TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kementerian Kesehatan RI akan melakukan penelusuran atau tracing Tuberkulosis (TB) di 3.640 lokasi di Sumatera Utara mulai Juli hingga 30 November 2026.
Program tersebut menyasar masyarakat yang tinggal serumah mau pun memiliki kontak erat dengan pasien TB untuk memutus rantai penularan di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, dr Benjamin Paulus Octavianus, saat meninjau pelaksanaan pelayanan TB di RS Adam Malik Medan, Selasa (21/7/2026).
Benjamin mengatakan, Sumatera Utara baru menemukan sekitar 73 persen dari estimasi kasus TB yang ada di daerah tersebut pada tahun sebelumnya.
Artinya, masih terdapat pasien TB yang belum ditemukan, belum didiagnosis, dan berpotensi menularkan penyakit kepada orang-orang di sekitarnya.
“Sumut tahun lalu mengerjakan 73 persen dari kasus yang ada di Sumatera Utara. Dari 100 persen estimasi, yang ditemukan baru 73 persen,” ujar Benjamin.
Menurutnya, tingginya angka pengobatan pasien TB belum cukup menurunkan jumlah kasus apabila orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien tidak ikut diperiksa.
Selama ini, pelayanan TB dinilai masih lebih banyak berfokus pada pengobatan pasien yang sudah sakit. Sementara anggota keluarga, rekan kerja, mau pun orang lain yang sering berinteraksi dengan pasien belum seluruhnya menjalani pemeriksaan.
Baca juga: Cegah Penyebaran TB, Rico Waas Gencarkan Tracing Jemput Bola, Siap Sasar 661 Titik Pelacakan
“Yang diobati adalah yang sakit. Yang tidak sakit, yang tertular serumah, yang sama-sama berkumpul di kantor, keluarga, tidak ada yang diperiksa. Itu masalah kita,” katanya.
Karena itu, pemerintah mulai melakukan tracing secara masif dengan mendatangi lokasi tempat tinggal pasien TB dan memeriksa orang-orang yang memiliki riwayat kontak erat.
Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui foto rontgen serta pemeriksaan dahak apabila ditemukan warga yang diduga atau memiliki gejala TB.
Benjamin mengatakan, seluruh anggaran pemeriksaan, alat rontgen, serta obat-obatan telah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Namun, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga kader kesehatan.
“Kami Kemenkes bisanya memeriksa. Untuk mendatangkan orang, kami tidak bisa. Karena itu harus dibantu wali kota, bupati, camat, kepala desa, dan lurah,” ujarnya.
Selain menemukan pasien TB, pemerintah juga akan memberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis atau TPT kepada warga yang memiliki kontak erat tetapi belum dinyatakan sakit.
Benjamin menyoroti capaian pemberian TPT di Sumatera Utara yang masih berada di kisaran 5 persen.
Angka tersebut masih jauh dibandingkan beberapa daerah lain yang telah mencatatkan capaian terapi pencegahan lebih tinggi.
“Di Sumut baru 5 persen, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah, sekarang kita mulai. Obat-obatan kita kasih,” katanya.
Ia menjelaskan, warga yang memiliki kontak erat dengan pasien tetapi tidak terdiagnosis TB harus memperoleh obat pencegahan yang diminum satu kali dalam sepekan selama 12 kali pemberian.
Menurutnya, terapi tersebut sangat penting untuk mencegah warga yang telah terpapar bakteri TB berkembang menjadi pasien aktif.
“Kalau diperiksa dan dia tidak sakit, langsung harus minum obat pencegahan seminggu sekali selama 12 kali pemberian. Kalau tidak, kasus TB tidak pernah turun,” ujarnya.
Pemeriksaan juga akan diarahkan ke pesantren dan komunitas dengan risiko penularan TB yang tinggi, terutama apabila telah ditemukan kasus di lingkungan tersebut.
Benjamin menegaskan, pemberantasan TB tidak dapat hanya dilakukan oleh rumah sakit mau pun tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan kerja lintas sektor.
Sementara itu, Direktur Utama RS Adam Malik, dr Zainal Safri, M Ked(PD), Sp PD-KKV, Sp JP(K), mengatakan, RS Adam Malik terus memperkuat layanan TB sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Sumatera bagian utara.
Saat ini, RS Adam Malik memiliki Poliklinik TB DOTS, layanan MDR TB, rawat inap khusus pasien TB, serta ruang tekanan negatif yang sebelumnya digunakan untuk pasien Covid-19.
Ruang tersebut kini dimanfaatkan sebagai ICU infeksi, termasuk untuk menangani pasien TB yang membutuhkan perawatan intensif.
“Rumah Sakit Adam Malik sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Sumatera bagian utara terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam layanan Tuberkulosis,” ujarnya.
Namun, Zainal mengungkapkan, layanan pemeriksaan TB menghadapi kendala setelah sejumlah daerah tidak lagi memiliki anggaran untuk mengirimkan sampel ke RS Adam Malik.
Untuk wilayah Kota Medan, RS Adam Malik masih dapat berinisiatif menjemput sampel. Namun, pengambilan sampel dari kabupaten dan kota lain di Sumut dinilai lebih sulit dilakukan.
“Belakangan ini ada degradasi dalam layanan TB karena sampel TB dari daerah sekarang tidak ada dana lagi untuk mengantar ke Rumah Sakit Adam Malik. Untuk Kota Medan kami berinisiatif menjemput, tetapi kalau untuk daerah tentu akan ada banyak kesulitan,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus menambahkan, pemerintah daerah harus menjadikan penanganan TB sebagai salah satu prioritas pelayanan dasar.
Menurutnya, masalah TB tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga menyangkut ketersediaan air bersih, sanitasi, kondisi rumah, dan pemenuhan gizi masyarakat.
“Tuberkulosis bukan melulu masalah kesehatan. Di dalamnya juga ada masalah ketersediaan air bersih, sanitasi, perumahan, dan ketersediaan gizi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah di Sumatera Utara melibatkan kecamatan, desa, kelurahan, RT/RW, posyandu, dan kader kesehatan untuk mendukung penemuan serta pengobatan pasien TB.
“Kita tidak butuh Superman, yang dibutuhkan adalah superteam. Yang hadir di sini adalah superteam untuk memberangus sebaran Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Utara,” katanya.
