TRIBUNNEWS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun atau mengalami pemotongan sebesar Rp39 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Utama BGN, Lili Khamilyah, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Bahkan, Lili menyebut bahwa masih ada potensi pemotongan anggaran lagi karena BGN memang tengah berfokus untuk melakukan peninjauan kembali soal program yang dianggap kurang prioritas atau refocusing.
"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp268 triliun itu menjadi Rp229 triliun, sementara. Tapi kan kita sebelum dilakukan penyelesaian ulang, dari tadi refocusing penerima manfaat dan juga perubahan tata kelola," katanya.
Di sisi lain, Lili menjelaskan bahwa pemotongan anggaran dilakukan bertujuan demi memastikan penghitungan secara cermat terhadap APBN sebelum program MBG dijalankan.
"Jadi ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyesuaikan apa-apa saja yang nantinya akan terpengaruh kepada APBN, agar kita bisa menjalankan (MBG) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Lili.
Baca juga: Prabowo Tunjuk 5 Pejabat Baru BGN usai Kasus Korupsi MBG, Ini Rekam Jejaknya
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan terkait pemotongan anggaran juga dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan MBG.
Selain itu, Agustina juga menjelaskan bahwa kini BGN lebih berfokus untuk sinkronisasi distribusi MBG ke sejumlah sekolah.
Pasalnya, ada temuan di mana ada pendistribusian MBG ke di tiap kelas di satu sekolah dilakukan oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda.
"Kami temukan ada satu sekolah, ternyata dilayani oleh dua SPPG. Kelas 1 sampai kelas 3 dilayani SPPG A. Kelas 4 sampai kelas 6 dilayani SPPG B. Begitu disandingkan sama Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh ya," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah belum menetapkan besaran anggaran MBG untuk sisa tahun anggaran 2026 maupun dalam APBN 2027.
Dia menuturkan alokasi anggaran yang dimaksud masih menunggu laporan resmi dari BGN.
Di sisi lain, Purbaya mengatakan pihaknya memang berencana untuk bertemu dengan pimpinan BGN untuk membahas anggaran.
"Kami masih menunggu informasi dan usulan resmi dari Kepala BGN. Dalam waktu dekat kami akan bertemu untuk membahas kebutuhan anggaran tahun ini sekaligus proyeksi anggaran 2027," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBNKita di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa.
Baca juga: CELIOS Kritik Prabowo yang Curhat Banyak Pihak Serang Dirinya usai MBG Dianggap Pemborosan
Purbaya juga enggan untuk menjawab soal isu terkait anggaran untuk program MBG sebesar Rp170 triliun yang sempat beredar di publik.
Ia kembali menegaskan masih menunggu laporan anggaran resmi dari BGN.
"Nilainya masih belum diputuskan. Semua masih menunggu hasil pembahasan bersama BGN," katanya.
Di sisi lain, Purbaya juga sempat mengungkapkan bahwa anggaran MBG pada tahun 2026 bisa dipangkas hingga di bawah Rp260 triliun.
Bahkan, dia mengatakan anggaran sebesar itu tidak akan mengurangi kualitas dari menu makanan yang disajikan.
Adapun pernyataannya itu sekaligus menjawab soal adanya rencana pertemuan dengan Kepala BGN Nanik. S Deyang untuk membahas soal anggaran MBG.
"Sudah ada pembicaraan dengan Kepala BGN. Beliau melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan secara detail," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, pada 26 Juni 2026 lalu.
"Nanti anggarannya akan di bawah itu (Rp 260 triliun). Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," imbuhnya.
Baca juga: PDIP Dorong MBG Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi, Demokrat Usul Bentuk Panja
Purbaya pun menyebut telah menerima proposal dari BGN terkait efisiensi program MBG. Namun, menurutnya, BGN bisa untuk menekan lagi anggaran yang dibutuhkan.
"Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi," ujarnya.
Purbaya menegaskan usulan pemangkasan tersebut berasal dari BGN, bukan dari pihaknya.
"Tapi nanti akan signifikan lah pemotongannya. Tapi bukan saya yang usul ya. Kepala BGN sendiri," kata dia.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Nitis Hawaroh)
