yang berjarak sekitar 193 hingga 200 km dari Surabaya, Jawa Timur.
Perjalanan darat memakan waktu sekitar 4 sampai 6 jam melalui jalur utama jika ditempuh dari Surabaya ke Bondowoso.
Beberapa petugas Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku ditolak warga saat melakukan pendataan dari rumah ke rumah meski telah membawa identitas dan surat tugas resmi.
Baca juga: Wagub Jatim Emil Dardak Ingatkan Warga Tak Tolak Petugas BPS, Sensus Ekonomi Bukan untuk Pajak
Petugas menduga penolakan tersebut dipicu informasi yang beredar di media sosial mengenai petugas sensus gadungan.
Meski demikian, BPS memastikan seluruh petugas bertugas secara resmi dan mengimbau masyarakat memeriksa identitas petugas sebelum mengambil kesimpulan.
Bahkan, ada petugas yang mengaku baru pertama kali mengalami penolakan setelah bertahun-tahun terlibat dalam berbagai kegiatan sensus nasional.
Sebagian petugas menduga penolakan dipengaruhi informasi yang beredar di media sosial.
Narasi yang menyebut petugas sensus sebagai petugas gadungan dinilai membuat sebagian masyarakat menjadi ragu menerima kedatangan petugas resmi.
Meski demikian, para petugas berharap masyarakat tetap kooperatif dan terlebih dahulu memeriksa identitas serta surat tugas sebelum mengambil kesimpulan.
Mereka menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah seorang petugas sensus berinisial BN menceritakan pengalamannya saat menjalankan tugas di Kecamatan Maesan.
Menurut BN, seorang ibu muda berusia sekitar 25 tahun menolak didata bahkan sebelum dirinya sempat menjelaskan tujuan kedatangannya.
“Engkok tak usa data, ka essah been (saya tidak usah didata. Ke sana kamu),” kata BN menirukan perkataan responden pada Selasa (7/7/2026).
BN mengaku saat itu telah mengenakan atribut resmi BPS, mulai dari rompi, kartu identitas (ID card), hingga menunjukkan surat tugas.
Namun, warga tersebut tetap menolak menerima kedatangannya.
“Bagi saya, hak mereka menolak. Tapi kami di lapangan kan hanya menjalankan tugas dan ada surat resmi,” paparnya dengan nada kesal.
Menurut BN, situasi sempat memanas karena warga tersebut juga mencoba memprovokasi warga lain.
Beruntung, warga di sekitar lokasi tetap bersedia menerima petugas sensus.
Ia mengaku baru kali ini mengalami penolakan sejak menjadi petugas sensus pada 2015.
“Saya pernah jadi petugas Sensus Pertanian, Sensus Penduduk, Regsosek, dan baru sekarang ditolak warga. Dan baru satu orang ini,” ungkapnya.
Pengalaman serupa juga dialami petugas lain berinisial JA.
Ia mengaku hampir ditolak karena warga terpengaruh informasi yang beredar di media sosial.
Menurutnya, warga sempat percaya pada narasi di TikTok yang menyebut petugas sensus sebagai petugas palsu.
“Ya mungkin karena terprovokasi konten negatif di TikTok. Setelah saya jelaskan dan tunjukkan ID card serta surat tugas, akhirnya kami diterima,” katanya.
JA berharap masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan bersedia memeriksa identitas petugas sebelum menolak pendataan.
“Kami hanya mendata dan menjalankan tugas. Data mereka juga dijamin aman,” ucapnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso telah memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung secara door to door sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPS menerjunkan 993 petugas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso.
Jumlah tersebut terdiri atas 874 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 119 Pemeriksa (PMR).
Ajakan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada masyarakat untuk tidak ragu menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya sangat penting untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Emil setelah dirinya menjadi responden Sensus Ekonomi yang dilakukan petugas BPS di rumah dinasnya di kawasan Margorejo, Surabaya, Jatim Minggu (6/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Emil menilai pendataan BPS memiliki peran strategis dalam memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Malang Hadapi Penolakan Warga, Progres Masih 25 Persen
Emil menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan melalui sensus akan menjadi rujukan berbagai instansi pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Pertanyaan yang diberikan memang bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi, mencakup apa yang dimiliki dan bagaimana kondisi ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan," kata Emil.
"Kami mohon kerja sama dari seluruh warga Jawa Timur karena pendataan ini penting agar kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar berbasis data," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam sensus merupakan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional.
Emil mengakui masih ada kekhawatiran di sebagian masyarakat terkait keamanan data pribadi yang diberikan kepada petugas sensus. Namun ia menegaskan bahwa data individu tidak dapat diakses secara bebas, termasuk oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, BPS hanya memberikan data dalam bentuk agregat atau gabungan tanpa identitas perorangan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya juga punya pengalaman bekerja sama dengan BPS. Sebagai pemerintah provinsi saja, data yang bisa kami peroleh hanya data agregat, bukan data perorangan," tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak langsung menolak saat petugas sensus datang ke rumah.
"Saran saya jangan langsung menolak begitu ada petugas datang. Dipersilakan dulu, didengarkan dulu," ujarnya.
Emil menambahkan bahwa sensus ekonomi tidak berkaitan langsung dengan perpajakan karena memiliki mekanisme data tersendiri.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi memiliki arti penting karena Jawa Timur merupakan penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa hasil sensus akan digunakan untuk memetakan struktur ekonomi, daya saing wilayah, hingga karakteristik pelaku usaha di berbagai daerah.
"Jawa Timur menjadi tolok ukur penting secara nasional karena kontribusi ekonominya sangat besar. Karena itu, data yang dihasilkan harus benar-benar berkualitas dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya," kata Herum.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Jatim mengerahkan sebanyak 41.538 petugas lapangan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Herum memastikan seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh sistem keamanan berstandar tinggi sesuai ketentuan undang-undang.
Ia juga menegaskan bahwa dalam Sensus Ekonomi tidak terdapat pertanyaan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena fokus utama pendataan adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Hingga awal Juli 2026, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif. Sekitar 23 persen data telah masuk dan dinyatakan lengkap, sementara proses pendataan di lapangan masih terus berlangsung untuk menyelesaikan verifikasi data di seluruh wilayah.
