WARTAKOTALIVE.COM - DPR RI mengingatkan pemerintah agar Universitas Republik Indonesia (URI) tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi nasional (PTN) lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat mengungkapkan perihal pelantikan Gubernur URI oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7/2026). 

Pemerintah ternyata belum konsultasi perihal pembentukan URI kepada Komisi X DPR.

Diketahui Komisi X adalah komisi DPR RI yang membidangi pendidikan.

Lalu pun mengaku hingga kini belum menerima penjelasan resmi mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI. 

"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi," ujar Lalu Hadrian dimuat Kompas.com Kamis (23/7/2026)

"Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," lanjut dia. 

DPR RI pun mengingatkan pemerintah bahwa mereka perlu membuktikan urgensi pembentukan URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang selama ini telah mencetak pemimpin bangsa. 

Dia juga meminta pemerintah memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan institusi pendidikan yang sudah ada. 

"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujar Lalu Hadrian. 

Meski begitu, Lalu Hadrian memastikan Komisi X akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap rencana pembangunan 10 kampus URI dan penggunaan anggarannya apabila pembahasan resmi telah dimulai. 

Nantinya Komisi X akan bertanya kepada pihak Kemendiktisaintek terkait dengan pembentukan URI.

"Terkait rencana 10 URI dan pengawasan anggaran, kami tentu akan menjalankan fungsi tersebut secara akuntabel apabila pembahasan resmi telah berlangsung, namun saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," kata dia.

Sebelumnya Pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) yang disebut akan melatih calon pemimpin di Indonesia. 

Presiden RI Prabowo Subianto pun resmi melantik Gubernur URI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Gubernur URI menjelaskan bahwa universitas ini akan fokus ke sumber daya manusia khususnya yang dipersiapkan untuk pemimpin Indonesia.

Baca juga: Baru Dibentuk Prabowo Subianto, Apa Bedanya URI dan IPDN?

"Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya," kata Gubernur URI Rabu (22/7/2026) seperti dimuat Kompas.com. 

Donny mengatakan Kepala Negara ingin mengonsolidasikan serta mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. 

Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi dan pemerintahan. 

"Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan," imbuh dia 

URI juga akan terintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). 

Sebagai Gubernur URI, Donny juga akan memimpin Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. 

"Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada tiga institusi yang pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga adalah Lembaga Administrasi Negara," bebernya.

(Wartakotalive.com/DES/Kompas.com)