Spekulasi pembangunan Bandara Bali Utara kembali mengemuka. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra merespons.

Dia meminta masyarakat tidak berspekulasi terkait rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Menurutnya, hingga kini belum ada keputusan final dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat diminta menunggu hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, dan Kementerian Perhubungan.

Pernyataan itu disampaikan Sutjidra menanggapi Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali bersama tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta terkait pembangunan Bandara Bali Utara.

Sutjidra mengaku baru mengetahui adanya audiensi tersebut dari pemberitaan media. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak dilibatkan dalam agenda tersebut.

"Kami baru tahu dari media. Sampai saat ini tidak ada koordinasi maupun pelibatan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam audiensi ke Kepala Staf Presiden," kata Sutjidra, Minggu (19/7/2026) dikutip dari detikBali.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra (Made Wijaya Kusuma/detikBali)

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung pengembangan sistem transportasi di Bali Utara melalui jalur koordinasi resmi dengan pemerintah pusat.

Menurut Sutjidra, Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng sebelumnya telah menggelar rapat bersama Menteri Perhubungan beserta jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, dan Udara. Seusai rapat, Menteri Perhubungan juga meninjau langsung sejumlah lokasi di Buleleng.

Ia mengatakan hasil pembahasan tersebut masih akan dievaluasi oleh pemerintah pusat karena seluruh keputusan mengenai pembangunan bandara berada di tingkat nasional.

Sutjidra mengungkapkan salah satu poin penting yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembangunan infrastruktur akses menuju Bali Utara yang dinilai harus didahulukan sebelum pembangunan bandara. "Pak Menteri Perhubungan juga sudah sepakat bahwa akses itu akan dibangun dulu sebelum ada bandara," ujarnya.

Akses yang dimaksud meliputi konektivitas dari Gilimanuk menuju kawasan Pantai Utara (Pantura) hingga Karangasem, termasuk jalur menuju Bali selatan.

Berdasarkan pembahasan, Sutjidra berujar waktu tempuh antar bandara menjadi salah satu pertimbangan utama. Karena itu, pemerintah sedang mengkaji berbagai alternatif peningkatan jaringan jalan.

"Masih dalam kajian kementerian, kemungkinan ada pelebaran jalan, dan kemungkinan juga perlu jalan tol agar waktu tempuh memenuhi ketentuan," kata Sutjidra.

Di tengah beredarnya berbagai spekulasi mengenai lokasi bandara, baik di daratan maupun di laut, Sutjidra mengimbau masyarakat tidak membangun opini yang belum memiliki dasar keputusan resmi.

Ia meminta masyarakat mengikuti informasi yang disampaikan Pemprov Bali, Pemkab Buleleng, dan Kementerian Perhubungan.

"Kalau belum ada keputusan resmi, masyarakat kami minta bersabar dan tidak membuat opini-opini yang nantinya justru bisa merugikan masyarakat sendiri," ujar Sutjidra.

Dikutip dari detikFinance, sebelumnya tokoh masyarakat Pulau Dewata menagih janji Presiden Prabowo Subianto membangun Bandara Bali Utara yang dijanjikan sebelum menjabat presiden.

Para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB), tokoh masyarakat Kubutambahan-Kabupaten Buleleng, serta utusan para raja dan sultan di nusantara menyampaikan aspirasi langsung ke Kantor Staf Kepresidenan soal pembangunan Bandara Bali Utara ke Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.