BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pagi merambat pelan di koridor SMP PGRI Pangkalpinang. Cahaya matahari menembus sela-sela ventilasi, memantul di dinding bercat tosca yang masih bersih. Deretan pilar berdiri tegak seolah menjaga bangunan yang telah puluhan tahun menjadi rumah bagi ribuan mimpi.
Di ujung lorong, sebuah pintu bertuliskan "R. Guru SMP" terkunci rapat. Tak jauh darinya, papan pengumuman masih menempel di jendela.
Tempat sampah berjajar rapi di sudut koridor, seakan masih menunggu tangan-tangan kecil membuang bungkus jajanan saat jam istirahat.
Namun pagi itu, tak ada suara bel yang memecah keheningan. Tak ada langkah tergesa menuju kelas.
Lorong itu hanya ditemani desir angin yang sesekali menyapu lantai, seolah berusaha membangunkan kenangan yang telah lama tertidur.
Sesekali, beberapa pelajar berseragam SMK melintas di kompleks pendidikan tersebut.
Mereka menjadi satu-satunya tanda kehidupan di lingkungan yang dahulu dipenuhi canda siswa SMP.
Bangunan itu masih berdiri kokoh, tetapi ruang-ruang di dalamnya telah kehilangan denyutnya.
Sejak Juni 2026, SMP PGRI Pangkalpinang resmi menghentikan operasionalnya setelah tidak lagi menerima peserta didik baru.
Keputusan itu menutup perjalanan sebuah sekolah yang telah menjadi bagian dari sejarah pendidikan Kota Pangkalpinang sejak 1984.
Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Bangka Belitung, Kun Listiani, mengatakan penurunan jumlah siswa telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
"Sejak 2018 jumlah siswa terus merosot. Masyarakat lebih memilih sekolah negeri yang gratis, sehingga sekolah swasta yang berbayar semakin ditinggalkan," ujarnya kepada Bangkapos.com, Rabu (22/7/2026).
Bagi yayasan, keputusan menghentikan operasional bukanlah perkara sederhana.
Di balik setiap ruang kelas yang kini kosong, tersimpan jejak pengabdian para guru dan perjalanan ribuan alumni yang pernah menimba ilmu di sana.
Angkatan terakhir yang lulus pada 2023 hanya berjumlah sekitar lima orang.
Setelah itu, sekolah tak lagi memperoleh peserta didik baru hingga akhirnya aktivitas belajar mengajar berhenti sepenuhnya.
Kun berharap apa yang dialami SMP PGRI Pangkalpinang tidak menjadi nasib sekolah swasta lainnya di Bangka Belitung.
"Sebelum ada sekolah negeri, sekolah swasta sudah lebih dulu hadir melayani masyarakat. Kami memiliki gedung, memiliki guru-guru yang sebagian besar sudah bersertifikat. Kami berharap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan juga memberikan perhatian kepada sekolah swasta," katanya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang memiliki pandangan berbeda.
Plt Kepala Dindikbud Pangkalpinang, Darwin, menilai persoalan tidak semata-mata disebabkan bertambahnya kuota sekolah negeri, tetapi juga kemampuan sekolah swasta dalam beradaptasi menghadapi persaingan.
"Kalau menurut kami dari dinas pendidikan, sekolah-sekolah swasta yang sepi peminat ini karena ketidakmampuan mereka untuk bertahan dalam manajemen pendidikan yang seperti sekarang ini," kata Darwin.
Menurut Darwin, masih ada sekolah swasta yang mampu menarik minat masyarakat karena memiliki program unggulan.
Ia juga menegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak menambah rombongan belajar di SMP negeri pada tahun ajaran 2026/2027.
"Di tahun 2026 tidak ada penambahan rombel untuk sekolah negeri di Kota Pangkalpinang," tegasnya.
Sementara itu, lima siswa yang masih tercatat di SMP PGRI sedang diproses untuk dipindahkan ke sekolah negeri terdekat agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
"Jumlah siswa yang tersisa ada lima orang, semuanya kelas VIII. Kami distribusikan ke sekolah tujuan yang dekat dengan rumahnya.
Satu orang ke SMP Negeri 3, dua orang ke SMP Negeri 9, dan dua orang ke SMP Negeri 5," jelas Darwin.
Fenomena serupa ternyata juga terjadi di Belitung.
Pemerintah Kabupaten Belitung bahkan resmi menutup SD Negeri 8 Pulau Buntar karena jumlah murid terus menurun hingga hanya tersisa enam orang.
Selain itu, Dinas Pendidikan tengah mengkaji regrouping sejumlah sekolah dasar sebagai penyesuaian terhadap menurunnya jumlah peserta didik akibat berbagai faktor, mulai dari angka kelahiran yang menurun hingga perubahan pilihan masyarakat terhadap sekolah berbasis agama.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah mengatakan penutupan sekolah tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung setelah melalui kajian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
"SD Negeri 8 Pulau Buntar resmi ditutup berdasarkan SK Bupati Belitung. Saat dilakukan pemantauan, jumlah murid di sekolah tersebut hanya tersisa enam orang," kata Tommy pada Rabu (22/7/2026).
Selain penutupan satu sekolah, Dinas Pendidikan juga tengah menyiapkan kajian regrouping atau penggabungan sejumlah sekolah dasar negeri pada 2026 sebagai upaya menyesuaikan kondisi jumlah peserta didik.
Dalam rencana tersebut, SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Tanjungpandan akan digabung ke SD Negeri 38 Tanjungpandan.
Sementara SD Negeri 28 Tanjungpandan akan digabung ke SD Negeri 19 Tanjungpandan.
Selain itu, regrouping juga direncanakan untuk SD Negeri 27 dan SD Negeri 29 di Desa Pulau Seliu, Kecamatan Membalong.
Menurutnya rencana regruoping masih dalam proses pembentukan tim dan pengkajian mendalam. Sebab, proses tersebut harus mempedomani peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014,
"Jadi tidak bisa sembarangan menutup sekolah. Semua harus melalui kajian yang matang dengan mempertimbangkan semua faktor seperti jumlah siswa, jarak antar sekolah, hingga akses pendidikan masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, regrouping hanya memungkinkan dilakukan apabila terdapat sekolah yang lokasinya berdekatan, dengan jarak sekitar dua hingga tiga kilometer sehingga peserta didik masih dapat mengakses sekolah lain dengan mudah.
Kajian tersebut juga bertujuan mengetahui penyebab terus menurunnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri, termasuk melihat kondisi kependudukan dan berbagai faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat dalam menyekolahkan anak.
Menurut Tommy, fenomena berkurangnya jumlah siswa tidak hanya terjadi di Kabupaten Belitung, tetapi juga dialami berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu penyebabnya ialah keberhasilan program keluarga berencana yang berdampak pada menurunnya angka kelahiran.
Selain itu, terjadi pergeseran minat masyarakat yang memilih menyekolahkan anak ke madrasah, sekolah agama maupun pondok pesantren.
"Fenomena ini bukan hanya terjadi di Belitung. Banyak daerah lain juga mengalami penurunan jumlah peserta didik karena berbagai faktor, termasuk angka kelahiran yang menurun dan pilihan masyarakat terhadap sekolah berbasis agama," jelasnya. (t2/dol)
