TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat dan Iran masih terlibat baku tembak meski kedua negara tengah menjalani gencatan senjata.
Selat Hormuz merupakan jalur vital ekspor minyak dan gas dari negara-negara Teluk menuju pasar Asia dan dunia.
Jalur ini menjadi salah satu titik utama yang diperebutkan sekaligus dijadikan alat tawar-menawar oleh kedua pihak.
Sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global melewati selat ini.
Pada 2025, sekitar 20 juta barel minyak dan produk turunannya melintasi Selat Hormuz setiap hari, dengan nilai perdagangan energi mencapai hampir 600 miliar dolar AS per tahun, menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA).
Selain Iran, minyak yang melintasi selat tersebut berasal dari Irak, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Sekitar 20 persen LNG dunia juga melewati Selat Hormuz, terutama dari Qatar.
Sejak perang pecah, harga energi global terus berfluktuasi mengikuti perkembangan konflik dan proses gencatan senjata.
Dengan belum jelasnya kapan krisis di Selat Hormuz akan berakhir, sejumlah negara Teluk mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan beroperasi tanpa bergantung pada jalur tersebut.
Baca juga: AS Kesulitan Kuasai Selat Hormuz Sepenuhnya, Ini Alasannya
Mengutip Independent, berikut langkah yang ditempuh sejumlah negara yang terdampak krisis Selat Hormuz.
Kesultanan Oman memiliki hubungan baik dengan Iran maupun Amerika Serikat, serta telah berperan sebagai mediator dalam perundingan kedua negara.
Tanpa pangkalan militer AS di wilayahnya, Oman tidak menjadi sasaran utama seperti negara-negara Teluk lainnya, seperti Kuwait dan Bahrain.
Namun, ancaman serangan Iran terhadap pelabuhan-pelabuhannya menjadi faktor yang dapat menghalangi kapal-kapal komersial menggunakan koridor selatan Selat Hormuz.
Karena itu, Asyad Group, penyedia layanan logistik terbesar di Oman yang mengelola pelabuhan, pelayaran, dan kawasan bebas, bersama perusahaan pelayaran Prancis CMA CGM mengumumkan kemitraan untuk membangun terminal logistik serbaguna senilai 400 juta dolar AS di Sohar, Teluk Oman.
Pelabuhan tersebut menjadi salah satu jalur alternatif perdagangan Teluk selama konflik Iran karena CMA CGM dan perusahaan lain mencari koneksi darat yang menghubungkan pelabuhan di luar Selat Hormuz dengan berbagai tujuan di kawasan Teluk.
Ketua sekaligus CEO CMA CGM, Rodolphe Saadé, mengatakan terminal tersebut akan mendukung akses darat yang lebih andal ke koridor perdagangan utama serta meningkatkan ketahanan dan efisiensi rantai pasok pelanggan.
Pada 28 April 2026, UEA mengakhiri keanggotaannya selama 59 tahun di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), sebuah langkah yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun, namun dinilai semakin dipercepat setelah pecahnya perang Iran.
Keanggotaan di OPEC selama ini membatasi kapasitas produksi energi UEA, di tengah meningkatnya tekanan global terkait transisi energi.
Dewan Urusan Global Timur Tengah menyebut langkah tersebut sebagai salah satu perubahan paling signifikan dalam tata kelola energi global sejak Rusia bergabung dengan koalisi OPEC pada 2016.
UEA juga berencana membangun pelabuhan dan terminal baru untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz.
Proyek pelabuhan baru milik DP World ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Jebel Ali sekaligus menghindari transit melalui Selat Hormuz.
Menurut Financial Times, operator pelabuhan DP World sedang berdiskusi untuk mengembangkan fasilitas baru di wilayah pesisir Fujairah guna mengurangi beban Pelabuhan Jebel Ali.
Jebel Ali, yang dibangun pada 1977, telah menjadikan UEA sebagai pusat perdagangan dan keuangan regional. Namun, beberapa pekan lalu pelabuhan tersebut terbakar akibat puing-puing rudal Iran.
Sejak itu, Bandara Internasional Dubai, pangkalan militer AS, dan sejumlah fasilitas lainnya juga menjadi sasaran serangan.
Rencana tersebut mencakup pembangunan terminal baru di pelabuhan yang sudah ada serta pelabuhan serbaguna baru di Fujairah.
Meski demikian, para pejabat Teluk menegaskan langkah tersebut bukan berarti Jebel Ali akan ditinggalkan.
"Jebel Ali akan tetap menjadi Jebel Ali," kata seorang pejabat senior perusahaan kepada Financial Times. "Pelabuhan itu tidak akan pernah diperkecil."
Namun, DP World juga sempat menjadi sorotan setelah mantan CEO-nya mengundurkan diri di tengah laporan yang mengaitkannya dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Pada Mei, Putra Mahkota Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed mengumumkan percepatan pembangunan pipa gas Barat-Timur yang akan menggandakan kapasitas ekspor melalui Fujairah.
Ia mengatakan percepatan proyek tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan energi global.
Menurut Bloomberg, pipa gas baru itu akan menggandakan kapasitas ekspor UEA melalui jalur yang tidak melewati Selat Hormuz pada 2027.
Sumber Reuters pekan lalu menyebut Arab Saudi tengah mempertimbangkan perluasan jalur pipa minyak mentah menuju Laut Merah.
Lima sumber mengatakan langkah tersebut memungkinkan Arab Saudi, bahkan negara-negara tetangganya, mengangkut lebih banyak minyak tanpa harus melintasi Selat Hormuz.
Jalur pipa Timur-Barat yang dibangun pada 1980-an mengalami lonjakan permintaan sejak perang pecah.
Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Qatar berada di Teluk Persia dan tidak memiliki akses laut ke dunia luar selain melalui Selat Hormuz.
Kondisi tersebut membuat ketiga negara menjadi yang paling terdampak jika jalur itu terganggu.
Badan Energi Internasional memperkirakan sekitar 93 persen ekspor LNG Qatar melewati Selat Hormuz.
"Kami sedang berdiskusi dengan saudara-saudara kami di Arab Saudi dan UEA untuk melihat bagaimana memperluas sistem pipa yang mereka miliki agar dapat mengakomodasi pasokan gas Kuwait," kata CEO Kuwait Petroleum Corporation Sheikh Nawaf al-Sabah kepada Forum Energi Global Atlantic Council pada Juni.
Pencarian jalur alternatif selain Selat Hormuz bukanlah isu baru.
Sejak perang Iran-AS pecah, berbagai wacana bermunculan untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur tersebut.
Mengutip Al Majalla, Arab Saudi dan UEA telah mengaktifkan jalur pipa Timur-Barat dan Habshan-Fujairah sebagai langkah parsial untuk mengurangi tekanan di Selat Hormuz.
Namun, krisis ini juga menunjukkan keterbatasan yang ada.
Bahkan jika seluruh jalur pipa alternatif beroperasi dengan kapasitas penuh, kapasitasnya hanya mampu menggantikan sekitar dua pertiga volume yang biasanya melewati Selat Hormuz.
Jalur pipa memang memberikan perlindungan dari kemacetan di jalur laut, meningkatkan kendali negara atas ekspor, dan mengurangi risiko konflik angkatan laut.
Namun, jalur darat memiliki risiko tersendiri karena rentan terhadap sabotase, ketidakstabilan politik, serta keterbatasan kapasitas.
Berbeda dengan kapal tanker, jalur pipa tidak dapat dialihkan ketika situasi krisis berubah.
Dari sisi ekonomi, diversifikasi juga bukan solusi yang sederhana.
Meski jalur pipa dapat menekan biaya transportasi dalam jangka panjang, sebagian besar rute alternatif mengalihkan minyak mentah ke Laut Merah atau Mediterania sehingga kurang kompetitif bagi pasar Asia, yang merupakan tujuan utama ekspor energi negara-negara Teluk.
Karena itu, meski rentan terhadap konflik, Selat Hormuz hingga kini masih menjadi koridor ekspor ke Asia yang paling pendek dan efisien.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
