TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ratusan warga Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Selasa 21 Juli 2026.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawai Bersatu datang ke Kantor DPRD Sambas menggunakan sejumlah kendaraan roda dua maupun empat.
Mereka konvoi dari Jawai menggunakan sejumlah truk, pikap, hingga puluhan sepeda motor untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang dihadapi masyarakat.
Aliansi juga membawa sejumlah poster dan kain bertulisan berisi tuntutan-tuntutan hingga keresahan masyarakat terkait anjloknya harga buah kelapa, hingga naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Salah satu massa aksi, Fendi, koordinator Aliansi Masyarakat Jawai Bersatu mengungkapkan, aksi yang dilakukan masyarakat Jawai menuntut sejumlah permasalahan agar DPRD Sambar memberikan solusi konkret.
"Kami hari ini datang ke DPRD Sambas menyampaikan aspirasi dan keluhan-keluhan yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat Jawai," katanya.
Baca juga: Impian Warga Puluhan Tahun Terwujud, TMMD Bangun Jalan Rusak di Desa Tempapan Hulu Sambas Kalbar
Fendi mengungkapkan, beberapa tuntutan itu diantaranya masyarakat mengeluhkan harga buah kelapa anjlok, pembangunan infrastruktur yang tersendat, kelangkaan BBM hingga belum transparannya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih lanjut, Fendi bercerita harga jual buah kelapa saat ini anjlok mencapai Rp1.900 per kilogram.
Menurutnya harga jual kelapa harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
"Harga yang seharusnya dijual berarti harga HET-nya. Harganya harus sesuai yang ditetapkan pemerintah. Kami berharap bisa minimal 5000 per kilogram," katanya.
Dia mengatakan, petani kelapa berharap solusi dan tindak lanjut dari anggota dewan dan pemerintah daerah untuk menaikan harga jual buah kelapa agar taraf ekonomi masyarakat meningkat.
"Bisa mengajar istilahnya ekonomi kita ke depan itu. Bisa naikan harga, istilahnya pembeli-pembeli di kampung. Maksudnya kita tengkulak-tengkulak yang ada di kampung, pemerintah bisa dorong harganya dinaikan," katanya.
Dia menjelaskan, saat mendengar penjelasan perwakilan dinas, petani hanya dijelaskan bahwa harga kelapa mengikuti harga global.
"Cangkau, bisa naikan, kita ambil kasarnya. Itulah tadi kami tanyakan. Katanya itu kan harga global. Kata dia disebabkan oleh mungkin perang ada di dunia. Seperti Amerika, Israel, dan Iran. Tadi kan kami sempat menolak penjelasan itu," jelasnya.
Menurutnya, penjelasan itu masih belum valid seperti apa kebenarannya atau sekedar ucapan rekayasa semata.
"Apakah penjelasan yang valid ataupun hanya rekayasa. Sementara itu melepas tanggung jawab. Karena tadi ini kan memang ada harga dari sana. Karena kami tahunya harga kelapa itu," tuturnya.
Dia menyebutkan, kondisi saat ini harga buah kelapa jatuh 1.900 membuat petani semakin terjerat.
Sementara itu beban kebutuhan pokok harganya kian mahal.
"Mungkin dari pusat menurut katanya. Kemudian kami tahunya harga kelapa itu jatuhnya sampai Rp1.900, ini juga dampak pemerintah pusat presiden mengadakan ekspor satu pintu," ucapnya.
Menurutnya, faktor penyebab merosot harga kelapa usai kebijakan ekspor satu pintu terkait harga kelapa.
Dia bilang masyarakat memaklumi dampak kebijakan itu.
"Kita dengar banyak di media-media seperti televisi dan sebagainya. Kalau buat sementara itu kami alhamdulillah. Kami akui apa yang disampaikan ini," ujarnya.
"Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, pemerintah kabupaten dan sebagainya dengan atas penjelasannya. Poin-poin tuntutan kami terkait dengan transparansi PAD, berapa PAD kita berapa serapannya. Kedua, melesetnya ataupun menurunkan harga kelapa. Ketiga, infrastruktur. Yang keempat, harga BBM yang terus naik," ujarnya. (*)
