Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi menyebut penyebutan londo ireng oleh Presiden Prabowo terhadap jurnalis, pengamat, dan pegiat LSM bukan sekadar metafora.
Menurut dia, istilah londo ireng memuat konotasi emosional tinggi seperti pengkhianat, antek asing, dan tidak nasionalis.
"Bingkai semacam ini efektif untuk menggalang solidaritas pendukung dan mendelegitimasi pihak yang dianggap “mengganggu”, namun sekaligus berisiko menyederhanakan kompleksitas fungsi media dalam demokrasi," katanya, Minggu (26/7/2026).
"Ini bisa mengarah pada chilling effect dimana media dan civil society merasa tertekan untuk bersikap lebih hati-hati, bahkan self-censorship.Presiden memang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak anti-kritik. Ini penting. Namun, dalam praktik komunikasi publik, konsistensi antara pernyataan “kita bukan anak kecil” dan ruang kebebasan pers sangat menentukan," lanjutnya.
Fajar menekankan media yang sehat memiliki fungsi sebagai watchdog, bukan sekadar lapdog. Media yang mengkritisi kekurangan dalam sebuah kebijakan justru bagian dari fungsi kontrol sosial. Bukan otomatis sebagai bukti media memiliki mental londo ireng.
Secara teoritis, pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan us vs them polarization yang umum dalam retorika pemimpin. Artinya, pernyataan tersebut memperkuat identitas "kita" dalam arti pemerintah dan rakyat dan mendukung pemerintah versus "mereka" yang dianggap berpihak kepada asing.
Dalam jangka pendek, komunikasi Prabowo dianggap dapat memperkuat dukungan politik. Namun dampak jangka panjang justru berpotensi melemahkan kualitas diskursus publik.
"Karena kritik dikategorikan sebagai pengkhianatan, bukan sebagai masukan konstruktif. Demokrasi yang matang justru membutuhkan ruang kritik yang lega, bukan dicurigai sebagai “nyamar”," imbuhnya. (maw)
