Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Sejumlah ASN di lingkungan Pemkot Tasikmalaya waswas terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga perjalanan dinas akibat defisit anggaran.

Informasi yang dihimpun TribunPriangan.com, pemotongan ini bakal dilakukan di bulan Juli hingga September 2026 untuk seluruh golongan ASN mencapai 30 persen.

Adapun untuk besaran TPP yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) bervariasi.

Untuk kepala seksi (kasi) di luar lingkungan Setda mencapai Rp3 juta, sedangkan Eselon IV Rp5 juta, Eselon III Rp8 juta dan Eselon II berkisar Rp27 juta.

Baca juga: Ketua Fraksi PKB Desak Pemkot Tasikmalaya Cari Solusi Menutup Defisit Anggaran

Besaran TPP ini tentunya bakal berar bagi ASN, ketika rencana ini terlaksana oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

"Infonya sampai 30 persen, tapi saat ini belum ada kabar lagi. Tapi kalau benar tentu terasa, karena penghasilan setiap bulan yang diterima sudah disesuaikan dengan kebutuhan keluarga," ungkap salah satu ASN inisial A ketika dikonfirmasi TribunPriangan.com,

Ia khawatir jika benar rencana ini terjadi, pastinya cukup berat. Karena kebutuhan setiap bulan tidak bisa ditunda seperti pendidikan anak sampai kebutuhan di rumah.

"Kebutuhan rumah dan pendidikan anak yang tidak bisa ditunda, kalau nanti benar TPP dipotong pastinya ada pengaruh buat saya dan keluarga," jelasnya.

Senada dikatakan ASN lain inisial K mengungkapkan, rencana pemotongan TPP bakal berdampak terhadap kinerja dalam menjalankan tugas setiap hari.

"Jelas khawatir, karena rencana pemangkasan TPP cukup besar," keluhnya.

Baca juga: Pemkot Tasikmalaya Bakal Potong Anggaran TPP dan Perjalanan Dinas ASN

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya Asep Endang Muhammad Syam menyampaikan, pihaknya sudah mewanti-wanti sejak tahun kemarin karena sudah terlihat gejala defisit anggaran di Kota Tasikmalaya.

"Memang gejala defisit ini sudah dirasakan dari 2025, tentunya harus segera ada langkah untuk menutupi kekurangan anggaran ini," ucap Asep.

Ia juga mendukung apa saja solutif yang dilakukan Wali Kota Tasikmalaya supaya tidak semakin buruk defisit anggaran kedepannya.

Bahkan ia meminta Pemkot Tasikmalaya bisa memanfaatkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Karena saat ini, Kota Tasikmalaya hanya bertumpu terhadap pemasukan retribusi dan pajak daerah, keduanya bisa dimaksimalkan dengan baik.

"Iyalah wajib itu seperti pemanfaatan aset tidur, bagaimana meningkatkan pajak daerah dan retribusi yang sekiranya tidak menyusahkan masyarakat," kata Asep.(*)