TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan kerusakan jalan berstatus provinsi di Sumatera Barat tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah pusat maupun Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Andre, mayoritas jalan yang mengalami kerusakan di Sumbar merupakan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pernyataan itu disampaikan Andre usai mengikuti rapat di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Jumat (24/7/2026).
Andre mengatakan pemerintah pusat justru telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Barat sejak Presiden Prabowo menjabat.
"Anggaran untuk perbaikan jalan sudah dikucurkan sejak 2025 sampai 2026. Totalnya Rp1,9 triliun untuk perbaikan jalan dan jembatan di Sumatera Barat," kata Andre kepada wartawan terkait banyaknya jalan rusak di Sumbar.
Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit di Dharmasraya Jumat 24 Juli 2026: Tertinggi Tembus Rp3.959 per Kg
Ia menjelaskan, anggaran tersebut belum termasuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana 2025 yang telah mencapai Rp600 miliar untuk perbaikan Jalan Malalak dan Lembah Anai.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan Rp2,8 triliun untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik serta sekitar Rp29 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi.
Menurut Andre, dari total anggaran Rp1,9 triliun itu juga terdapat program Inpres Jalan Daerah senilai lebih dari Rp200 miliar yang digunakan untuk membantu perbaikan jalan provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Barat.
"Memang anggarannya masih sekitar Rp200 miliar. Tapi ini menunjukkan pemerintah pusat sudah membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat," ujarnya.
Meski demikian, Andre mengakui masyarakat masih banyak mengeluhkan kondisi jalan di Sumbar.
Baca juga: Mobil Honda Freed Terbakar di Ahmad Yani Padang, Kerugian Capai Rp115 Juta
Namun, menurutnya, hal itu disebabkan mayoritas ruas yang rusak merupakan jalan provinsi.
"Kenapa masyarakat masih berteriak soal jalan? Karena memang jalan-jalan yang rusak di Sumatera Barat mayoritas adalah jalan provinsi. Mohon maaf, itu notabene menjadi tanggung jawab Pak Gubernur," ujarnya.
Andre menilai tidak adil jika seluruh persoalan jalan di Sumbar diarahkan kepada pemerintah pusat.
"Kalau di media sosial semuanya disalahkan pemerintah Pak Prabowo, menurut saya tidak adil. Pemerintah Presiden Prabowo sudah mengucurkan Rp1,9 triliun untuk jalan dan jembatan di Sumbar," katanya.
Ia menambahkan, nilai tersebut juga belum termasuk anggaran rehab-rekon yang menurutnya secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 triliun.
Baca juga: Banjir di Ngarai Sianok Tak Sampai ke KDMP, BPBD Bukittinggi: Tak Bedampak, Kondisinya Masih Aman
Andre pun meminta masyarakat melihat pembagian kewenangan dalam penanganan jalan.
"Jangan kerusakan jalan provinsi semuanya dibebankan kepada saya sebagai anggota DPR, maupun kepada Pak Prabowo. Jalan provinsi itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," tegasnya.
Andre juga menyinggung lamanya kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sumbar. Namun kerusakan jalan tak kunjung diperbaiki.
"Silakan masyarakat bertanya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kenapa jalan provinsi masih banyak yang rusak. Pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah setiap tahun ke Sumatera Barat," tutup Andre. (*)
