TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penetapan desil kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah pusat, hingga kini masih menyisakan banyak persoalan.
Di lapangan, masih ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil warga. Sehingga menimbulkan kebingungan warga, karena menilai penetapan desil ini kacau balau.
Permasalahan tersebut ditemukan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM, saat menggelar pertemuan dengan warga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Sukajadi, pada awal pekan kemarin.
Dalam dialog itu, rata-rata warga mengeluhkan penetapan desil yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka. Sehingga terdapat sejumlah data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sekadar diketahui, desil merupakan kelompok penerima bantuan sosial. Penetapan desil dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Penentuan kelompok tingkat kesejahteraan ini didasarkan pada data sosial ekonomi yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta berbagai sumber data pemerintah lainnya.
Desil dibagi dalam 10 skala peringkat kesejahteraan. Desil 1: sangat miskin. Desil 2: miskin. desil 3: hampir miskin. Desil 4: rentan miskin /menengah bawah. Desil 5 hingga 10: kategori menengah ke atas hingga Kaya.
"Ada warga yang masuk desil 1. Tapi selama ini tidak pernah sama sekali menerima bantuan dari pemerintah. Sebaliknya, ada warga yang kondisi ekonominya miskin justru masuk desil 6," kata Nofrizal kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (24/7/2026).
Kasus lainnya juga ditemukan legislator senior PAN ini. Ada warga di Dapil-nya, yang suaminya meninggal dunia. Namun status desilnya justru hilang dari sistem.
Kondisi ini tentunya, semakin membingungkan masyarakat. Sebab, status desil menjadi satu acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Karena sudah menjadi kerisauan masyarakat, yang tidak tahu mengadu ke mana lagi soal status desil ini, Nofrizal meminta ketidaksesuaian data desil ini, harus segera diperbaiki.
"Ini semata-mata, agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini fakta yang kami temukan langsung di tengah masyarakat," aku Nofrizal yakin.
Dengan demikian, Nofrizal yang juga Ketua BK DPRD Pekanbaru ini meminta para ketua RT dan RW, untuk segera melaporkan setiap ketidaksesuaian data, kepada pihak kelurahan dan kecamatan.
Harapannya, bisa diteruskan untuk dilakukan perbaikan sesuai kondisi riil warga.
"RT dan RW yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya. Kalau ada data yang tidak sesuai, kami sudah minta laporkan ke kelurahan dan kecamatan agar bisa dilakukan pembaruan," harapnya.
Lebih lanjut wakil rakyat ini menyebutkan, akurasi data desil ini sangat penting. Sebab menjadi dasar penentuan berbagai program pemerintah.
Selain berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial, data tersebut juga digunakan dalam penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di perguruan tinggi, serta berbagai bentuk bantuan lainnya.
"Tentunya kami juga sangat berharap, pemerintah segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan data, sehingga penetapan desil benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Karena ini berkaitan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran," katanya meminta. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).
