TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Penyintas bencana di hunian sementara (huntara) Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, mengeluhkan pembengkakan tagihan listrik.
Sebanyak tujuh dari 100 unit huntara terhubung ke aliran listrik berarus daya 5.500 Volt Ampere (VA).
Pembayaran listrik selama ini untuk tujuh unit huntara, dibantu oleh pihak PLN sejak Januari hingga Juli 2026.
Menurut keterangan warga, Delvi (36), pembayaran dibantu oleh PLN selama ini dengan dana sebesar Rp500.000.
Ia menyebut setiap bulannya, warga membayar uang listrik untuk tujuh unit huntara dengan 5.500 VA sebesar Rp1.200.000.
Baca juga: Nagari Mundam Sakti Sambut Hangat Mahasiswa KKN UIN Imam Bonjol
"Jadi, selama ini kami sudah dibantu oleh PLN terkait pembayaran listrik. Namun tagihannya Rp1.200.000, kami harus menyumbang 100.000 per orang," katanya, Selasa (21/7/2026).
Keluhan yang terjadi kata Delvi, akibat bantuan listrik tersebut akan berakhir pada Juli 2026. Dengan begitu, warga di huntara akan terbebani dengan pembayaran listrik Rp1.200.000 per bulan.
Menurut Delvi, ekonomi masyarakat yang hancur pasca bencana dan kehilangan mata pencaharian, membuat tagihan tersebut terasa berat.
Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi konkret. Sebab, masyarakat tak sanggup membayar tagihan, setelah bantuan pihak PLN berakhir.
"Artinya kan pada akhir Juli 2026 ini bantuan PLN sebesar Rp500.000 berakhir, jadi untuk bulan depan kami membayar sepenuhnya. Namun, kondisi kami seperti ini, pekerjaan tidak ada, mata pencaharian kami hancur akibat banjir bandang," tegasnya.
Baca juga: Wakidul Kohar Raih Jabatan Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang, Ini Sosok dan Rekam Jejaknya
Sama halnya, warga lainnya bernama Nefriani (40) mengatakan bahwa tagihan listrik sebesar Rp1.200.000 atau 171.000 per kartu keluarga terasa sangat berat.
Di tengah ekonomi yang sulit saat ini ucap Nefriani, tagihan tersebut tak mampu terbayarkan ke depannya.
"Sebelumnya kan kami sudah dibantu, jadi menyumbang RP100.000 per KK, itu sudah terasa berat. Apalagi bulan depan, tanpa bantuan PLN, tentu tagihannya bertambah, kami tidak sanggup membayar," pungkasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi bagi penyintas bencana. Nefriani dan beberapa warga lainnya sepakat untuk mengurangi daya listrik, jika tidak ada bantuan pembayaran.
Pasalnya ucap dia, warga hanya menggunakan listrik untuk menghidupkan lampu, memasak nasi dan menghidupkan kipas angin.
"Jadi dengan daya 5.500 VA, terasa cukup besar, padahal pemakaian listrik kami tidak terlalu banyak. Kalau bisa dikurangi saja arusnya, jika tidak ada solusi dari pemerintah, kami tidak sanggup membayar penuh di bulan depan," tutupnya. (*)
