Tribunjogja.com Kulon Progo - Kabupaten Kulon Progo tengah menghadapi krisis tenaga pendidik. Jumlah guru yang pensiun setiap tahun jauh melampaui formasi baru yang dibuka pemerintah.
Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto, menyebut rata-rata ada 200 guru pensiun per tahun.
“Seperti di 2025 lalu ada 198 guru pensiun. Tahun ini diproyeksikan sekitar 206 guru,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Sementara itu, formasi CPNS yang dibuka BKPSDM hanya 70 orang. Ketimpangan ini membuat sejumlah sekolah terdampak, salah satunya SMP Negeri 2 Galur.
Menurut Nur Hadi, sekolah tersebut kekurangan 6 guru, ditambah 8 guru akan segera pensiun. “Jadi akan terjadi kekurangan guru sebanyak 14 orang,” katanya.
Disdikpora berupaya menutup kekurangan lewat redistribusi guru dari sekolah terdekat dengan Surat Perintah Tugas. Guru diberi tambahan jam mengajar, namun hal ini berdampak pada Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Syarat TPG maksimal 35 jam per pekan, sementara tambahan tugas membuat jam mengajar naik hingga 40–46 jam. Kelebihan itu tidak dihitung dalam pencairan tunjangan.
“Perlu ada pertimbangan menambah nominal TPG sesuai kelebihan jam mengajar,” jelas Nur Hadi.
Kondisi di SMPN 2 Galur
Kepala SMPN 2 Galur, Fathul Anshori, membenarkan adanya kekurangan guru, meski jumlahnya tidak sebanyak yang disebutkan. Ia menyebut kebutuhan guru ada 4 orang untuk mata pelajaran IT, Olahraga, BK, dan Bahasa Inggris, sementara yang pensiun ada 5 guru.
“Kami sudah berkonsultasi dengan Disdikpora Kulon Progo,” ujarnya.
Perlunya Kebijakan Proporsional
Fenomena ini menegaskan perlunya kebijakan rekrutmen guru yang lebih proporsional agar kualitas pendidikan di Kulon Progo tetap terjaga.
Tanpa penambahan formasi yang seimbang, redistribusi guru hanya menjadi solusi sementara yang berisiko menurunkan kualitas pembelajaran.
Selain itu, penyesuaian tunjangan profesi juga menjadi isu penting agar guru tidak terbebani jam tambahan tanpa kompensasi yang layak.
Krisis guru di Kulon Progo mencerminkan tantangan serius dalam manajemen tenaga pendidik daerah.
Dengan pensiun mencapai 200 orang per tahun dan formasi CPNS hanya 70, ketimpangan semakin nyata.
Pemkab Kulon Progo perlu mendorong kebijakan rekrutmen lebih proporsional, memperhatikan kesejahteraan guru, serta memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah keterbatasan tenaga pendidik. (alx)
Baca juga: PSS Sleman Buru 4 Pemain Asing, Striker Jadi Prioritas
