MERAWANG, BABEL NEWS - Universitas Bangka Belitung (UBB) bersama pemerintah, DPR RI, BUMN, lembaga riset, dan akademisi mendeklarasikan komitmen bersama bertajuk "Mineral untuk Negeri" sebagai langkah mempercepat hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) dan mineral strategis di Indonesia. Deklarasi tersebut menjadi penegasan bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harus mampu menguasai teknologi hingga menghasilkan produk bernilai tambah.

Komitmen itu disampaikan dalam Seminar Nasional "Logam Tanah Jarang dan Mineral Strategis Lainnya: Potensi, Regulasi, Ekstraksi, dan Teknologi Hilirisasi Menuju Industri Mineral Bernilai Tambah dan Berkelanjutan" di Balai Utama De Universitaria UBB.

Rektor Universitas Bangka Belitung, Ibrahim, mengatakan Bangka Belitung selama ini menjadi penghasil sekitar 90 persen timah nasional sekaligus salah satu produsen timah terbesar di dunia. Namun ironisnya, hilirisasi di daerah tersebut masih sangat minim.

"Kita menghadapi sebuah paradoks. Bangka Belitung menghasilkan timah dalam jumlah besar, tetapi hilirisasinya hampir tidak ada. Kita masih menjual bahan mentah, sementara nilai tambah dinikmati negara lain," kata Ibrahim, Kamis (23/7).

Ia juga menyoroti persoalan tata kelola pertambangan yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan. "Ada dilema antara legalitas dan ilegalitas yang memunculkan shadow state. Dari sekitar 63 ribu ton produksi timah, sekitar 40 ribu ton lahir di luar sistem yang legal. Kita menghadapi persoalan bagi hasil, dampak ekologis hingga fluktuasi harga. Pertanyaannya, di mana posisi masyarakat Bangka Belitung? Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri," ujarnya.

Menurut Ibrahim, UBB berkomitmen mengambil peran lebih besar melalui pengembangan Pusat Unggulan Logam Tanah Jarang, Mineral Strategis, dan Kesehatan Lingkungan Tambang pada periode 2026-2029.

Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi Badan Industri Mineral (BIM), Yogi Wibisono Budhi, mengatakan pemerintah kini tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga penguasaan teknologi pengolahan.

Ia menjelaskan, melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2025, pemerintah membentuk Badan Industri Mineral (BIM) sebagai penghubung antara kementerian, perguruan tinggi, lembaga riset, dan BUMN.

"BIM bukan mengambil alih peran kementerian ataupun industri. Tugas kami memastikan riset berjalan, teknologi tervalidasi, dan cadangan mineral terukur sehingga industri yang dibangun benar-benar ekonomis dan berkelanjutan," ujarnya.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan potensi logam tanah jarang Indonesia memang besar, tetapi hingga kini masih membutuhkan data yang lebih valid. Menurutnya, pemerintah harus memastikan angka cadangan yang selama ini beredar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

"Data yang ada selama ini masih banyak yang bersifat hipotetis. Kita harus memastikan dulu berapa sebenarnya cadangan yang kita miliki sebelum membangun industri besar," kata Bambang.

Direktur Operasi dan Produksi PT PERMINAS (Persero), Oktoria Masniari Manurung, mengatakan perusahaan kini mempersiapkan pengelolaan mineral strategis mulai dari sumber primer, sekunder hingga tersier.

Kepala Divisi CST PT Timah Tbk, Rendy Kurniawan, menjelaskan PT Timah telah merevitalisasi Pilot Plant Logam Tanah Jarang Tanjung Ular pada 2024. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan pemanfaatan slag timah dan mineral ikutan seperti monasit serta zirkon sebagai bahan baku industri hilir.

Kepala Pusat Riset Teknologi Mineral BRIN, Fajar Nurjaman, bersama Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Nofrijon Sofyan menilai Indonesia harus segera memperkuat sumber daya manusia di bidang teknologi logam tanah jarang.

Nofrijon mencontohkan keberhasilan Tiongkok menguasai pasar global bukan semata karena memiliki cadangan besar. "Mereka sudah menyiapkan sumber daya manusianya sejak lama. Mahasiswa memang dididik secara khusus untuk menguasai teknologi logam tanah jarang sehingga mampu mengendalikan rantai pasok dunia," katanya.

Peneliti LTJ UBB, Yuant Tiandho mengatakan Bangka Belitung sebenarnya memiliki modal yang lengkap untuk membangun industri logam tanah jarang. "Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian berpindah dari sekadar menjual konsentrat menjadi memproduksi logam oksida, magnet, hingga produk teknologi tinggi melalui kolaborasi universitas, pemerintah, dan industri," ujarnya. (x1)