TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Warga lereng Lawu mengeluhkan kerusakan ekosistem di wilayah mereka akibat masifnya pembangunan proyek pariwisata di daerah tersebut. Belum selesai dengan Persoalan itu, mereka kini semakin terancam akibat rencana proyek geotermal (panas bumi) di utara lereng Lawu, persisnya di Jenawi, Karanganyar.

Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu, Ari Sianturi (50) mengatakan, ada dua persoalan di lereng Gunung Lawu yaitu rencana pembangunan geotermal di Jenawi dan masif pembangunan pariwisata di punggung gunung tersebut.

Mulai dari ancaman geotermal, kata Ari, proyek ini sudah muncul sejak 2018 di Tawangmangu, tetapi gagal direalisasikan karena warga menolak. Namun, proyek ini muncul kembali pada tahun ini yang kabarnya sudah masuk dalam proses lelang.

Baca juga: Demo Hari Kedua, Jateng Guyub Desak Penertiban Tambang Ilegal

Baca juga: 2 Hari Didemo Aliansi Jateng Guyub, Komisi D DPRD Jateng Janji Bakal Tertibkan Tambang Ilegal

"Ya rencana itu ada meskipun berpindah, tetapi sikap kami sama yakni menolak proyek geotermal di Gunung Lawu," kata Ari kepada Tribun seusai mengikuti aksi demonstrasi Jateng Guyub di Depan Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (23/7/2026) petang.

Ia menjelaskan, alasan warga Lawu menolak proyek geotermal karena belajar dari proyek serupa di berbagai daerah seperti di Dieng. Warga di sana harus mengalami peristiwa gas beracun,  kualitas lahan pertanian yang menurun, dan  hilangnya sumber mata air .

"Jadi ketakutan-ketakutan itu yang membuat kami sebagai masyarakat di Lereng Lawu konsisten menolak geotermal," paparnya.

Di sisi lain, Ari menjelaskan, masyarakat gunung Lawu sebenarnya saat ini sudah mengalami persoalan sendiri yakni mengenai eksploitasi kawasan tersebut untuk proyek pariwisata.  Di tempat itu, banyak didirikan obyek-obyek wisata tanpa peraturan yang jelas. Kecurigaan itu muncul karena wilayah tersebut merupakan kawasan hijau yang semestinya kelestariannya dijaga.

Dampak dari masifnya pembangunan obyek wisata, warga selama dua tahun terakhir mengalami banjir. Padahal, sejak dulu kala, tempat tidak pernah banjir.

"Ya banjir  baru terjadi dua tahun ini. Sejak ada proyek-proyek pembangunan yang tidak jelas perizinannya. Kami menolak keras tapi faktanya kami masih kalah," katanya.

Dari kondisi itulah, Ari tidak bisa membayangkan saat proyek geotermal dibangun di kawasan Lawu. Warga mendapatkan dua persoalan baru yang semakin menghimpit ruang hidup mereka.

"Kami bakal tetap konsisten, sampai kapanpun menolak proyek geotermal karena di mana pun tempat geotermal itu masih bermasalah dan  geotermal belum siap untuk dilakukan di Indonesia," sambung Ari.

Perempuan Jadi Korban Paling Terdampak

Sementara, Warga Lereng Lawu, Yuni Ollen (48) mengungkapkan hal serupa. Sebagai perempuan, ia lebih khawatir proyek geotermal berjalan di lereng Lawu. Alasannya, perempuan akan menjadi korban pertama dari proyek pembangunan.

"Proyek itu akan mengancam sumber mata air, saat air hilang, perempuan lah yang paling terdampak," katanya.

Ia menolak proyek tersebut karena warga bakal kehilangan segalanya baik sumber mata air maupun identitasnya. Terlebih, di daerah yang rencananya menjadi tempat eksplorasi gas bumi merupakan kawasan cagar budaya. Di tempat itu, ada Candi Cetho dan Sukuh.

"Rencana proyek juga mepet sekali dengan pemukiman warga," paparnya.

Menyoal tempat wisata, ia juga merasakan dampaknya berupa cuaca di Lereng Lawu saat ini sudah kehilangan kesejukannya.

"Cuaca di Lereng Lawu sudah berbeda sekali, semisal di  Tawangmangu dulu suhunya dingin sekali sekarang sudah seperti di daerah dataran rendah seperti Karanganyar dan Sragen," paparnya.

Keterangan dari Pemerintah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam keterangan tertulisnya pada Oktober 2025 menjelaskan, kawasan Gunung Lawu sempat masuk dalam  Wilayah Kerja Panas Bumi (WPB) tahun 2018 tetapi dihapus pada 2023. Sebagai gantinya, pada tahun 2024, pemerintah pusat  melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar , melibatkan akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), diputuskan  Kecamatan Jenawi diusulkan sebagai lokasi alternatif.

Kajian di Jenawi diharapkan memberikan landasan ilmiah bagi pemanfaatan energi panas bumi potensial hingga 40 Megawatt (MW) setara dengan kebutuhan listrik lebih dari 40.000 rumah tangga.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan energi bersih tidak boleh mengorbankan nilai sejarah, budaya, dan spiritual masyarakat. (Iwn)