TRIBUNNEWS.COM - Pejabat China dan Rusia dilaporkan menggelar serangkaian pertemuan rahasia di China untuk membahas kerja sama militer, termasuk rencana melumpuhkan satelit Starlink yang saat ini menjadi sarana komunikasi penting bagi militer Ukraina, dilansir washingtontimes.com.
Informasi tersebut terungkap dalam dokumen yang diperoleh tim investigasi dari tiga media.
Dokumen-dokumen rahasia itu menguraikan sejumlah forum militer tertutup antara personel militer China dan Rusia.
Salah satu dokumen mengungkap adanya rencana bersama untuk menyerang Starlink, jaringan satelit milik perusahaan SpaceX yang didirikan Elon Musk.
Dokumen tersebut diperoleh bersama oleh The Insider, Der Spiegel, dan Le Monde.
Isinya mencakup empat presentasi yang dipaparkan dalam Forum Kerja Sama Teknis-Militer China-Rusia Ketiga yang digelar di Guangzhou, China, pada November 2023.
Dalam forum tersebut, kedua negara membahas lima bidang persenjataan, yakni senjata antariksa dan serangan terhadap satelit, sistem pertahanan udara dan rudal terpadu, amunisi jelajah dan kawanan drone otonom, kendaraan lapis baja generasi baru, serta penerbangan militer.
Menurut laporan The Insider pada 9 Juli, keseluruhan dokumen tersebut menunjukkan bahwa klaim netralitas China dalam perang Rusia-Ukraina tidak sesuai dengan fakta.
Baca juga: Perang Satelit: Rusia Bangun Rassvet Tantang Starlink Milik Elon Musk
"Dokumen-dokumen ini memperlihatkan kemitraan yang telah berkembang jauh melampaui sekadar retorika menjadi program terstruktur lintas disiplin untuk mengembangkan persenjataan yang tidak dapat dikembangkan sendiri oleh masing-masing negara, termasuk sistem strategis yang sangat sensitif," tulis media tersebut.
Laporan itu bertentangan dengan pernyataan resmi pemerintah China yang selama ini menyatakan bersikap netral dalam konflik Rusia dan Ukraina.
China sebelumnya juga dituduh oleh pejabat militer Amerika Serikat memberikan dukungan militer tidak langsung kepada Moskow, terutama melalui pasokan komponen elektronik, mesin industri, dan drone yang dinilai memperkuat kemampuan perang Rusia.
Selain itu, Reuters pada Mei lalu melaporkan bahwa badan intelijen Eropa menyimpulkan militer China secara diam-diam melatih sekitar 200 personel militer Rusia di wilayah China pada akhir 2025.
Salah satu presentasi bertanda "internal" mengenai strategi menghadapi Starlink disampaikan oleh dua peneliti dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), perusahaan utama di bidang pertahanan dan antariksa China.
Dalam presentasi tersebut, ratusan satelit Starlink disebut sebagai ancaman karena menciptakan "blokade antariksa" dengan memenuhi orbit rendah Bumi dan menggunakan sebagian besar spektrum elektromagnetik yang penting.
Rencana China disebut dimulai dengan upaya hukum dan diplomatik untuk membatasi ekspansi jumlah satelit Starlink, menghambat aksesnya ke ruang angkasa melalui pembatasan pita komunikasi dan orbit, serta melakukan operasi pengacauan sinyal (jamming) secara bersama di lokasi-lokasi strategis.
Tahap berikutnya mencakup upaya melumpuhkan jaringan satelit melalui serangan siber, termasuk pemalsuan akses, penyebaran virus, dan eksploitasi celah keamanan.
Serangan tersebut bertujuan menanamkan perangkat lunak berbahaya (malware) pada terminal dan jaringan Starlink agar sistem kendalinya tidak dapat berfungsi.
Laporan itu juga menyebutkan presentasi tersebut tidak menjelaskan secara spesifik jenis senjata yang akan digunakan. Namun, salah satu kemungkinan adalah roket yang menyebarkan proyektil berukuran kecil atau kendaraan peluncur yang melepaskan ratusan satelit mini (CubeSat) berbiaya rendah untuk menabrak satelit Starlink.
Laporan menyebut China tampaknya telah mengembangkan lebih lanjut rencana tersebut sejak forum pada 2023. Sejumlah tulisan militer di China kini membahas penggunaan senjata laser, gelombang mikro, hingga rudal antisatelit untuk menyerang satelit.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan temuan mengenai besarnya dukungan China terhadap militer Rusia sangat mengkhawatirkan.
"China harus menyadari bahwa tindakan ini melanggar kepentingan keamanan inti Eropa," ujarnya kepada Der Spiegel.
