TRIBUNWOW.COM - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menanggapi perubahan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih yang digelar pada Senin (20/7/2026). Menurut Jhon, pengaturan posisi peserta rapat sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Pandangan tersebut disampaikan Jhon melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa (21/7/2026). Ia menegaskan bahwa analisis yang disampaikannya merupakan pendapat pribadi terkait perubahan tata letak dalam sidang kabinet.

Menurut Jhon, terdapat beberapa kemungkinan di balik perubahan posisi duduk tersebut. Salah satunya, Presiden ingin menegaskan kepemimpinan pemerintahan berada di bawah satu komando. Ia juga menilai pengaturan posisi peserta rapat merupakan hak Presiden, termasuk menentukan siapa yang hadir dan lokasi tempat duduk dalam sidang kabinet.

Jhon menyebut Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengatur jalannya rapat kabinet sesuai kebutuhan. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi yang disampaikan melalui media sosial.

Baca juga: Resmi Sandang Pangkat Ipda, Anak Ferdy Sambo Dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perubahan posisi duduk Wakil Presiden semata-mata dilakukan karena kebutuhan teknis penyelenggaraan sidang, bukan berkaitan dengan dinamika politik. Menurutnya, Presiden menggunakan teleprompter untuk menyampaikan evaluasi pemerintahan dan arahan program kerja sehingga tata letak ruang sidang disesuaikan.

Prasetyo menjelaskan seluruh peserta, termasuk Wakil Presiden, ditempatkan menghadap Presiden yang berada di bagian depan ruangan. Ia menegaskan perubahan tersebut tidak perlu dikaitkan dengan isu politik yang berkembang di ruang publik.

Sebagai perbandingan, pada Sidang Kabinet Paripurna Maret 2026, Presiden dan Wakil Presiden duduk berdampingan di bagian depan. Pada sidang kali ini, Presiden duduk sendiri di bagian depan, sementara Wakil Presiden berada di barisan yang sama dengan para menteri dan menghadap Presiden.(*)