Indonesia mulai membatasi penggunaan internet bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini menyusul aturan di negara-negara lain, seperti Australia, Brasil, hingga Uni Eropa.
Namun, peneliti Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hosea Immanuel Latumahina, menegaskan bahwa belum ada negara yang secara spesifik atau efektif menerapkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, kecuali Inggris dan Uni Eropa yang masih dalam tahap perencanaan.
Berdasarkan riset tim CFDs, kebijakan di Inggris dan Uni Eropa sedang direncanakan karena perkembangan teknologi digital dan media sosial yang sudah sangat pesat. Dampak-dampak negatif yang menjadi pendorong kebijakan ini antara lain, kecanduan digital, hingga penurunan kemampuan kognitif.
Hosea menilai negara-negara yang mulai menerapkan pembatasan ini juga memiliki fokus tujuan yang berbeda. Di Australia, kebijakan ini berorientasi pada pengurangan dampak negatif dari media sosial. Kemudian di Vietnam dan China, fokus pembatasan ada pada durasi penggunaan game online.
Indonesia Ingin Menggabungkan Berbagai Dimensi Kebijakan Negara Lain
Hosea melihat Indonesia berusaha untuk menggabungkan dimensi kebijakan dari negara lain, yaitu langsung membatasi akses secara penuh sekaligus meminimalkan dampak negatif dan mencegah kasus destruktif. Namun, kebijakan ini menjadi sangat kompleks dan berisiko.
"Kebijakan di Indonesia nantinya perlu ada proporsionalitas dan juga konsistensi dari kebijakan yang diterapkan," tegas Hosea dalam laman UGM, dikutip Minggu (19/7/2026).
Hosea mengkhawatirkan pembatasan internet bagi anak di Indonesia bersifat reaktif. Ia melihat, pemerintah kerap menerapkan kebijakan yang didorong oleh narasi bahwa negara lain sudah menerapkan suatu kebijakan tertentu.
"Kita juga sebenarnya mempertanyakan alasan utamanya itu apa, apakah karena narasi utama yang selalu didorong dari komparasi terhadap negara-negara lain. Karena cukup mengkhawatirkan, jika hal ini merupakan kebijakan yang reaktif," ungkapnya.
Bagi Hosea, perlu ada kontekstualisasi kebijakan karena dampak negatif dari internet tidak hanya merugikan anak-anak. Kasus seperti kebocoran data, , dan juga berdampak pada remaja, bahkan orang dewasa.
Pembatasan Hak Informasi Anak
Lebih lanjut, Hosea menyebutkan bahwa kebijakan ini akan membatasi hak anak untuk berpartisipasi dan memperoleh informasi di ruang digital. Kebijakan ini juga berisiko mengalihkan anak ke platform lain yang memiliki sistem keamanan dan verifikasi usia lebih rendah atau memanipulasi verifikasi usia.
"Praktik tersebut bisa mendegradasi kredibilitas dan juga efektivitas dari mekanisme verifikasi usia itu sendiri," jelasnya.
Dampak Positif Pembatasan Internet Bagi Anak
Kendati demikian, ia melihat kebijakan ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan sosial anak. Kemudian, platform juga didorong untuk lebih patuh dan mengembangkan model yang lebih adaptif bagi anak, seperti fitur privacy mode, parental control, dan mekanisme verifikasi usia yang aman.
Hosea menegaskan pemerintah perlu menciptakan ruang aman bagi pengguna internet. Hal ini bisa melalui standardisasi teknis dan desain media sosial yang berpusat pada anak (child-centric). Kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan industri juga diperlukan untuk memberikan pelatihan pendampingan anak di era digital.
"Tanpa edukasi ini, pembatasan hanya akan menunda risiko hingga anak melewati usia 16 tahun," tegasnya.
