TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyinggung kembali nama mantan Kakorlantas Irjen Pol (Purn) Djoko Susilo di tengah polemik kasus dugaan korupsi eks Jampidsus Febrie Adriansyah dialihkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung.
Abraham Samad menyebut konflik cicak versus buaya part kedua pernah terjadi saat penanganan kasus megakorupsi pengadaan Simulator SIM pada 2011 yang menjerat Djoko Susilo.
Kasus tersebut menimbulkan konflik kewenangan antara KPK dan Polri.
Abraham Samad bercerita, akibat kasus tersebut, dirinya, Kapolri saat itu Jenderal Timur Pradopo, hingga Jaksa Agung kala itu Basrief Arief dipanggil oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana untuk meredakan konflik yang terjadi.
"Waktu saya ketua KPK pernah terjadi namanya sedikit gesekan ketika KPK menangani kasus Kakorlantas yang melibatkan dua jenderal polisi pada saat itu yang disebut cicak versus buaya 2. Pada saat itu ada kegaduhan. Kegaduhan yang cukup kuat antara polisi dan kejaksaan," kata Abraham Samad, dikutip dari program Bola Liar di Kompas TV, Minggu (19/7/2026).
"Pada hari itu kita sudah melakukan penggeledaan separuh, sudah dilaksanakan, tapi ada ruangan yang tidak bisa kita geledah karena polisi tidak mengizinkan pada saat itu," lanjutnya.
Dalam rapat yang berlangsung selama 10 jam itu, kata Abraham Samad, terjadi silang pendapat antara dirinya dengan Timur Pradopo.
Baca juga: Abraham Samad Ungkap Ketegangan Cicak vs Buaya Buat SBY Turun Tangan, Singgung Polemik Kasus Febrie
Karena silang pendapat itu tak kunjung menemui titik terang, SBY sampai harus memberikan petunjuk kepada kedua instansi penegak hukum itu.
Abraham bercerita bahwa saat itu SBY menyarankan agar kasus korupsi pengadaan Simulator SIM yang menjerat Djoko Susilo ini ditangani oleh KPK.
"SBY pada saat itu dia bilang, 'Pak Kapolri, mungkin sebaiknya kasus simulator yang melibatkan dua jenderal polisi itu diserahkan sepenuhnya kepada KPK.' Itu kata SBY, diperintahkan gitu," ujarnya.
"Bahwa silakan diserahkan kepada KPK kasus itu dan kemudian nanti KPK akan memberi update setiap saat sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikannya," ucap pungkasnya.
Lantas, seperti apakah sosok Djoko Susilo yang disinggung Abraham Samad hingga membuat SBY turun tangan? Berikut ini informasinya.
Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) atau Irjen Pol. (Purn.) Drs. Djoko Susilo adalah mantan perwira tinggi (Pati) di Polri.
Djoko Susilo resmi berhenti menjadi polisi pada tahun 2012 karena terjerat kasus korupsi.
Jabatan mentereng terakhirnya yang diembannya kala itu adalah sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).
Semasa dinasnya, Djoko Susilo juga pernah menduduki posisi sebagai Kakorlantas Polri.
Nama jenderal bintang 2 ini sempat menjadi sorotan publik pada 2012.
Kala itu, Djoko Susilo viral karena menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM senilai Rp196 miliar dan pencucian uang.
Terkait dengan kasus ini, Djoko Susilo dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 2013.
KPK yang tak puas dengan vonis itu lantas meminta banding agar menghukum Djoko dengan pidana penjara selama 18 tahun.
Banding dari KPK itu dikabulkan di tingkat kasasi, sehingga Djoko harus menjalani pidana penjara selama 18 tahun.
Djoko Susilo lahir di Madiun, Jawa Timur, 7 Oktober 1960.
Punya karier cemerlang, Irjen Djoko memiliki 3 istri, yakni Suratmi, Mahdiana, dan Dipta Anindita.
Jenderal asal Madiun ini punya 3 orang anak yang bernama Poppy Femialya, Arie Andhika, dan Meixhin Sheby Adyaning Wara Susilo.
Djoko Susilo adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984.
Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Irjen Pol. (Purn.) Drs. Djoko Susilo.
Karier Djoko Susilo telah malang melintang di dalam Korps Bhayangkara.
Pelbagai jabatan strategis di Polri sempat ia emban.
Djoko memulai karier sebagai Pama PD Polda Jateng dan Pamapta Polres Purbalingga.
Setelah itu, ia sempat menjabat sebagai Kapolsek Wonoreja Kapolres Cilacap, Kapolrestro Bekasi, Kabag Regident, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan Kasat Narkoba, Polda Sumatera Selatan.
Karier Djoko Susilo makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Utara.
Pada tahun 2004, Djoko ditunjuk untuk menjabat sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya.
Setelah itu, ia didapuk menjadi Wadirlantas Babinkam Polri pada tahun 2008.
Di tahun yang sama, Djoko Susilo dipercaya untuk menjabat sebagai Dirlantas Babinkam Polri.
Dua tahun kemudian, jenderal bintang 2 asal Madiun ini diamanahkan untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kakorlantas Polri.
Setelah itu, Djoko diangkat sebagai Gubernur Akpol pada tahun 2012.
Kemudian, Djoko Susilo dimutasi menjadi Pati Mabes Polri (Non Job) karena terjerat kasus korupsi.
(Tribunnews.com/Rakli)
