Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sri Raharjo, menyebut keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kulon Progo menunjukkan lemahnya sistem keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kejadian keracunan yang berulang dan terjadi di beberapa SPPG yang berbeda juga menunjukkan kurangnya kemampuan SPPG mencegah gangguan keamanan pangan.
"Kalau ini menimpa sekolah yang sama, tetapi penyedianya berbeda, ini menunjukkan bahwa penanganan keamanan pangan di SPPG masih berisiko tingi menimbulkan keracunan. Kadang mungkin terjadi di SPPG A, kemudian lain waktu di Y, kemudian lain waktu di Y, dan seterusnya, ini kan hanya gantian saja. Itu menunjukkan upaya mencegah gangguan keamanan pangan belum berjalan baik," katanya, Rabu (22/7/2026).
Ia menekankan pentingnya sistem penjaminan keamanan pangan oleh SPPG.
Fondasi utama sistem penjaminan keamanan pangan terletak pada Good Manufakturing Practices (GMP) atau cara pengolahan makanan yang baik.
Ada banyak komponen yang melandasinya, mulai dari fasilitas bangunan, infrastruktur, SDM, peralatan dan sarana prasarana, proses penyimpanan, proses memasak, hingga pencatatan aktual setiap proses.
Dalam kasus keracunan pangan, pencatatan aktual menjadi landasan evaluasi.
Pasalnya, pencatatan tersebut memuat berbagai data penting, mulai dari pangan segar diterima, waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, suhu makanan saat diolah, waktu untuk memanaskan, waktu distribusi, hingga waktu saat diterima.
"Setiap kali proses, setiap kali beroperasi itu harus dicatat semuanya. Dari catatan-catatan ini bisa melacak kembali kalau terjadi keracunan tadi. Sehingga kalau dicocokkan dengan catatannya, oh ternyata tidak ada suhunya misalnya. Itu yang membuat kayaknya sih sudah dievaluasi, tapi kualitas evaluasinya masih tumpul karena tidak disertai data-data yang benar," terangnya.
Jika Good Manufakturing Practices tidak diterapkan dengan baik, mustahil Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dapat diterapkan.
Pasalnya, HACCP merupakan metode untuk mencegah terjadinya keracunan.
"HACCP itu bisa efektif dilaksanakan atau diimplementasikan kalau lapis pertama atau GMP-nya tadi sudah berjalan. Kalau GMP-nya masih tidak disiplin, air bersih sok ada sok tidak (kadang ada kadang tidak), karyawan yang meriang, mencret tetep masuk kerja, kemudian tidak ada catatan hasil pengolahan tadi. Lha ini fondasinya tidak cukup aman untuk dibangun atau diperkuat dengan HACCP tadi," lanjutnya.
Kendati demikian, kendali pelaksanaan program MBG tidak hanya bertumpu pada SPPG, namun juga kebijakan pemerintah.
Misalnya terkait dengan kesesuaian target jumlah penerima manfaat MBG dan kapasitas SPPG.
Kemampuan SPPG dalam memproduksi MBG juga perlu diperhatikan.
Apabila aspek kapasitas produksi tidak diperhatikan, risiko keamanan pangan menjadi semakin tinggi.
Baca juga: Ratusan Orang Diduga Keracunan MBG di Kulon Progo, Operasional SPPG Karangwuni Dihentikan Sementara
Di sisi lain, ia juga melihat masalah pendistribusian MBG.
Ketika SPPG menghadapi waktu distribusi yang sangat ketat, bisa jadi berdampak pada durasi mengolah bahan pangan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal kemampuan pasokan supplier bahan pangan segar.
Jika pemasok bahan pangan segar tidak memerhatikan aspek keamanan pangan dan tidak tepat waktu, akan memengaruhi proses pengolahan di SPPG.
"Ini kan buah dari kebijakan BGN yang terlalu tergesa-gesa untuk memberikan MBG dalam jumlah banyak ke siswa dan bumil dalam waktu singkat. Tahun pertama kalau bisa 82 juta siswa, kalau bisa 30 ribu SPPG terbangun. Mbelgedes kan artinya itu. Pemerintah akhirnya disadarkan dengan cara yang keras," ujarnya.
Ia menambahkan mestinya program MBG dilaksanakan secara bertahap.
Selain implementasinya yang bertahap, target masing-masing SPPG juga harus disesuaikan dengan kapasitas.
"Jadi orientasinya itu tidak semata-mata dapat untung banyak. Idealnya supaya bergizi, harus aman dulu kan," imbuhnya.
Kepala Dinkes Kulon Progo, Susilaningsih, mengatakan sejauh ini ada 105 korban keracunan makanan diduga dari MBG.
Mereka terdiri dari 98 pelajar, 4 tenaga kependidikan (tendik), 2 ibu menyusui, dan 1 ibu hamil.
Berdasarkan penelusuran awal, diduga kuat keracunan makanan disebabkan oleh proses pengolahan makanan yang cukup lama.
Selain itu diduga ada kontaminasi silang selama proses pembuatan makanan berlangsung.
"Kami sudah mengirimkan sampel makanan dan sampel muntahan ke laboratorium dan saat ini menunggu hasilnya," kata Susilaningsih.
Susilaningsih mengatakan 98 dari 105 korban keracunan makanan adalah pelajar.
Sebagian besar berasal dari SMP Negeri 3 Wates, namun ada juga yang berasal dari sejumlah SD.
Korban lainnya adalah 4 orang tenaga kependidikan (tendik), 2 ibu menyusui (busui) dan 1 ibu hamil (bumil).
Bumil dan Busui menjadi sasaran dari MBG sesuai program 3B yaitu Bumil, Busui, dan Balita, dan mendapatkan jatah MBG melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
"Beruntung gejala yang dialami oleh ibu hamil dan ibu menyusui tersebut tidak berat," ujar Susilaningsih. (*)
