TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengkritik pernyataan kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea , yang menyebut eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu sebagai kebanggaan Presiden Prabowo Subianto.
Hotman sebelumnya mengatakan, Febrie Adriansyah merupakan orang kebanggaan Presiden Prabowo, tapi malah dikriminalisasi dalam kasus ini.
Padahal, kliennya itu telah memiliki rekam jejak gemilang dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Hotman juga menantang awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal ada atau tidaknya izin dari Presiden Prabowo sebelum pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap Febrie Adriansyah.
Mahfud pun menyebut pernyataan Hotman itu justru mempermalukan Presiden Prabowo.
"Lalu anak kesayangan presiden, kan memalukan presiden tuh diduga korupsi, lalu dianggap anak kesayangan presiden yang anti korupsi gitu, yang begitu tuh orang langsung tahu semua bahwa itu bagian drama-drama," ucap Mahfud, dikutip Tribunnews.com dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/7/2026).
Menurut Mahfud, tindakan Hotman itu kemungkinan merupakan bagian dari strategi kuasa hukum untuk membangun kesan atau menarik perhatian publik.
"Menurut saya menampar presiden, tapi ya pengacara bisa melakukan itu untuk membuat sensasi dulu gitu dan tidak melanggar hukum juga menurut saya, kecuali presiden merasa difitnah," katanya.
Meski demikian, kata Mahfud, jika presiden tidak mempermasalahkannya, persoalan itu tidak perlu terus dikembangkan.
"Kalau presiden mengatakan ya sudah lah gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu bagian dari drama yang menurut saya ketika ditanya, "Ah, kalau itu gak perlu dikembangkanlah itu drama-drama," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, meminta Hotman tidak menyeret nama Presiden Prabowo ke dalam perkara hukum yang tengah dihadapi kliennya.
Baca juga: Soal Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Gerindra Minta Hotman Paris Ikut Jaga Nama Baik Prabowo
Prasetyo menegaskan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan korupsi tersebut kepada koridor hukum.
"Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
"Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya menambahkan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, yang menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi penegakan hukum, termasuk dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah.
"Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses hukum, termasuk dalam kasus Pak Febrie. Sikap Presiden sangat jelas, yakni mendukung agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," kata Sugiat.
Oleh karena itu, Sugiat meminta semua pihak tidak membangun narasi yang menghubungkan perkara Febrie Adriansyah dengan Presiden Prabowo.
"Kasus yang berkaitan dengan Pak Febrie Adriansyah sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Jangan kemudian persoalan hukum ini dikaitkan dengan Presiden, karena itu keliru," ujar dia.
Selain itu, Sugiat juga mengingatkan bahwa setiap orang berhak melakukan pembelaan melalui jalur hukum, tetapi tidak dengan membawa-bawa nama Presiden ke ruang publik.
Menurutnya, masyarakat juga tidak perlu terpengaruh oleh berbagai narasi yang menghubungkan perkara tersebut dengan Presiden.
"Masyarakat saya harapkan tidak mudah terhasut oleh kabar-kabar yang mengaitkan kasus ini dengan Presiden. Mari kita hormati proses hukum dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional," pungkas Sugiat.
(Tribunnews.com/Rifqah, Fersianus Waku)
