Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PK

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana mengatakan komitmen partainya untuk mengawal arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Rusdi dalam pembukaan Gelar Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

Dalam keterangan yang dibagikan Selasa, Rusdi mengatakan tema dalam kegiatan tersebut bukan sekedar narasi politik atau slogan kampanye partainya.

"Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu," kata Rusdi.

Gelar ekonomi rakyat dan diskusi itu merupakan rangkaian dari peringatan hari lahir (Harlah) ke-28 PKB. Acara dibuka oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin).

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menegaskan bahwa orientasi baru ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.

Menurutnya, gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan, buku, maupun pemikiran yang disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden.

"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber," ujarnya.

"Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," sambungnya.

Gus Muhaimin menilai tantangan terbesar saat ini bukan berada pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.

"Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," katanya.

Diskusi ini dihadiri sejumlah narasumber yakni Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar.

Turut pula hadir jajaran DPP PKB, antara lain Waketum Jazilul Fawaid, Sekjen M Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, serta sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB.