Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap penetapan Lampung sebagai pusat pengembangan ekosistem bioetanol nasional.

Baca juga: Wagub Jihan: Pabrik Bioetanol Singkong di Lampung Masih Persiapan Lahan

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mengungkapkan masuknya investasi di sektor bioetanol lantaran memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian yang menjadi potensi unggulan Lampung.

Di mana, Lampung merupakan penghasil singkong terbesar di Indonesia, serta dukungan komoditas unggulan lainnya seperti tebu dan jagung.

Dengan begitu, program percontohan ini diharapkan mampu menggenjot transisi energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani lokal.

Sebagai pusat pengembangan bioetanol nasional, Lampung diproyeksikan bakal menopang implementasi mandatori campuran bioetanol 10 persen (E10) pada bahan bakar minyak (BBM). 

Fasilitas industri yang akan dibangun ditargetkan memiliki kapasitas produksi 240.000 hingga 250.000 kiloliter bioetanol per tahun, menutup sekitar 10 persen dari total kebutuhan nasional.

"Investasi, baik dari swasta maupun pemerintah pusat di Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan industri bioetanol, tentu kami sambut baik," ujar legislator yang akrab disapa Abas ini, Rabu (22/7/2026).

Abas menjelaskan, operasional industri bioetanol akan membutuhkan pasokan bahan baku yang berlimpah, seperti singkong, tebu, hingga jagung.

Kedua komoditas tersebut selama ini memang menjadi potensi unggulan di Lampung.

Dengan melonjaknya kebutuhan bahan baku pabrik, permintaan hasil panen diproyeksikan ikut terdongkrak. 

Kondisi ini dinilai menjadi angin segar bagi stabilitas harga di tingkat petani.

"Harapan kami, dengan adanya investasi ini, harga komoditas pertanian menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan petani juga ikut meningkat," tutur Abas.

Menanggapi ketersediaan bahan baku pertanian, Politisi ini meyakini pemerintah dan pihak investor telah mengantongi kajian matang sebelum memilih Lampung sebagai pusat pengembangan bioetanol nasional.

"Kalau soal pasokan bahan baku tentu bisa dikonfirmasi lebih lanjut ke dinas terkait. Namun saya yakin setiap investasi besar yang masuk ke Lampung sudah melalui kajian yang matang. Tidak mungkin investasi sebesar ini berjalan jika bahan bakunya tidak tersedia," paparnya.

Kendati begitu, DPRD Lampung mengingatkan agar tolok ukur keberhasilan proyek strategis ini tidak semata-mata dilihat dari besarnya nilai investasi yang masuk. 

Manfaat riil bagi masyarakat, khususnya peningkatan taraf hidup petani, harus menjadi perhatian utama.

Guna memastikan hal tersebut, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk aktif mengawal proses hilirisasi.

"Yang terpenting adalah memastikan petani benar-benar merasakan manfaatnya. OPD terkait harus mengawal proses hilirisasi agar investasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui nilai tambah komoditas yang dihasilkan," tegasnya.

Ia berharap momentum pengembangan ekosistem bioetanol ini dapat dimaksimalkan untuk memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta menciptakan roda perekonomian yang berkelanjutan bagi warga Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto).