TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tercatat mencapai Rp 56,69 miliar sejak awal 2026. Jumlah itu tercatat dari sebanyak 1.061 kopdes yang telah beroperasi.
Dari jumlah itu, hampir separuh transaksi tersebut masih berasal dari penjualan barang-barang bersubsidi seperti pupuk, beras SPHP, minyak goreng, hingga elpiji yang disalurkan melalui BUMN.
Asisten Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian Koperasi (Kemenkop), Riza Azmi mengatakan, tingginya transaksi tersebut tidak terlepas dari integrasi KDKMP dengan penyaluran berbagai barang subsidi pemerintah.
“Kenapa pupuk, beras, dan elpiji menjadi yang paling tinggi, karena sejak awal koperasi memang dihubungkan dengan BUMN untuk penyaluran barang-barang bersubsidi,” katanya, kepada Kontan, Minggu (19/7).
Menurut dia, seluruh transaksi itu tercatat dalam sistem Informasi Koperasi Desa (Sinkopdes) yang memiliki data pendukung, sehingga dapat diverifikasi.
“Transaksi ini sebenarnya bukan transaksi yang kosong. Di belakangnya ada underlying data. Pada saat terjadi pembayaran melalui point of sales (POS), transaksi itu langsung tercatat ke sistem,” bebernya.
Riza menuturkan, produk yang paling banyak dibeli masyarakat hingga saat ini masih didominasi kebutuhan pokok. “Kalau secara umum yang paling tinggi memang sembako seperti beras. Kemudian barang-barang bersubsidi seperti pupuk, minyak goreng, beras SPHP, dan elpiji," tuturnya.
Ia menilai komposisi transaksi itu juga menunjukkan koperasi banyak dimanfaatkan oleh petani dan rumah tangga. “Kalau melihat jenis barangnya, paling banyak pupuk," ujarnya.
"Berarti fokusnya banyak ke petani. Kemudian beras dan elpiji menunjukkan kebutuhan rumah tangga juga cukup besar," sambungnya.
Meski demikian, dia menambahkan, pemerintah belum menetapkan target transaksi KDKMP pada tahun ini. Fokus utama Kemenkop masih memastikan koperasi yang telah terbentuk dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
“Belum ada target transaksi. Yang paling penting pada fase operasionalisasi ini koperasi hidup atau berjalan terlebih dahulu,” ucapnya.
Di sisi lain, Kemenkop masih menghadapi tantangan digitalisasi berupa keterbatasan SDM, jaringan internet, dan listrik di sejumlah wilayah.
Sehingga, pemerintah tengah menyiapkan pengembangan aplikasi Sinkopdes versi desktop yang dapat digunakan secara luring sebelum disinkronkan ketika tersedia akses internet.
Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan dukungan operasional pada tahap awal pembentukan KDKMP.
Dukungan itu meliputi pelatihan, pembiayaan operasional, serta pembayaran gaji pegawai selama sekitar 1-2 tahun pertama agar koperasi dapat beroperasi secara mandiri setelah memasuki fase yang lebih matang.
Ia optimistis KDKMP memiliki prospek usaha yang kuat. Satu faktor pendukungnya adalah keputusan pemerintah yang akan menyalurkan seluruh barang bersubsidi melalui jaringan koperasi, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi koperasi. (Kontan/Prayogi Ikhrawinata/Kompas.com)
