Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung memperkuat pengawasan sektor ketahanan pangan guna mendukung target swasembada pangan nasional.

Baca juga: Bhabin Polsek Menggala Tuba Dorong Ketahanan Pangan, Dampingi Warga Ternak Lele

Pengawasan dilakukan melalui Rapat Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 yang digelar di Aula Perwakilan BPKP Lampung, Rabu (15/7/2026).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, mengatakan pengawasan triwulan III mencakup tujuh topik yang terbagi dalam dua tema utama.

Pengawasan tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menilai kesesuaian implementasi di lapangan, mengidentifikasi risiko, termasuk potensi kecurangan (fraud), serta menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola.

"Pengawasan harus dilakukan secara independen, objektif, dan sesuai standar agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," kata Agus.

Menurut Agus, Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional sehingga penguatan tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik, khususnya pada sektor ketahanan pangan yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Ia menyebut Pemprov Lampung terus mendorong peningkatan produksi, distribusi, dan stabilitas harga pangan melalui pembangunan pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai RPJMD Provinsi Lampung.

Di sektor hulu, pemerintah daerah mengembangkan program pupuk hayati cair yang telah diterapkan di sekitar 1.500 titik dari 2.644 desa sejak 2025 dan ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027.

Pemprov juga memperkuat komoditas unggulan, termasuk singkong, yang menurut Marindo mulai menunjukkan dampak positif terhadap stabilitas harga petani setelah adanya dukungan pemerintah pusat terkait penghentian impor.

Selain itu, berbagai potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga komoditas unggulan seperti kopi dan lada diintegrasikan melalui Program Desaku Maju yang disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Skema tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dari produksi desa sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (Korwas IPP) BPKP, Aderial, mengatakan pengawasan akan dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Evaluasi lapangan ditargetkan selesai pada pekan pertama Agustus 2026 dengan melibatkan organisasi perangkat daerah dan inspektorat untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Pengawasan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola sektor pangan, mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung ketahanan pangan, serta memastikan target prioritas nasional di bidang pangan dapat tercapai.

( Tribunlampung.co.id )