Jakarta (ANTARA) - Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-59 di Manila berlangsung di bawah bayang-bayang berbagai krisis. Konflik AS-Iran, sengketa Laut China Selatan, hingga krisis Myanmar yang tak kunjung selesai mengubah agenda tahunan itu menjadi ujian bagi kemampuan ASEAN menjaga stabilitas kawasan.

Tantangan itu tercermin dalam tema keketuaan ASEAN 2026 yang diusung Filipina, "Navigating Our Future, Together." Tema itu menegaskan pentingnya menjaga persatuan kawasan ketika berbagai krisis eksternal maupun persoalan internal menuntut respons bersama dari negara-negara Asia Tenggara.

Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengingatkan bahwa kawasan Asia Tenggara harus menghadapi dunia yang dipenuhi gejolak, ketidakpastian, dan situasi yang sulit diperkirakan melalui langkah yang aktif dan terarah.

"Dalam lanskap global yang terpecah-pecah, tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi badai ini sendirian. Kekuatan dan ketahanan kita terletak pada komunitas kita. Jika kita tidak bergerak maju bersama, kita berisiko terpecah belah," katanya.

Menurut Lazaro, para menteri luar negeri (menlu) mengevaluasi pelaksanaan tiga pilar ASEAN (politik-keamanan, ekonomi, serta sosial-budaya) sebagai bahan rekomendasi bagi KTT ASEAN November mendatang, sekaligus membahas arah integrasi kawasan dan hubungan dengan para mitra dialog.

Agenda tersebut menjadi semakin penting karena rangkaian pertemuan di Manila juga mempertemukan ASEAN dengan negara dan organisasi mitra, termasuk AS, China, dan Rusia. Situasi itu kembali menempatkan ASEAN pada posisi yang tidak mudah untuk menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan-kekuatan besar.

Merespons tekanan dari luar kawasan

Salah satu persoalan yang paling menyita perhatian adalah eskalasi konflik AS-Iran. Selain meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, konflik tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Gangguan terhadap jalur itu berpotensi memengaruhi pasokan energi, perdagangan internasional, dan rantai pasok global, termasuk bagi negara-negara ASEAN yang perekonomiannya sangat bergantung pada kelancaran arus barang.

Merespons kondisi tersebut, ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak semua pihak kembali menempuh jalur diplomasi. Organisasi itu juga menyerukan pemulihan pelayaran dan penerbangan yang aman, bebas hambatan, dan berkelanjutan di Selat Hormuz sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

ASEAN juga mendesak semua pihak menjamin keselamatan pelaut dan kapal sesuai Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS), sekaligus menegaskan dukungan terhadap komitmen Organisasi Maritim Internasional dalam meningkatkan keselamatan pelayaran.

Perhatian ASEAN tidak hanya tertuju ke Timur Tengah. Di kawasan sendiri, sengketa Laut China Selatan tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan terus menguji kemampuan ASEAN menjaga stabilitas regional.

Indonesia menilai penyelesaian Kode Etik (Code of Conduct) di Laut China Selatan perlu dipercepat secara efektif, substantif, dan berlandaskan hukum internasional. Bagi Indonesia, kawasan yang diatur berdasarkan hukum akan lebih mampu menjaga stabilitas dibanding kawasan yang ditentukan oleh kekuatan semata.

Menlu RI Sugiono juga mendorong agar kemitraan ASEAN dengan para mitra dialog lebih diarahkan pada kebutuhan nyata kawasan, termasuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan ketangguhan rantai pasok, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai krisis yang dampaknya semakin dirasakan masyarakat.

Myanmar, ujian soliditas ASEAN

Jika konflik di Timur Tengah dan Laut China Selatan menguji kemampuan ASEAN merespons tekanan dari luar kawasan, Myanmar menjadi ujian terhadap soliditas organisasi itu sendiri.

Sejak kudeta militer pada 2021, ASEAN secara konsisten tidak mengundang pemimpin junta maupun menteri Myanmar dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Kebijakan itu merupakan bagian dari implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus), yang hingga kini masih menjadi kerangka utama penyelesaian krisis.

Menjelang AMM ke-59, ASEAN mengambil langkah yang tidak biasa. Pada 12 Juli, para menlu ASEAN yang dipimpin Maria Theresa Lazaro menggelar pertemuan informal dengan mitra mereka dari Myanmar di Bangkok. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama dalam lima tahun terakhir.

Hasil pertemuan itu menjadi salah satu pembahasan dalam AMM ke-59.

Meski demikian, pendekatan negara-negara anggota belum sepenuhnya seragam. Menurut sumber diplomatik ASEAN, Kamboja tidak mengirim menlunya ke Bangkok, sedangkan Malaysia hanya diwakili pejabat senior.

Perbedaan sikap itu menunjukkan bahwa membangun kesepahaman di antara anggota ASEAN sendiri masih menjadi tantangan dalam mencari jalan keluar atas krisis Myanmar.

Meski demikian, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendorong implementasi Konsensus Lima Poin sebagai dasar penyelesaian konflik sekaligus menjaga stabilitas kawasan.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dengan masa tugas jangka panjang. Mekanisme tersebut diharapkan menggantikan sistem saat ini yang menetapkan utusan khusus hanya selama satu tahun sehingga kesinambungan diplomasi dapat lebih terjaga.

Indonesia mendukung gagasan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan pembentukan utusan khusus perlu memperoleh dukungan dari Myanmar agar mandat dan tujuan yang diberikan dapat dijalankan secara efektif.

Indonesia juga menilai implementasi Konsensus Lima Poin harus terus dievaluasi secara objektif untuk menentukan langkah ASEAN berikutnya dalam mendorong penyelesaian krisis.

Komitmen menunggu implementasi

Berbagai pernyataan yang dihasilkan di Manila menunjukkan ASEAN masih memiliki kesamaan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi kawasan. Namun, kesepakatan diplomatik hanya akan berarti apabila diterjemahkan menjadi kerja sama dan kebijakan yang dapat dijalankan bersama.

Indonesia mendorong agar penguatan sentralitas ASEAN diwujudkan melalui langkah yang lebih konkret, antara lain memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapsiagaan kawasan menghadapi dampak konflik global.

Menlu Sugiono mengingatkan bahwa perkembangan di luar kawasan kini semakin membawa konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat ASEAN sehingga organisasi tersebut harus semakin siap merespons secara kolektif.

"Perkembangan di luar kawasan semakin membawa konsekuensi langsung bagi kehidupan masyarakat kita. Karena itu, ASEAN harus semakin siap dan mampu merespons secara bersama," ujar Sugiono dalam sesi retreat AMM ke-59.

Pesan itu merangkum tantangan yang dihadapi ASEAN. Organisasi tersebut tidak hanya dituntut menjaga stabilitas kawasan dari dampak rivalitas kekuatan besar, tetapi juga menyelesaikan persoalan internal yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Kemampuan menjaga keseimbangan di antara berbagai kepentingan itulah yang selama ini menjadi dasar sentralitas ASEAN. Namun, dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks, sentralitas tidak lagi cukup dimaknai sebagai posisi diplomatik. Prinsip tersebut harus tercermin dalam kemampuan menghasilkan keputusan yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh negara anggota.

Berbagai tantangan yang dibahas di Manila menunjukkan bahwa menjaga kesamaan sikap bukan lagi pekerjaan paling sulit bagi ASEAN. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen yang telah disepakati dapat dijalankan bersama oleh seluruh negara anggota.