Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin menilai pemerintah sangat responsif berbagai masukan dan dinamika yang berkembang di masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hojin juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG, termasuk memperbaiki validitas data penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, serta mekanisme distribusi program dalam rangka memperkuat kualitas implementasi program agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
"Program sebesar MBG memang tidak mungkin langsung sempurna sejak awal. Yang paling penting adalah adanya kemauan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan dan segera melakukan perbaikan ketika ditemukan berbagai persoalan di lapangan," kata Chamad Hojin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Hojin menjelaskan langkah evaluasi tersebut sejalan dengan hasil Survei Nasional Puspoll Indonesia periode 18–26 Mei 2026.
Survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis masih berada pada tingkat mayoritas, namun mengalami penurunan cukup signifikan dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026.
Selain itu, 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa Program MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi, sementara dalam pengujian terhadap berbagai program prioritas pemerintah, MBG berada pada kelompok program yang dinilai masyarakat perlu mendapatkan pembenahan dalam implementasinya.
Meski demikian, temuan survei juga menunjukkan bahwa penurunan tersebut bukan merupakan penolakan terhadap tujuan Program MBG, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaannya.
"Masyarakat membedakan antara tujuan program dengan implementasinya. Mereka mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi pada saat yang sama menginginkan pelaksanaan yang lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa aspek yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat, antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan keamanan makanan, transparansi pengelolaan anggaran, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme pengawasan di lapangan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, menurut Hojin, langkah Presiden melakukan evaluasi terhadap data penerima manfaat maupun skema pelaksanaan program merupakan respons yang tepat terhadap aspirasi masyarakat.
"Pemerintah justru menunjukkan kepemimpinan yang adaptif. Ketika publik memberikan masukan melalui berbagai saluran, termasuk hasil survei, pemerintah merespons dengan melakukan evaluasi. Ini merupakan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat," kata Hojin.
Puspoll Indonesia menilai evaluasi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pembaruan data administrasi semata, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat keseluruhan tata kelola Program MBG.
Evaluasi perlu mencakup audit terhadap rantai pengadaan, standar keamanan pangan, mekanisme distribusi, sistem pengawasan, keterbukaan informasi kepada publik, hingga pengukuran dampak program terhadap perbaikan status gizi anak.
Menurut Hojin, keberhasilan Program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah dapur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
"Keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance. Program prioritas nasional akan memperoleh kepercayaan publik apabila pemerintah secara terbuka melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan implementasi. Kami melihat langkah Presiden ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kredibilitas sekaligus keberlanjutan Program MBG," tutur Hojin.
