TRIBUNJAMBI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghentak publik lewat operasi senyap di wilayah Indonesia Timur.
Lembaga antirasuah tersebut dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (20/7/2026).
Meskipun identitas para pihak yang terjaring dalam operasi kali ini belum diumumkan secara resmi, efek kejut dari kedatangan tim penindak KPK langsung terlihat nyata di pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.
Sejumlah ruangan penting di kompleks perkantoran tersebut kini telah lumpuh dan berada di bawah kendali hukum lembaga antirasuah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ruang kerja Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, yang terletak di lantai dua kompleks perkantoran Giri Menang, menjadi sasaran utama sterilisasi penyidik.
Akses menuju ruangan tersebut tertutup rapat dan dijaga ketat.
Pengunjung yang hendak mendekat tertahan di pintu kaca luar yang dalam kondisi terkunci.
Pemandangan kontras terlihat pada pintu utama ruangan bupati yang terbuat dari kayu dengan ukiran khas Lombok.
Baca juga: Sosok Etik Suryani, Bupati Sukoharjo yang Kena OTT KPK Diduga Terkait Pemerasan OPD
Baca juga: Hotman Paris Ungkap Kronologi Ucapan Lu Punya Otak Nggak Sih?, Akhirnya Minta Maaf
Pintu megah tersebut kini dipasangi garis pembatas (KPK line) berwarna hitam dan merah yang terpasang menyilang.
Tepat di bawahnya, stiker penyegelan berwarna merah-putih dengan logo resmi KPK tertempel erat, menandakan bahwa tidak ada satu pun pihak yang boleh masuk tanpa izin penyidik.
Tak hanya ruang orang nomor satu di Lombok Barat, tim penindak KPK bergerak cepat menyisir gedung dinas teknis.
Ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat turut dipasangi segel serupa.
Penyegelan ini mengindikasikan kuat adanya dugaan transaksi haram yang berkaitan dengan proyek infrastruktur atau pengadaan barang dan jasa.
"Tribunnews.com telah mengkonfirmasi hal itu kepada Juru Bicara KPK Budi Prasetyo tetapi belum ada jawaban," demikian laporan dari koresponden di lapangan mengenai upaya konfirmasi yang masih berjalan.
Di lokasi penyegelan, aktivitas para aparatur sipil negara (ASN) tampak berjalan seperti biasa, meski suasana tegang tidak dapat disembunyikan.
Beberapa pegawai yang ditemui menjelang istirahat siang memilih bungkam dan mengaku tidak mengetahui proses kedatangan tim KPK yang berlangsung kilat tersebut.
Operasi senyap di Lombok Barat ini memperpanjang daftar agresivitas KPK dalam beberapa waktu terakhir sepanjang pertengahan tahun 2026.
Belum genap beberapa pekan lalu, KPK sukses menggelar OTT berskala besar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang menyeret belasan pejabat dinas dan swasta terkait korupsi proyek smart board serta suap manipulasi laporan audit keuangan.
Rentetan OTT maraton ini seakan menjadi pembuktian bagi lembaga antirasuah bahwa fungsi penindakan mereka tetap tajam dan aktif menyasar korupsi kepala daerah.
Sesuai hukum acara, KPK memiliki waktu 24 jam untuk memeriksa pihak-pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum mereka ke tingkat penyidikan.
Baca juga: Analisis Guru Besar Unja, Peretasan Bank Jambi dan Alarm Perbankan Nasional
Baca juga: Lapas Muara Bulian Serahkan Infaq ke Baznas Batang Hari, Dana Sedekah dari Pegawai Lapas
Baca juga: PPATK Bekukan Rp15,4 Miliar dalam Kasus Peretasan Bank Jambi, Modus Rekening Nominee
Baca juga: Istana Tegur Hotman Paris, Minta Jangan Seret Presiden Prabowo ke Kasus Febrie
