TRIBUNGORONTALO.COM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, angkat bicara soal wacana kenaikan tarif di objek wisata Hiu Paus Botubarani, Kabupaten Bone Bolango.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu mempertimbangkan besaran tarif masuk, tetapi juga biaya penunjang lain yang harus dikeluarkan wisatawan saat berkunjung ke destinasi tersebut.
"Itu kan yang datang mereka dari luar kota bahkan wisatawan asing. Jadi buat mereka pasti tidak masalah, cuma sebaiknya juga dipikirkan sewa penunjang lainnya sehingga tidak terlalu berat," kata Mikson Yapanto saat diwawancarai melalui WhatsApp, Jumat (17/7/2026) sore.
Politisi Partai Nasdem itu menyebut, mayoritas wisatawan yang datang ke Hiu Paus Botubarani berasal dari luar daerah bahkan mancanegara.
Oleh karena itu, penyesuaian tarif dinilai bukan menjadi persoalan utama bagi mereka.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu menyusun skema tarif yang wajar dan mempertimbangkan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan wisatawan.
"Memang bagi wisatawan yang dari luar tidak ada problem, tetapi kita harus atur sedemikian rupa agar wajar dan pantas," ujarnya.
Saat ditanya apakah kenaikan tarif nantinya akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan, Mikson mengaku tidak terlalu khawatir.
Katanya, wisatawan yang datang ke Hiu Paus Botubarani lebih mengutamakan pengalaman menikmati objek wisata yang langka dibandingkan mempertimbangkan besaran tarif.
"Saya kira tidak, karena wisatawan dari luar itu mereka sudah tidak melihat harga, tetapi objek wisata yang memang hanya dipunyai di dua tempat di Indonesia," katanya.
Walau begitu, Mikson menegaskan setiap kebijakan tetap harus melalui pembahasan yang matang dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Dia berharap keputusan yang nantinya diambil mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas destinasi, kelestarian kawasan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sebelumnya,Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan tarif wisata Hiu Paus Botubarani masih sebatas wacana.
Kepala Disparekrafpora Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengatakan hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait penyesuaian tarif di destinasi wisata tersebut.
Menurutnya, usulan penyesuaian tarif hanya menjadi salah satu alternatif yang muncul dalam pembahasan awal dan belum pernah diputuskan sebagai kebijakan pemerintah.
Baca juga: Pengelola Wisata Hiu Paus Gorontalo Sebut Kenaikan Tarif Bisa Turunkan Minat Pengunjung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo juga telah menggelar pertemuan bersama Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Ketua Pangkalan Perahu, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hiu Paus Botubarani.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus meluruskan informasi yang berkembang terkait dugaan intervensi pemerintah terhadap penetapan tarif di destinasi wisata tersebut.
Di sisi lain, Ketua Pokdarwis Hiu Paus Botubarani, Abdul Wahab Matoka, mengatakan pengelola siap menjalankan keputusan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Namun, ia mengakui apabila tarif dinaikkan, jumlah pengunjung berpotensi mengalami penurunan.
Menurut Abdul Wahab, dengan tarif yang berlaku saat ini saja masih ada wisatawan yang meminta keringanan harga kepada pengelola.
Karena itu, ia berharap setiap wacana yang berkembang dikaji secara matang agar kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pengembangan sektor pariwisata, dan upaya konservasi hiu paus di Gorontalo. (*)
