TRIBUNTRENDS.COM - Istana Kepresidenan menyoroti gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang belakangan menjadi perbincangan publik karena dinilai kurang tepat saat menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.
Sorotan tersebut mendorong Istana meminta Dody memperbaiki pola komunikasi agar penyampaian informasi dari pemerintah dapat diterima publik dengan lebih baik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa masukan tersebut merupakan bagian dari evaluasi yang rutin dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh jajaran Kabinet.
Evaluasi itu tidak hanya menyangkut pelaksanaan program kerja, tetapi juga mencakup koordinasi internal hingga cara para menteri berkomunikasi di ruang publik.
Belakangan, gaya bicara Dody mendapat kritik dari sejumlah kalangan karena dianggap terkesan arogan dan terlalu santai atau "slengean" saat memberikan pernyataan.
Menanggapi hal tersebut, Prasetyo memastikan pemerintah akan menjadikan kritik publik sebagai bahan perbaikan ke depan.
Baca juga: Desakan Audit Pembiayaan Dinas Menteri PU Dody Hanggodo yang Ajak Istri, KPK Minta Pengawas Monitor
"Kaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi, dan kita berharap akan diperbaiki," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Prasetyo menilai komunikasi publik merupakan bagian penting dari tugas seorang menteri karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, setiap masukan maupun kritik akan menjadi perhatian dalam proses evaluasi yang berlangsung secara berkesinambungan.
Ia menegaskan Presiden Prabowo terus memantau kinerja seluruh pembantunya, termasuk bagaimana mereka menyampaikan kebijakan kepada publik.
Menurutnya, pembinaan terhadap para menteri dilakukan secara rutin agar koordinasi pemerintahan tetap berjalan efektif.
Selain mengevaluasi kinerja, pemerintah juga terus memberikan arahan agar setiap pejabat mampu menyampaikan pesan secara jelas dan tepat.
Prasetyo menegaskan evaluasi tersebut merupakan mekanisme yang lazim dilakukan di lingkungan pemerintahan.
"Ya kalau berkenaan dengan evaluasi kepada seluruh kementerian maupun kepada pejabat menterinya memang rutin terus menerus kita lakukan evaluasi," ujarnya.
Dengan adanya evaluasi tersebut, Istana berharap seluruh menteri dapat terus meningkatkan kualitas komunikasi publik sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara lebih baik.
Sebelumnya, Dody menanggapi kritik terhadap gaya komunikasinya yang dinilai sebagian pihak arogan dan slengean.
Dody mengatakan cara komunikasinya dipengaruhi latar belakangnya sebagai orang Jawa Timur dan pernah bekerja di sektor swasta.
"Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta. Gimana lah enggak slengean," kata Dody di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ia juga menyebut sejumlah isu yang menerpa dirinya selama ini tidak memiliki dasar yang kuat.
"Karena ini kan bukan sesuatu yang serius. Hoax semua, ya gimana," ujarnya.
Namun, Dody menegaskan tidak semua persoalan ia tanggapi dengan gaya santai.
"Kecuali yang teknis banget baru saya akan serius," katanya.
Baca juga: Dosen Diintimidasi Buntut Kritik Menteri PU, FH UGM Siapkan Pendampingan Hukum: Upaya Pembungkaman
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai respons Dody terhadap sejumlah tudingan publik menjadi contoh penting dalam komunikasi krisis.
Menurut Fajar, respons Dody terkait isu perjalanan dinas, mutasi pegawai, hingga dugaan nepotisme komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkesan defensif.
"Nada dan pilihan kata seperti itu langsung menimbulkan kesan tidak empati dan seolah sedang membela diri keras," kata Fajar, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, dalam situasi krisis komunikasi, pejabat publik memiliki beberapa pilihan strategi, mulai dari menyangkal hingga memberikan penjelasan korektif.
Namun, menurut Fajar, pendekatan yang terlalu defensif dapat memperburuk persepsi publik apabila kepercayaan masyarakat sudah menurun.
Mengacu pada Situational Crisis Communication Theory (SCCT) atau teori komunikasi saat krisis, Fajar menilai pejabat publik sebaiknya mengedepankan empati, transparansi, dan langkah perbaikan.
Nama Dody Hanggodo menjadi perbincangan publik setelah dokumen rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS) beredar.
Publik kemudian mempertanyakan keberangkatan tersebut karena diduga berkaitan dengan agenda pribadi, meski Dody akhirnya membatalkannya.
Dody juga menghadapi sorotan terkait mutasi pegawai di lingkungan Kementerian PU.
Sebagian pihak mengaitkan mutasi tersebut dengan dugaan balasan terhadap pihak yang membocorkan dokumen perjalanan dinas, namun Dody membantah tudingan itu.
Ia menjelaskan mutasi dilakukan sebagai penyegaran organisasi setelah adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan pelanggaran sejumlah pegawai.
Selain itu, Dody membantah isu nepotisme setelah keponakannya disebut mendapat posisi komisaris BUMN.
Ia bahkan menawarkan hadiah umrah bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan tersebut.
(TribunTrends/Tribunnews/Taufik Ismail)
