Laporan Wartawan TribunSolo, Erlangga Bima
TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI – Penyebab SD negeri kehilangan murid di Wonogiri Jawa Tengah dinilai tidak hanya dipengaruhi satu faktor.
DPRD Wonogiri menyebut penurunan angka kelahiran, perubahan demografi, hingga semakin ketatnya persaingan dengan sekolah swasta menjadi sejumlah penyebab yang perlu dikaji secara menyeluruh.
Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, Titik Sugiyarti, menegaskan pemerintah perlu memetakan kondisi riil sebelum menentukan langkah penanganan.
"Harus dipetakan dulu kondisi yang sebenarnya. Apakah memang karena angka kelahiran di sekitar sekolah menurun, perubahan demografi, atau mungkin ketatnya persaingan sekolah negeri dengan sekolah swasta," katanya, Jumat (17/7/2026).
Menurut Titik, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri agar pemerintah mengetahui akar persoalan menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah SD negeri.
Titik mengatakan pemerintah tidak boleh menyimpulkan penyebab minimnya murid baru hanya dari satu aspek.
Kondisi setiap wilayah bisa berbeda, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
Di wilayah perkotaan, misalnya, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
Kondisi tersebut membuat persaingan antara sekolah negeri dan sekolah swasta semakin terasa.
Selain itu, perubahan jumlah penduduk usia sekolah akibat menurunnya angka kelahiran juga dinilai ikut memengaruhi jumlah pendaftar di sejumlah sekolah.
Hasil evaluasi tersebut, menurutnya, akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Baca juga: Belasan SD Negeri di Wonogiri Sepi Peminat, Komisi IV DPRD Desak Disdikbud Evaluasi Menyeluruh
DPRD Wonogiri juga mengingatkan sekolah negeri agar tidak hanya mengandalkan status sebagai sekolah milik pemerintah untuk menarik minat masyarakat.
Menurut Titik, sekolah perlu menghadirkan program unggulan yang mampu memberikan nilai tambah dibandingkan sekolah lain.
"Jangan hanya karena sekolah negeri lalu mengandalkan status sebagai sekolah pemerintah. Sekolah harus berbenah, menghadirkan program-program unggulan, menambah kegiatan ekstrakurikuler, mungkin keagamaan maupun prestasi lainnya," ujarnya.
Ia menilai program unggulan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pilihan orang tua saat menentukan sekolah bagi anak.
Sebagai contoh, Titik menyebut ada SD negeri di Kecamatan Jatisrono yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menerima pendaftar melebihi kapasitas.
Sekolah tersebut memiliki sejumlah program unggulan, seperti kegiatan karawitan dan berbagai program pengembangan prestasi.
Bahkan, siswa dari desa lain rela mendaftar karena tertarik dengan program yang ditawarkan.
"Artinya faktor program sekolah juga sangat menentukan. Ada sekolah yang diminati karena punya keunggulan tertentu," jelasnya.
Menurutnya, contoh tersebut menunjukkan bahwa kualitas program sekolah dapat menjadi faktor pembeda di tengah semakin banyaknya pilihan pendidikan.
Baca juga: 10 SD Negeri di Wonogiri Hanya Kebagian 2 Murid Baru, Ini Daftar Lengkapnya
Terkait wacana regrouping atau penggabungan sekolah, Titik meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum evaluasi selesai dilakukan.
Ia menjelaskan regrouping sudah diterapkan pada 2025 dan kembali berlanjut pada 2026, termasuk di tingkat SMP.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan apakah penyebab berkurangnya jumlah murid tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Selain mempertimbangkan penyebabnya, DPRD juga meminta agar regrouping tidak menyulitkan akses belajar siswa.
Sekolah yang digabung harus berada dalam jangkauan yang berdekatan, sementara pemanfaatan gedung sekolah yang ditinggalkan juga harus direncanakan dengan baik.
"Kita sudah wanti-wanti ke Disdikbud agar anak-anak secara jangkauan tidak menyulitkan, yang regrouping harus berdekatan, pemanfaatan gedung-gedung sekolah yang ditinggal itu seperti apa, itu harus menjadi perhatian," tegas Titik.
(*)
