TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, tengah menjadi perhatian publik setelah namanya ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir.
Sorotan terhadap Dody bermula ketika dokumen perjalanan dinasnya ke luar negeri tersebar dan menjadi konsumsi publik.
Bocornya dokumen tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama di media sosial.
Sejumlah warganet menyoroti perjalanan tersebut dan menduga adanya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan pribadi bersama keluarga.
Perbincangan mengenai Dody pun semakin berkembang setelah isu lain muncul di tengah polemik tersebut.
Isu yang beredar menyebutkan bahwa Menteri PU itu melakukan mutasi terhadap sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian PU.
Mutasi tersebut dikaitkan dengan beredarnya dokumen perjalanan Dody yang sebelumnya ramai menjadi perhatian publik.
Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo Viral Lagi, Ogah Salami Bawahan, Dibandingkan dengan Basuki Hadimuljono
Kabar itu kemudian menimbulkan berbagai spekulasi mengenai alasan di balik perubahan posisi sejumlah pegawai kementerian.
Namun, hingga saat ini, isu tersebut masih menjadi bagian dari perbincangan publik yang berkembang di masyarakat.
Nama Dody Hanggodo pun terus menjadi sorotan seiring munculnya berbagai informasi yang beredar di ruang digital.
Peristiwa ini membuat publik menantikan penjelasan lebih lanjut terkait polemik yang menyeret Menteri PU tersebut.
Sebelumnya, perhatian terhadap Dody meningkat setelah dokumen perjalanan pribadinya tersebar luas.
Informasi mengenai dugaan penggunaan APBN dan isu mutasi pegawai menjadi dua hal yang banyak dibahas warganet.
Kini, perkembangan terkait isu tersebut masih terus menjadi perhatian, terutama terkait klarifikasi dari pihak terkait.
Pada awal Juli 2026, viral di media sosial dokumen perjalanan Kementerian PU ke Amerika Serikat(AS) tertanggal jadwal 13-19 Juli 2026.
Dalam dokumen itu, nama istri dan anak Dody Hanggodo tercatat ikut pergi ke negeri Paman Sam dalam rangka menghadiri agenda Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 13-19 Juli 2026 di New York.
Istri Dody tertulis menggunakan paspor diplomatik, sedangkan sang anak memakai paspor pribadi.
Bocornya dokumen perjalanan ke AS itupun memicu beragam reaksi dari warganet.
Banyak yang menduga Dody sengaja memanfaatkan fasilitas negara selaku Menteri PU, untuk keluarganya.
Terkait viralnya dokumen itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto, memastikan pembiayaan keluarga menteri tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN," jelas Apri, Rabu (8/7/2026), dikutip dari Kompas.com.
"Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," katanya.
Lebih lanjut, Apri menjelaskan tercantumnya nama istri dan anak ody adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," jelasnya.
Ia juga mengatakan dokumen yang bocor itu belum terlaksana dan merupakan rencana perjalanan bulan Juli 2026.
Di hari yang sama saat Sekjen Kementerian PU memberikan klarifikasi, Dody menyatakan batal ke AS.
Ia mengaku lebih memilih pergi ke Aceh untuk meninjau Jembatan Enang-enang di Bener Meriah
Jembatan Enang-enang diketahui mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada November 2025.
"Kalau ke Amerika batal. Saya lebih memilih ke Enang-enang," ujarnya, Rabu.
Baca juga: Rumor Menteri PU Dody Angkat Keponakan jadi Komisaris BUMN, Aisyah Zakiyyah: Entah dari Mana Isu Itu
Tak lama setelah dokumen perjalanan Kementerian PU bocor, Dody Hanggodo diisukan memasukkan keponakannya sebagai Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Sosok yang dimaksud adalah perempuan bernama Aisyah Zakiyyah.
Menanggapi isu itu, Dody tak langsung membantah.
Ia justru menantang awak media untuk mencari kebenarannya.
Bagi yang bisa menemukan jawabannya, kata Dody, akan diberi hadiah umrah sekeluarga.
"Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan (menjadikan keponakan sebagai Komisaris BUMN), gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua," kata Dody usai rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Rabu (15/7/2026), dilansir YouTube KompasTV.
"Gue kasih sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan," tegasnya.
Saat awak media mencoba memastikan Aisyah benar bukan keponakannya, Dody justru memberikan jawaban tak jelas.
"Berarti bukan (keponakan) ya, Pak?" tanya seorang wartawan.
"Ya lu pikir sendiri lah," sahut Dody.
Sementara itu, Aisyah sendiri sudah menyampaikan bantahan mengenai isu tersebut pada Juli 2025 silam, dalam siniar Akbar Faizal.
Sebagai informasi, isu Aisyah merupakan keponakan Dody sudah berembus sejak lama.
Menjawab isu tersebut, Aisyah menegaskan selama ini dirinya menempuh pendidikan melalui jalur beasiswa dan membangun karier secara profesional sebelum bergabung di lingkungan Kementerian PU.
Ia mengungkapkan pernah menempuh pendidikan sarjana di Gunma University, Jepang, melalui Mitsubishi Scholarship. Setelah itu, Aisyah melanjutkan studi magister di Macquarie University, Sydney, Australia.
"Ya itu dia, entah dari mana isu itu. Saya S1-nya di Jepang, S2-nya saya di Australia. Di Jepang saya pakai Mitsubishi Scholarship," ujar Aisyah, dikutip dari TribunJakarta.com.
Saat kembali ditanya apakah dirinya merupakan keponakan Menteri PU, Aisyah kembali menepis anggapan tersebut.
Sebelum diangkat menjadi Komisaris PT PP, Aisyah lebih dulu menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2025.
Setelah dokumen perjalanan ke AS bocor, muncul kembali diduga data pegawai Kementerian PU yang bocor.
Narasi yang beredar mengatakan nama-nama yang dimutasi itu berkaitan dengan bocornya dokumen perjalanan Dody Hanggodo beserta keluarga ke AS.
Dody pun membantah isu tersebut.
"Ah, enggak ada (mutasi karena dokumen perjalanan bocor), enggak ada itu mah," ucapnya di Istana Negara, Rabu.
Meski demikian, Dody menilai mutasi pegawai di sebuah lembaga merupakan hal lumrah, termasuk di kementeriannya yang berjumlah 38.600 orang.
"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?" kata dia.
(TribunTrends/Tribunnews/Pravitri Retno)
