SURYA.CO.ID, SURABAYA – Jawa Timur kembali mencatat prestasi nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga awal Juli 2026, nilai transaksi koperasi di provinsi ini mencapai Rp17,45 miliar atau lebih dari separuh total transaksi nasional sebesar Rp30,06 miliar.
Capaian tersebut memperlihatkan geliat ekonomi desa yang mulai bergerak melalui koperasi. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya memperkuat kelembagaan di tingkat desa, tetapi juga mulai menjalankan fungsi ekonomi dengan mendorong perputaran usaha, distribusi kebutuhan masyarakat, hingga membuka peluang peningkatan kesejahteraan warga.
Berdasarkan data simkopdes.go.id/pers/dashboard hingga 7 Juli 2026, Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi secara nasional pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tingginya nilai transaksi menjadi bukti bahwa koperasi tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga mulai menjalankan fungsi ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan melalui koperasi. Tingginya nilai transaksi ini menandakan aktivitas ekonomi di tingkat desa telah mulai bergerak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Khofifah, Jumat (17/7/2026).
Baca juga: Buntut Politisi PDIP Pertanyakan Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 T untuk KDMP, Menkop dan Agrinas Bantah
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pengurus koperasi, dan masyarakat yang bersama-sama membangun ekosistem ekonomi desa.
Sebelumnya, Jawa Timur juga menjadi provinsi pertama yang menuntaskan pembentukan badan hukum 8.494 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Fondasi kelembagaan itu dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat operasional koperasi di seluruh wilayah Jawa Timur.
Kini, menurut Khofifah, tantangan utama bukan lagi sebatas membentuk koperasi, melainkan memastikan setiap koperasi berkembang menjadi pusat layanan ekonomi desa yang profesional, sehat, dan berkelanjutan.
“Target kita bukan hanya banyak koperasinya, tetapi koperasinya benar-benar hidup, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Koperasi harus hadir memperkuat UMKM, memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa,” katanya.
Khofifah juga mendorong kolaborasi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan UMKM, BUMDes, kelompok tani, kelompok nelayan, hingga pelaku ekonomi kreatif agar terbentuk ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan.
Baca juga: Profil Mufti Anam, Politisi PDIP yang Dituding Provokatif Soal Isu Kipas Angin Rp1,8 T KDMP
Dengan nilai transaksi yang telah mencapai Rp17,45 miliar, ia optimistis kinerja koperasi di Jawa Timur akan terus meningkat seiring semakin optimalnya operasional koperasi di seluruh desa dan kelurahan.
“Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh koperasi di Jawa Timur untuk terus meningkatkan pelayanan, memperluas usaha, dan menghadirkan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Koperasi yang kuat akan menjadi fondasi penting menuju desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, hingga kini sebanyak 530 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah resmi beroperasi, sedangkan sekitar 5.600 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan dan penyiapan operasional.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 hingga 3.000 koperasi telah rampung atau mencapai progres pembangunan 100 persen.
“Sampai saat ini jumlah yang sedang dalam progres pembangunan hampir sekitar 5.600 koperasi KDKMP. Untuk yang sudah 100 persen kisarannya sekitar 2.500 sampai 3.000 koperasi,” ujarnya.
Sebanyak 530 koperasi yang telah beroperasi tersebar di delapan kabupaten/kota. Koperasi-koperasi tersebut merupakan unit yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk.
Menurut Endy, perhatian pemerintah saat ini difokuskan pada pengecekan koperasi yang telah beroperasi agar seluruh layanan berjalan sesuai standar operasional.
“Kami sedang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang kemarin sudah diresmikan. Karena ada beberapa yang masih dalam tahap penyempurnaan, seperti memasukkan barang ke dalam sistem, pembersihan lokasi, pemasangan air PDAM, dan sebagainya. Tetapi rata-rata semuanya sudah beroperasi,” katanya.
Selain memastikan kelengkapan sarana, pengecekan juga dilakukan untuk memastikan pengelola menjalankan SOP, mulai dari jam operasional hingga kedisiplinan petugas.
Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur berharap dukungan pasokan barang dari PT Agrinas agar kebutuhan koperasi dapat terpenuhi. Saat ini, kontribusi omzet terbesar masih berasal dari penjualan kebutuhan pokok masyarakat.
“Omzet KDKMP saat ini memang lebih banyak berasal dari barang-barang sembako seperti beras, minyak goreng, gula, dan LPG,” ujarnya.
Ringkasan
Meta Deskripsi
