TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi sorotan di tengah mencuatnya berbagai narasi di ruang publik, termasuk tudingan terkait dugaan korupsi di sektor batu bara. 

Kader Muda Partai Golkar menilai tudingan tersebut tidak didukung fakta dan muncul di saat pemerintah tengah menjalankan sejumlah program strategis di sektor energi, seperti implementasi B50 dan percepatan pengembangan Blok Masela.

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi sasaran berbagai narasi di ruang publik dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satunya adalah tudingan terkait dugaan korupsi di sektor batu bara yang disertai seruan agar pemeriksaan dimulai dari Menteri ESDM yang dijuluki "Si Bolu Ketan".

Menanggapi hal tersebut, Kader Muda Partai Golkar, Jefri Edi Irawan Gultom, menilai berbagai serangan yang diarahkan kepada Bahlil muncul di tengah pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah di sektor energi, termasuk implementasi B50 dan percepatan pengembangan Blok Masela.

Menurut Jefri, kedua program tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional. 

Karena itu, ia menilai tudingan yang tidak didukung fakta berpotensi mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program strategis.

"Di tengah keberhasilan pemerintah meluncurkan program B50 dan mempercepat pengembangan Blok Masela atas arahan Presiden Prabowo Subianto, justru muncul berbagai serangan kepada Menteri Bahlil yang menurut kami tidak berdasar, sangat tendensius, dan sarat kepentingan politik," kata Jefri kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Baca juga: Respons Singkat Menteri ESDM Bahlil soal Bobibos, BBM dari Jerami: Kita Pelajari Dulu Ya

"Kami melihat ada upaya membangun opini yang tidak objektif, terlebih mengingat posisi beliau sebagai Ketua Umum Partai Golkar," lanjutnya.

Jefri menjelaskan implementasi B50 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan bauran energi nasional melalui pemanfaatan biodiesel berbasis sawit.

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

Selain itu, ia menilai percepatan pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, merupakan proyek strategis yang diharapkan mampu meningkatkan produksi gas nasional, menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Jefri mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. 

Namun, menurutnya, kritik seharusnya disampaikan berdasarkan data dan fakta.

"Publik seharusnya memberikan apresiasi terhadap kerja nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Kritik tentu diperbolehkan dalam negara demokrasi, tetapi harus berbasis data, fakta, dan disampaikan secara bertanggung jawab, bukan dengan narasi yang menggiring opini atau bermuatan kepentingan politik," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan agenda strategis nasional agar berjalan dengan baik.

Menurut Jefri, pembangunan sektor energi membutuhkan stabilitas politik, dukungan publik, serta ruang kerja yang kondusif agar target-target nasional dapat tercapai secara optimal.

Baca juga: Ceritakan Karier Politiknya, Bahlil: Dikepung Elite Itu Biasa, Bukan Barang Baru Buat Saya

"Kami berharap seluruh pihak dapat mengedepankan objektivitas dan menghormati prinsip negara hukum. Jangan sampai isu-isu yang tidak berdasar mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program-program strategis yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Jefri.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) mengecam pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang menyebut Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan julukan "Si Bolu Ketan".

PP AMPG menilai pernyataan tersebut merupakan serangan terhadap pribadi yang tidak mencerminkan etika politik. 

Organisasi sayap Partai Golkar itu menyebut kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar, tetapi tidak seharusnya disampaikan melalui hinaan atau serangan personal.

Wakil Ketua Umum PP AMPG, Sedek Bahta, menyatakan penggunaan julukan bernada merendahkan menunjukkan kemunduran dalam budaya demokrasi.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik seharusnya disampaikan dengan argumentasi yang berbasis data dan fakta, bukan menyerang karakter seseorang.

"PP AMPG juga menilai tudingan yang diarahkan kepada Bahlil Lahadalia dalam polemik distribusi batu bara untuk PLTU tidak memiliki dasar hukum yang kuat," ujar Sedek Bahta di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Sedek mengatakan proses penegakan hukum harus mengacu pada alat bukti dan mekanisme hukum, bukan berdasarkan opini maupun asumsi yang berkembang di ruang publik.

Ia juga mengingatkan bahwa penyidik hanya dapat memanggil dan memeriksa seseorang apabila terdapat dasar hukum serta alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, PP AMPG menegaskan persoalan distribusi batu bara untuk pembangkit listrik berada dalam ranah hubungan bisnis antara perusahaan penyedia dengan PT PLN (Persero) dan anak usahanya. 

Sementara itu, Kementerian ESDM berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan secara umum.

PP AMPG juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan serta menjunjung asas praduga tak bersalah. 
Organisasi tersebut meminta polemik tidak digiring ke ruang opini yang berpotensi mengganggu proses penegakan hukum.

Di sisi lain, PP AMPG menyebut Bahlil Lahadalia selama menjabat sebagai Menteri ESDM telah melakukan sejumlah pembenahan, di antaranya penguatan pengawasan rantai pasok batu bara, penataan perizinan pertambangan, hingga percepatan berbagai program strategis sektor energi.

Menurut PP AMPG, capaian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dan diskusi yang objektif, bukan direspons dengan serangan terhadap pribadi.

"Atas dasar itu, PP AMPG mendesak Deddy Sitorus menarik pernyataannya serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia dan keluarga besar Partai Golkar," kata Sedek.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, menilai pernyataan Deddy Sitorus yang meminta Menteri ESDM diperiksa terkait persoalan batu bara PLN tidak tepat sasaran.

Baca juga: Daftar Petinggi PT Gag Nikel yang Dihentikan Sementara di Raja Ampat, Ada Anak Buah Bahlil Lahadalia

Menurut Jamaludin, pengadaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit PLN merupakan transaksi business to business (B2B), sehingga tidak tepat apabila setiap persoalan dalam proses pengadaan tersebut secara otomatis dikaitkan dengan tanggung jawab Menteri ESDM.

"Jangan mencampuradukkan antara kewenangan pemerintah sebagai regulator dengan proses pengadaan yang dilakukan melalui mekanisme business to business. Kalau ada persoalan dalam transaksi pengadaan, telusuri prosesnya, periksa pihak-pihak yang terlibat, dan lihat di mana letak pelanggarannya. Jangan langsung menarik kesimpulan dan menuding pihak yang belum tentu berkaitan," kata Jamaludin.

Ia menilai perhatian publik seharusnya difokuskan pada evaluasi tata kelola pengadaan batu bara di PLN agar berjalan secara transparan, profesional, dan memiliki sistem pengawasan yang kuat.

"Kalau kita salah mengidentifikasi sumber persoalan, maka solusi yang diambil juga akan salah. Yang harus dibongkar adalah rantai pengadaannya. Siapa yang melakukan transaksi, bagaimana proses verifikasi kualitas dan volume, bagaimana pengawasannya, dan di mana celah terjadinya dugaan penyimpangan," ujarnya.

Menurut Jamaludin, pertanggungjawaban harus dibangun berdasarkan fakta, kewenangan, dan keterlibatan masing-masing pihak, bukan berdasarkan asumsi politik.

"Kalau ada pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai fakta dan bukti yang ditemukan. Namun, setiap persoalan di sektor energi perlu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan, mekanisme pengadaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Karena itu, penting untuk terlebih dahulu memahami konstruksi persoalannya secara utuh agar kesimpulan yang disampaikan kepada publik tetap objektif dan tepat sasaran," tegasnya.

Jamaludin juga mendorong agar momentum tersebut dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan pengawasan energi primer di PLN.

"Fokus kita harus jelas: ungkap pelanggarannya, tindak pihak yang terbukti bertanggung jawab, dan perbaiki sistemnya. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diselesaikan secara objektif justru bergeser menjadi arena saling melempar tudingan politik," pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II.

(*)

Editor Video: VP Magang/Dian Rahmawati

# bahlil lahadalia # menteri esdm # golkar # Blok Masela