Laporan Wartawan Tribujabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, menyoroti rencana pemerintah mengganti sistem distribusi LPG 3 kilogram yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi subsidi hingga 40 persen. 

Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kemudahan akses masyarakat terhadap LPG subsidi.

Arief mengatakan, Fraksi PPP pada prinsipnya mendukung setiap upaya pemerintah untuk membuat subsidi energi lebih tepat sasaran. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang berhasil dihemat.

"Pada prinsipnya, kami sebagai Fraksi PPP yang berada di Komisi II DPRD Jawa Barat selalu mendukung upaya efisiensi anggaran negara, apalagi jika tujuannya agar subsidi bisa lebih tepat sasaran. Klaim efisiensi hingga 40 persen itu tentu angka yang bagus di atas kertas. Namun, tanggapan saya adalah efisiensi angka tidak boleh mengorbankan efektivitas di lapangan," ujar Arief, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, LPG 3 kilogram memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat, karena digunakan oleh rumah tangga hingga pelaku usaha mikro.

"LPG 3 kg itu bukan sekadar komoditas energi, melainkan urat nadi ekonomi makro dan mikro di Jawa Barat, mulai dari ibu rumah tangga hingga jutaan pelaku UMKM kuliner," katanya.

Arief menilai, setiap perubahan sistem distribusi harus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses energi murah tanpa menambah beban biaya.

"Sekecil apa pun perubahan sistemnya, indikator keberhasilannya bukan cuma seberapa banyak anggaran yang dihemat pemerintah, tapi seberapa lancar masyarakat bawah bisa mengakses energi tanpa ada beban biaya baru," katanya.

Arief juga mengingatkan pemerintah agar menyiapkan berbagai aspek sebelum kebijakan diterapkan di Jawa Barat.

Menurutnya, akurasi data penerima subsidi, kesiapan infrastruktur hingga masa transisi menjadi faktor penting agar perubahan sistem tidak menimbulkan persoalan baru.

Arief menegaskan pemerintah harus memastikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data P3KE telah diperbarui sehingga masyarakat miskin maupun pelaku UMKM tidak kehilangan hak menerima subsidi.

Selain itu, ia meminta sistem digital, jaringan distribusi, agen dan pangkalan resmi dipastikan siap hingga wilayah pelosok agar tidak memicu kelangkaan LPG.

Tak kalah penting, kata dia, pemerintah perlu menyiapkan masa transisi melalui uji coba di sejumlah daerah sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh di Jawa Barat.