TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Masyarakat Jaga Republik Indonesia (JARI) menggelar seminar nasional bertajuk "Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa, Telaah Terhadap Stabilitas Nasional" di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Seminar menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar dari berbagai bidang untuk membahas penguatan konstitusi sebagai landasan pembangunan nasional, stabilitas negara, serta tantangan yang dihadapi Indonesia di berbagai sektor.

Sekretaris Jenderal JARI, Andrianto, mengatakan forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk menghimpun berbagai pandangan mengenai penguatan sistem ketatanegaraan agar mampu menjawab tantangan zaman.

Menurutnya, konstitusi memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu terus dikaji dan disempurnakan sesuai kebutuhan bangsa.

Andrianto mengatakan Undang-Undang Dasar (UUD) hasil amandemen tahun 2002 sudah kebablasan, sangat liberalistik, dan tidak lagi mencerminkan napas perjuangan para pendiri bangsa.

"Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami sangat optimis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti bangsa ini akan menuju arah yang jauh lebih baik mana kala beliau berani menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen," ujar Andrianto.

Baca juga: Ekonomi Konstitusi: Mengembalikan Kedaulatan Ekonomi kepada Rakyat dan Umat

Pakar Pertahanan Nasional, Dr. Selamat Ginting, menilai evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan perlu dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya penyempurnaan sistem politik agar mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Kita melakukan amandemen konstitusi setiap tahun dari 1999 hingga 2002.  Ini membuktikan negara main-main dan patut diduga ada titipan asing di baliknya. Yang terjadi saat ini bukan lagi 'Rule of Law', melainkan 'Rule of Power' di mana hukum cenderung diinjak-injak dan mengikuti kehendak penguasa," kata dia.

Sementara itu, pakar ekonomi Prof. Dr. Anthony Budiawan menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan regulasi perlu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investasi.

Menurutnya, proses penyusunan kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Di bidang komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Ia mengatakan penguatan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi menjadi bagian penting untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung stabilitas nasional di era digital.

"Senjata musuh saat ini menargetkan 'isi kepala' bangsa kita. Di era media sosial, pikiran rakyat dibajak dan dimanipulasi di dalam ruang gema (echo chamber) sehingga masyarakat terpolarisasi.  Pemerintah harus segera memperkuat pertahanan persepsi, bukan membiarkan rakyat saling serang," kata Prof. Venus.

Sementara itu, pakar geopolitik Dr. Rizal Darmaputra menilai Indonesia perlu terus mengedepankan kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika global.

Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap sumber daya nasional menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

"Kita punya kepentingan nasional dan kekayaan alam yang harus dilindungi secara mutlak! Stabilitas tidak akan tercapai jika aparaturnya tidak bersih dan hukumnya tidak tegak," kata Rizal.

Seminar tersebut diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Peserta berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya, di antaranya Universitas Nasional, Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Al Azhar Indonesia, UPN Veteran Jakarta, Universitas Bung Karno, Universitas Jayabaya, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Kegiatan juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, organisasi kemasyarakatan, dan unsur kepemudaan. Di akhir acara, panitia menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber serta sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta.