TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Dini Rahmania, menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang telah mengumumkan 29 program dukungan kesejahteraan untuk tahun 2026 saat memimpin sidang kabinet pada Senin (20/7/2026) lalu.
Ia mengatakan bahwa kelancaran 29 program dukungan kesejahteraan Prabowo pada tahun 2026 sangat bergantung pada keakuratan data.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Kesejahteraan Daerah Kunci Keberhasilan Asta Cita Wujudkan Indonesia Emas 2045
Menurutnya, tanpa pembenahan data bantuan sosial, maka target pengentasan kemiskinan ekstrem terancam gagal dan salah sasaran.
"Akan tetapi, kami tekankan dan harus kita sadari bahwa data merupakan kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial 29 program dukungan kesejahteraan 2026," kata Dini saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, dari puluhan kebijakan yang dicanangkan oleh Prabowo, program yang menyentuh kebutuhan dasar harus menjadi prioritas utama penanganan.
Hal ini demi memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Menurut kami, dari berbagai kebijakan yang telah dicanangkan Presiden, yang paling mendesak adalah program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan gizi, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penciptaan lapangan kerja," paparnya.
Selain itu, Dini juga menyoroti efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Sosial.
Ia menolak keras pencairan anggaran dalam jumlah besar yang minim evaluasi dan outcome di lapangan.
"Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar pelaksanaannya efektif. Prinsipnya, anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif," ujarnya.
Oleh sebab itu, Dini meminta adanya pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala dan berbasis digital.
Lembaga legislator juga disebut telah mengambil inisiatif untuk memangkas birokrasi lintas sektoral agar proses sinkronisasi data berjalan lebih cepat.
"Selain itu kami juga mengkomunikasikan dengan rekan-rekan di Komisi X yang bermitra dengan BPS agar penyelarasan atau update data bisa dilakukan segera tanpa perlu birokrasi yang berbelit, verifikasi dan validasi yang transparan, termasuk ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai," pungkasnya.
Mulanya, Prabowo memaparkan satu per satu program pemerintah tersebut. Di antaranya, Program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4.
"(Program PKH) menerima antara Rp75.000 sampai Rp250.000 per bulan. Sekolah Rakyat, anak-anak dari desil yang paling miskin, total yang diterima itu Rp4 juta per bulan. Kartu Indonesia Pintar, 1,2 juta mahasiswa dibantu biaya hidup Rp800.000 sampai Rp1,4 juta per bulan," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet.
Prabowo melanjutkan pemerintah juga membantu dalam pembiayaan uang kuliah bagi mahasiswa yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi.
"UKT juga dibantu, langsung dibayar ke perguruan tinggi. Program Indonesia Pintar, 22.100.000 siswa dari desil 1, 2, 3, 4, yang paling bawah. Jadi, keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa," jelasnya.
Di sektor kesehatan, Eks Danjen Kopassus itu juga mengatakan Jaminan Kesehatan Nasional telah diberikan kepada 96.800.000 orang.
"Nyaris 100 juta, 20 kali lebih besar dari Singapura, 3,5 kali lebih besar dari Malaysia, kita beri jaminan," kata Prabowo.
Prabowo menuturkan pemerintah juga terus memberikan subsidi kepada masyarakat.
Di antaranya, subsidi LPG, subsidi solar, kompensasi Pertalite, subsidi listrik, diskon tarif kereta api, diskon tarif angkutan laut, dan bantuan pangan.
"Bantuan pangan, 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan, 33,24 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4. Tunjukkan negara mana seperti kita? Pasti ada yang lebih hebat, pasti, tetapi untuk bangsa Indonesia, not bad-lah. Jangan anggap enteng kita terus, we are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya, karena kita tidak mau jadi lugu lagi, kita terlalu lagi, terlalu naif, terlalu baik," jelasnya.
Adapun rincian puluhan program yang dirancang untuk mempercepat target nol persen kemiskinan ekstrem tersebut dialokasikan melalui APBN dan terbagi ke dalam enam sektor utama, yakni:
Meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10 juga keluarga desil 1-4, Kartu Sembako yang menjangkau 18,25 juta keluarga, Bansos ATENSI, Bantuan Pangan untuk 33,25 juta keluarga desil 1-4, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 74,56 juta orang, Bantuan Pemberdayaan, dan Bantuan Bencana
Mencakup Sekolah Rakyat, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Magang S1 Fresh Graduate, Sekolah Unggul Garuda, Beasiswa LPDP, Beasiswa S1 Garuda, Beasiswa S1 Unhan, dan Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara
Terdiri dari PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Mencakup Subsidi LPG, Subsidi & Kompensasi Listrik, Subsidi Solar, Kompensasi Pertalite, Diskon Tarif Kereta Api, dan Diskon Tarif Angkutan Laut
Terdiri dari Subsidi Pupuk, Subsidi Bunga KUR, dan bantuan Sertifikat Halal Gratis untuk pelaku usaha
