SURYA.CO.ID, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur (Jatim) berhasil mencatatkan nilai transaksi tertinggi secara nasional pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Berdasarkan data resmi dari situs simkopdes.go.id/pers/dashboard hingga 7 Juli 2026, nilai transaksi Koperasi Desa Merah Putih di Jatim sukses menembus angka Rp17,45 miliar.
Pencapaian luar biasa ini merepresentasikan lebih dari separuh total transaksi nasional yang tercatat sebesar Rp30,06 miliar.
Keberhasilan ini menempatkan Jawa Timur sebagai motor penggerak utama ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa tingginya nilai transaksi ini menjadi bukti konkret bahwa koperasi tidak sekadar terbentuk secara kelembagaan.
Lebih dari itu, koperasi di Jatim telah aktif menjalankan fungsi ekonomi yang membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
"Alhamdulillah, Jawa Timur kembali menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan melalui koperasi. Tingginya nilai transaksi ini menandakan aktivitas ekonomi di tingkat desa telah mulai bergerak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Khofifah pada Jumat (17/7/2026).
Khofifah menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari sinergi kuat yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pengurus koperasi, serta partisipasi aktif masyarakat desa.
Sebelumnya, Jawa Timur juga menorehkan prestasi sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menuntaskan pembentukan badan hukum untuk 8.494 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Khofifah, fondasi hukum yang kokoh ini menjadi modal utama untuk mempercepat operasionalisasi seluruh koperasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan dan kualitas pengelolaan koperasi tersebut agar tetap profesional dan sehat.
"Target kami bukan hanya banyak koperasinya, tetapi koperasinya benar-benar hidup, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Koperasi harus hadir memperkuat UMKM, memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa," tutur Khofifah.
Khofifah juga mendorong kolaborasi strategis antara KDKMP dengan berbagai elemen usaha lokal, seperti:
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa, merinci perkembangan operasional koperasi di lapangan.
Saat ini, tercatat sebanyak 530 KDKMP telah resmi beroperasi di delapan kabupaten/kota.
Koperasi-koperasi yang telah beroperasi ini, merupakan bagian dari unit yang sebelumnya diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk.
"Sampai saat ini jumlah yang sedang dalam progres pembangunan hampir sekitar 5.600 koperasi KDKMP. Untuk yang sudah 100 persen kisarannya sekitar 2.500 sampai 3.000 koperasi," jelas Endy.
Endy menambahkan bahwa fokus utama dinas saat ini adalah memverifikasi kesiapan operasional di lapangan, untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
"Kami sedang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang kemarin sudah diresmikan. Karena ada beberapa yang masih dalam tahap penyempurnaan, seperti memasukkan barang ke dalam sistem, pembersihan lokasi, pemasangan air PDAM, dan sebagainya. Tetapi rata-rata semuanya sudah beroperasi," imbuhnya.
Untuk mendukung keberlanjutan pasokan barang, Pemprov Jatim mengharapkan dukungan logistik yang kuat dari PT Agrinas. Hal ini dikarenakan mayoritas perputaran omzet KDKMP saat ini masih sangat didominasi oleh komoditas bahan pokok.
"Omzet KDKMP saat ini memang lebih banyak berasal dari barang-barang sembako seperti beras, minyak goreng, gula, dan LPG," pungkas Endy.
