TRIBUNNEWS.COM – Ketegangan di Yerusalem Timur kembali meningkat setelah pasukan dan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Rabu (15/7/2026).
Dalam penyerbuan tersebut, mereka dilaporkan meneriakkan lagu dan slogan-slogan provokatif di halaman masjid, hanya sehari setelah seorang anggota parlemen Israel menggerebek sekolah Palestina dan mengancam akan menutupnya.
Middle East Monitor, mengutip Anadolu Ajansi, melaporkan Pemerintah Provinsi Yerusalem juga merilis rekaman video yang memperlihatkan para pemukim berada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa selama penyerbuan berlangsung.
Rangkaian insiden itu memperkuat kekhawatiran warga Palestina bahwa tekanan Israel kini tidak hanya menyasar wilayah pendudukan, tetapi juga semakin meluas ke institusi keagamaan, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu lokasi paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina karena berada di Yerusalem Timur, wilayah yang diklaim Palestina sebagai ibu kota negara masa depannya.
Sejak 2003, polisi Israel mengizinkan pemukim memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa setiap hari, kecuali Jumat dan Sabtu.
Menurut laporan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina yang dikutip dari Anadolu, pasukan Israel melakukan 26 kali penyerbuan ke kompleks Al-Aqsa sepanjang Juni 2026.
Baca juga: Pemukim Israel Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsa, Lakukan Ritual Talmud
Pihak Palestina menilai meningkatnya frekuensi penyerbuan merupakan bagian dari upaya Israel memperkuat kontrol atas Yerusalem Timur.
Mereka juga menuduh Israel terus menjalankan kebijakan untuk mengubah identitas Arab dan Islam kota tersebut melalui berbagai langkah di sekitar Masjid Al-Aqsa.
Ketegangan juga meningkat setelah anggota Knesset Israel dari Partai Zionisme Religius, Tzvi Sukkot, menggerebek sebuah sekolah yatim piatu Palestina di Kota Tua Yerusalem Timur pada Selasa.
Dalam video yang diunggahnya, Sukkot terlihat merusak papan nama sekolah dan bendera Palestina.
Ia juga mengancam akan menutup sekolah tersebut bersama lembaga pendidikan Palestina lainnya di Yerusalem.
"Sekolah milik Otoritas Palestina tidak dapat terus berdiri di wilayah yang berada di bawah kedaulatan Israel," kata Sukkot.
Sebagai Ketua Komite Pendidikan Knesset, ia menegaskan akan mendorong penutupan sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum Palestina.
Langkah tersebut menuai kecaman dari anggota Knesset Arab, Ayman Odeh.
"Sekolah adalah tempat anak-anak belajar dan tumbuh, bukan arena aksi kekerasan oleh politisi," ujarnya.
Menurut berbagai laporan, sekitar 390 ribu warga Palestina masih tinggal di Yerusalem Timur.
Sebagian besar sekolah di wilayah itu tetap menggunakan kurikulum Palestina meski pemerintah Israel disebut terus meningkatkan tekanan agar beralih ke kurikulum Israel.
Baca juga: MUI Kutuk Yahudisasi Masjid Al Aqsa, Berencana Terbitkan Fatwa Perlindungan Al Quds
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap institusi Palestina, Misi Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa juga kembali mendesak komunitas internasional agar membebaskan Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara, Dr Hussam Abu Safiya, yang masih ditahan Israel tanpa dakwaan maupun proses persidangan.
WAFA melaporkan Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa, Ibrahim Khraishi, telah mengirim permohonan mendesak kepada PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan internasional untuk mengupayakan pembebasan dokter tersebut.
Khraishi mengatakan Abu Safiya ditahan sejak 27 Desember 2024 dan diduga mengalami penyiksaan, isolasi, perlakuan tidak manusiawi, serta tidak memperoleh perawatan medis yang memadai.
Ia juga menyebut pelapor khusus PBB dan Komisi Penyelidikan Independen Internasional mengenai Wilayah Palestina yang Diduduki telah mendokumentasikan dugaan penyiksaan tersebut serta memperingatkan bahwa kondisi Abu Safiya kini mengancam keselamatan jiwanya.
Dilansir Al Jazeera, Palestina menilai kasus tersebut mencerminkan pola yang lebih luas terhadap tenaga kesehatan di Gaza.
Dan mendesak dunia internasional mengambil langkah hukum maupun diplomatik untuk menghentikan pelanggaran serta meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
