Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya pengelolaan sarana prasarana Sekolah Rakyat.

"Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran ataupun kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan sarana prasarana. Peralatan pendidikan, fasilitas kesehatan, perlengkapan dapur dan berbagai aset lainnya yang mendukung proses pendidikan," katanya.

Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola BMN dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Menurut dia, pengelolaan seluruh fasilitas yang merupakan barang milik negara (BMN) tersebut menjadi salah satu aspek keberhasilan penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Agus Jabo menambahkan, Presiden tak hanya menggagas program Sekolah Rakyat, tapi juga memberikan dukungan nyata terhadap penganggaran, sistem, hingga pengadaan barang dan jasa.

"Dan saya pikir Pak Presiden sudah mempersiapkan dan sudah terbukti kemudian sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat itu sangat luar biasa," katanya.

Sarana prasarana di Sekolah Rakyat antara lain tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, hingga fasilitas pendukung strategis lainnya.

Agus Jabo mengatakan, seluruh fasilitas tersebut merupakan barang milik negara.

Barang milik negara artinya barang milik rakyat yang diperoleh melalui APBN.

Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan BMN bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban Kemensos sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat kepada negara dan publik.

"Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, tentunya pelayanan kepada peserta didik akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila pengelolaan BMN tidak tertib, maka kualitas layanan pendidikan juga akan ikut berdampak," katanya.

Agus Jabo pun memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan BMN agar kedepannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.