Oleh: Mohd. Heikal *)
Pidato Kebangsaan yang menggugah oleh Dr Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah R.I dalam Pelantikan Pengurus Wilayah Matahari Pagi Indonesia (PW. MPI), Aceh di Anjong Mon Mata beberapa waktu lalu menarik untuk dielaborasi.
Sebelumnya pada kesempatan sambil menikmati durian di pinggir Pantai Ulee Lheu dan sambil minum kopi serta makan mie Aceh di salah satu warung kopi kekinian di Banda Aceh, sosok yang sudah saya kenal sejak 2013 lalu ketika kami menjadi peserta International Visitor Leadership Program (IVLP) di Amerika Serikat bercerita banyak tentang kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Mulai dari sosok Presiden Prabowo yang tegas, namun menghargai perbedaan dan pandangan hingga kelakar beliau yang berkelas diceritakan saat Dahnil masih “bersama” Presiden Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan.
Sejak menjabat sebagai Wamenhaj, Dahnil memang banyak membuat terobosan dan tidak heran kemudian banyak pihak yang terganggu secara binis atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan.
Dahnil juga bercerita bagaimana ia dan Tim Kemenhaj melakukan OTT dari para pihak yang bertahun-tahun telah meraup keuntungan finansial secara tidak sah dari para jamaah yang berangkat ke Tanah Suci dengan menjual harta benda bahkan mengumpulkan rupiah demi rupiah dengan penuh perjuangan darah dan airmata.
Upaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan haji sejak Kementerian ini dibentuk sebagaimana komitmen penuh Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perubahan radikal dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga: 3 Tahun Menduda, Dahnil Anzar Simanjuntak Segera Menikah Lagi dengan Muna Soraya Putri
Langkah ini diambil guna menciptakan sejarah baru sekaligus memastikan kehadiran negara dalam melayani jemaah secara maksimal.
Maka pantas kalau kemudian Dahnil mengusulkan Presiden Prabowo sebagai Bapak Haji Indonesia.
Sehingga dari Perspektif tersebut menarik untuk membaca hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Menteri Agama, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Relasi keduanya tidak hanya merefleksikan kedekatan yang telah terbangun dalam perjalanan politik, tetapi juga menunjukkan bagaimana kepercayaan diterjemahkan ke dalam pembagian peran, pemberian ruang berinisiatif, dan tanggung jawab untuk mendukung agenda pemerintahan.
Dalam konteks inilah, hubungan Presiden dan Wakil Menteri tidak sekadar dipahami sebagai hubungan atasan dan bawahan, melainkan sebagai praktik kepemimpinan yang memanfaatkan modal sosial dan politik untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Baca juga: Krisis BBM Ancam Bisnis Angkutan Barang Bangkrut, Pengusaha Terpaksa Naikkan Tarif 100 Persen
Sebagai juru bicara Prabowo Subianto hampir 7 tahun lama nya, tentu ini bukan waktu yang singkat bagi Wamenhaj yang pernah menghabiskan waktu remajanya di Aceh Tamiang ini mengenal secara dekat Presiden Prabowo.
Latar belakangnya yang akademisi dan aktivis pemuda tentu harus mampu menyeimbangkan dengan Pak Prabowo seorang militer dengan pangkat Jenderal dan memiliki intelektual tinggi.
Dalam pidato kebangsaan di Anjong Mon Mata malam itu, Dahnil mengutip apa yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal peraih nobel ekonomi dari Swedia ini dalam karya agungnya, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (1968), tentang konsep Negara Lunak (soft state) dan Negara Keras (hard state).
Myrdal menjelaskan mengapa beberapa negara berkembang lebih lambat dari pada negara lain dan ia membingkai kedua konsep tersebut sebagai ciri-ciri tata kelola struktural dan budaya dengan fokus pada sikap budaya terhadap supremasi hukum, disiplin negara, dan modernisasi.
Gambaran yang diberikan oleh Myrdal adalah situasi yang banyak terjadi di negara berkembang utamanya Asia Tenggara dan Asia Selatan dimana ketika governancenya longgar sehingga muncul korupsi, kurangnya kepatuhan warga, budaya yang mentoleransi penyimpangan etik, sosial dan memprioritaskan akomodasi daripada disiplin yang ketat, kata Myrdal budaya yang lunak (soft culture) tersebut membuat banyak negara dikawasan tersebut tetap terperangkap dalam kemiskinan.
Singapura adalah satu dari beberapa negara di Asia Tenggara yang telah menggunakan Budaya Keras (hard culture) atau hard state yang menurut Myrdal adalah jenis budaya yang tegas, konsisten, taat pada rule of law, disiplin tinggi, produktif, dan berpandangan jauh ke depan, dan kepemimpinan.
Baca juga: Wagub Fadhlullah Safari Silaturahmi ke Dayah di Aceh Selatan, Serap Aspirasi dan Salurkan Bantuan
Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan konsep hard state, menekankan penguatan otoritas negara, birokrasi, penegakan disiplin dan menempatkan ketahanan nasional sebagai prioritas melalui penguatan sektor pertahanan, keamanan, pangan, dan energi.
Negara diposisikan sebagai aktor utama yang mampu mengarahkan pembangunan strategis dan menjaga stabilitas nasional berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program strategis, termasuk program makan bergizi gratis, swasembada pangan, industrialisasi, dan hilirisasi sumber daya alam.
Hal yang tidak kalah penting adalah semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus ditekankan sebagai fondasi persatuan.
Dalam perspektif Myrdal, budaya kolektif yang kuat dapat memperkuat efektivitas kebijakan negara karena masyarakat memiliki tujuan pembangunan yang sama.
Dahnil kemudian juga menjabarkan leadership style Presiden Prabowo sebagai accommodative advantage.
Istilah dari Presiden Prabowo ini lebih dipahami sebagai keunggulan kepemimpinan yang diperoleh melalui kemampuan seorang pemimpin mengidentifikasi, menerima, dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah terbukti efektif dari pemerintahan (presiden) sebelumnya, kemudian mengembangkannya sesuai dengan tantangan dan kekinian.
Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak selalu bergantung pada penciptaan kebijakan yang sepenuhnya baru, melainkan juga pada kemampuan menjaga kesinambungan (policy continuity) dan melakukan penyempurnaan (policy refinement).
Accommodative advantage ini melalui kemampuannya Presiden Prabowo mempertahankan kesinambungan kebijakan sekaligus melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan nasional.
Pendekatan tersebut merefleksikan orientasi kepemimpinan yang tidak semata-mata berupaya menghadirkan kebijakan baru, tetapi juga mengoptimalkan modal kebijakan (policy legacy) sebagai fondasi bagi peningkatan efektivitas pemerintahan.
Keberhasilan accommodative advantage bergantung pada kemampuan pemerintah melakukan evaluasi secara kritis terhadap kebijakan yang dilanjutkan, sehingga keberlanjutan tidak dimaknai sebagai mempertahankan status quo, melainkan sebagai proses pembelajaran kebijakan (policy learning) yang menghasilkan inovasi dan nilai tambah sebagai strategi kepemimpinan adaptif yang mengintegrasikan kesinambungan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui gagasan accommodative advantage, Dahnil menegaskan bahwa kepemimpinan terbaik bukanlah memutus masa lalu, melainkan merangkul yang baik, menyempurnakannya bersama Prabowo, demi Indonesia.
Wallaahu a’lam bishshawab. (*)
PENULIS adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan Wakil Ketua PW. MPI Aceh (mohdheikal@unimal.ac.id)
