Respons Menteri PU Dody Hanggodo Soal Isu Kena Reshuffle Prabowo, Tepis Tudingan Nepotisme
jonisetiawan July 21, 2026 12:07 PM

 

TRIBUNTRENDS.COM - Spekulasi mengenai kemungkinan perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat dan menyeret nama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

Isu tersebut berkembang di tengah berbagai sorotan yang belakangan mengarah kepada Kementerian Pekerjaan Umum, mulai dari polemik perjalanan dinas ke Amerika Serikat hingga kabar mutasi pegawai yang dikaitkan dengan bocornya dokumen perjalanan tersebut.

Di tengah derasnya spekulasi, Dody akhirnya memberikan tanggapan secara langsung ketika ditemui awak media di lingkungan Istana Negara.

Alih-alih memberikan komentar panjang mengenai isu reshuffle, Dody memilih menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, persoalan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif kepala negara yang tidak layak dikomentari oleh seorang menteri.

Baca juga: Isi Garasi Menteri PU Dody Hanggodo yang Cueki Salaman Bawahan, Koleksi Mobil Mewah Tembus Rp6 M

Dody: Jangan Suruh Saya Mendahului Presiden

Saat dimintai tanggapan mengenai kabar dirinya disebut-sebut akan terkena reshuffle pada Agustus 2026 mendatang, Dody merespons dengan nada santai.

Ia menegaskan tidak memiliki kapasitas untuk berbicara mengenai keputusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun," ujar Dody kepada awak media di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya tidak ingin ikut berspekulasi mengenai isu pergantian menteri yang tengah ramai diperbincangkan.

Akui Sering Dipanggil Presiden, Tapi Bukan Bahas Reshuffle

Usai menjawab isu reshuffle, Dody kembali mendapat pertanyaan mengenai intensitas komunikasinya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia tidak membantah bahwa dirinya memang cukup sering dipanggil ke Istana Negara.

Namun, Dody memastikan bahwa seluruh pertemuan tersebut berkaitan dengan tugas pemerintahan dan sama sekali tidak membahas isu pergantian menteri.

"Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah," tuturnya.

Menurut Dody, komunikasi yang dilakukan bersama Presiden selama ini sepenuhnya membahas pekerjaan kementerian.

Ia juga memastikan bahwa pembicaraan tersebut tidak berkaitan dengan berbagai isu yang berkembang di ruang publik, termasuk polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Enggak, enggak ada," singkat Dody.

MENTERI PU - Menteri PU, Dody Hanggodo
MENTERI PU - Menteri PU, Dody Hanggodo menepis kabar dirinya akan dicopot dalam reshuffle kabinet pada Agustus 2026 dan menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

Isu Reshuffle Muncul di Tengah Polemik Kementerian PU

Nama Dody Hanggodo belakangan memang menjadi sorotan publik.

Salah satunya setelah muncul kabar yang menyebut adanya mutasi terhadap sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Mutasi tersebut kemudian dikaitkan dengan bocornya surat perjalanan dinas Dody ke Amerika Serikat.

Namun, Dody membantah bahwa mutasi pegawai dilakukan karena persoalan tersebut.

Bantahan itu sebelumnya ia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

"Ah, enggak ada, enggak ada itu mah," kata dia.

Baca juga: Intip Isi Rekening Menteri PU Dody Hanggodo, Diisukan Mutasi ASN karena Surat Dinas ke Amerika Bocor

Bantah Mutasi Pegawai Terkait Kebocoran Dokumen

Polemik bermula setelah dokumen rencana keberangkatan Dody Hanggodo ke Amerika Serikat beredar di publik.

Dalam dokumen tersebut tercantum nama istri dan anak Dody yang disebut ikut dalam perjalanan menghadiri agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 13–19 Juli 2026.

Kondisi tersebut memunculkan tudingan bahwa Menteri PU memanfaatkan fasilitas negara untuk perjalanan ke luar negeri bersama keluarganya.

Di tengah isu tersebut, muncul pula kabar mengenai mutasi sejumlah pegawai yang kemudian dikaitkan dengan dugaan kebocoran dokumen.

Namun, Dody kembali menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam organisasi sebesar Kementerian Pekerjaan Umum.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?" katanya.

Tantang Pembukti Isu Keponakan Jadi Komisaris BUMN

Selain isu perjalanan dinas dan reshuffle kabinet, Dody juga menepis kabar yang menyebut keponakannya diangkat menjadi komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia bahkan menantang siapa pun yang menyebarkan isu tersebut untuk membuktikannya.

"Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua," katanya.

Ketika kembali ditanya mengenai keyakinannya bahwa kabar tersebut tidak benar, Dody kembali menegaskan tantangannya.

"Gue kasih sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan," katanya.

Sebelum mengakhiri pernyataannya kepada awak media, Dody kembali memberikan jawaban singkat.

"Ya lu pikir sendiri lah," pungkasnya.

Keputusan Tetap Menjadi Hak Presiden

Meski berbagai isu terus berkembang, Dody Hanggodo memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai spekulasi reshuffle kabinet.

Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai susunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana yang mengonfirmasi adanya perombakan kabinet sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik.

***

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.