TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI – Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) menjadi satu dari 25 kepala daerah di Indonesia yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

Pelatihan berlangsung selama dua pekan, mulai 15 hingga 28 Juli 2026, hasil kerja sama Lemhannas RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, mengatakan peserta KPPD merupakan kepala daerah yang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan Kemendagri.

Salah satu pertimbangannya adalah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) untuk dikembangkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kepala daerah yang dinilai memiliki kapasitas dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

"Kami menyelenggarakan pendidikan bagi 25 kepala daerah terpilih yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia," ujar Ace.

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan pelatihan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Harapan kami melalui pelatihan ini adalah memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki Muaro Jambi, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Bambang.

Selain Bupati Muaro Jambi, KPPD Angkatan III juga diikuti sejumlah kepala daerah lainnya, di antaranya Bupati Kerinci, Bupati Lebak, Bupati Tulang Bawang Barat, Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Pangkalpinang.

Selama pekan pertama, peserta mengikuti pembelajaran di Kampus Lemhannas RI dan Purnomo Yusgiantoro Center.

Materi yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, penguatan integritas, serta sinkronisasi kebijakan daerah dengan program prioritas nasional.

Isu pencegahan korupsi juga menjadi salah satu materi utama dalam pelatihan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memberikan pembekalan mengenai penguatan integritas serta penerapan budaya antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"KPK akan memberikan materi mengenai bagaimana kepemimpinan daerah menjaga integritas dan menerapkan pendidikan antikorupsi dalam birokrasi," ujar Ace.

Memasuki pekan kedua, seluruh peserta akan mengikuti program pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Di Singapura, para kepala daerah akan mempelajari praktik terbaik dalam pelayanan publik, mulai dari sistem pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah terpadu, hingga digitalisasi birokrasi pemerintahan atau e-government. (*)

Baca juga: Pelaku PETI di Jambi Viral Kocar-kacir Hindari Razia: Puluhan Dompeng Kabur Bak Balapan 

Baca juga: Kepala Dusun Cari Bantuan setelah Pria Roboh akibat Cekcok Lahan di Tanjabtim