POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sejak kemerdekaan, daerah perbatasan khususnya di NTT ini hanya menjalankan fungsi sebagai buffer zone khususnya penyangga di bagian selatan. Oleh karena itu harusnya sudah berpikir supaya daerah perbatasan ini memainkan peran sebagai engine of growth.

PROVINSI NTT dan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) punya peluang besar untuk membangun kawasan perdagangan bebas. 

Konsultan Ahli Pemprov NTT Project FTZ, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D dan Prof. Dr. David B. W. Pandie, M.S menyampaikan itu dalam Undana Talk, Rabu (22/7) mengungkapkan, NTT sudah mendorong hal ini sejak zaman pemerintahan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat. 

"Kita mau tekankan di sini apa urgensinya pembentukan Free Trade Zone ini? Kenapa kita mendorong itu sejak kepemimpinan Pak Viktor Laiskodat? Bahkan segala persiapan itu sudah dilakukan, baik tingkat pusat di Indonesia maupun dengan pemerintah Timor Leste. Bahkan sudah dibentuk namanya joint agreement untuk persiapan pembentukannya,” ujar Fred. 

Fred melanjutkan, apa alasannya kita memaksakan diri untuk membentuk kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas? Apa pentingnya untuk Indonesia dan untuk NTT?  “Kita bicara dari tingkat NTT. Pak Viktor punya latar belakang pemikiran, kita di daerah perbatasan khususnya NTT ini mengalami sejumlah persoalan di kawasan perbatasan, kemiskinan, keterbatasan infrastruktur,

kesejahteraan masyarakat yang rendah, masalah perdagangan orang, penyelundupan dan sejumlah masalah lainnya,” tambahnya. 

Dikatakan, sejak kemerdekaan, daerah perbatasan khususnya di NTT ini hanya menjalankan fungsi sebagai buffer zone khususnya penyangga di bagian selatan.

Oleh karena itu harusnya sudah berpikir supaya daerah perbatasan ini memainkan peran sebagai engine of growth. Kalau hanya penyangga untuk kestabilan politik nasional, saat yang sama kita terus mengalami sejumlah persoalan kemiskinan, masalah kesehatan dan lain sebagainya.

Secara politik, lanjut Prof. Fred, di bagian selatan, dominasi barat khususnya Amerika di bagian selatan cukup kuat. Tidak ada kekuatan penyeimbangnya dalam geopolik. Ada dua kekuatan global sekarang yang menentukan yakni Cina dan Barat yang dipelopori Amerika namun sekarang sudah termasuk Eropa. Sementara di bagian Asia Tengah dan Afrika, secara politik Cina sudah mampu memainkan peran di sana tetapi bukan dengan kekuatan militer melainkan kekuatan ekonomi. 

Timor Leste sekarang ini adalah rezim yang menganut keterbukaan, tidak ada tarif, tidak ada pajak, tidak ada pembatasan. Momentum seperti itulah Cina masuk untuk membangun kekuatan ekonomi di Timor Leste. Itu geoekonomi.  

“Kita perkirakan waktu Timor Leste itu ada investasi besar-besaran dari Cina, pasti satu saat dia tumbuh akan besar. Kalau kita lihat, cukup banyak imigran dari Cina masuk Timor Leste. Perkiraan kita dalam lima tahun ini naik dari 250 ribu menjadi 750 ribu yang sudah masuk ke Timor Leste dan bangun semua infrastruktur,” tambahnya. Seraya menambahkan, kalau tidak manfaatkan potensi yang besar ini maka kita akan tertinggal. 

Prof. Fred menjelaskan, jika zona ini terbentuk, pihaknya mendorong ada manfaat misalnya bebas terhadap pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, juga dengan biaya masuk mesin produksi. Manfaatnya apa? Kalau barang ini tidak ada maka cost of economic activity yang kita mainkan di NTT itu sangat tinggi karena semua sentra aktivitas ekonomi di Jakarta.

Logistik transportasi dan lain sebagainya itu jauh dari kita. Harus ada afirmasi dalam bentuk zona perdagangan bebas ini sehingga kita dapat manfaat dari situ, Industri boleh berkembang, itu target kita yang paling utama.

Sementara Prof. David dalam kesempatan yang sama mengatakan, di Indonesia tidak semua provinsi merupakan provinsi perbatasan. Oleh karena itu, isu perbatasan menjadi sangat spesifik untuk NTT.

"Daerah perdagangan bebas yang ada sekarang ini di Batam, di Sabang, di Pulau Karimun. Itu kan di Indonesia Barat sementara di Indonesia Timur itu belum ada kawasan perdagangan bebas, padahal kita punya perbatasan dan kita punya peluang untuk mengelola daerah perbatasan karena isu perbatasan ini bukan isu batas negara tetapi berkaitan dengan perdagangan lintas negara, pembangunan daerah perbatasan, bagaimana membangun kelembagaan untuk pengelolaan perbatasan," kata Prof. David. 

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah provinsi NTT dalam desain pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah telah menempatkan daerah perbatasan sebagai satu zona khusus untuk didorong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peluang ini, harus dikelola dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. (uzu)