TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan guyonan saat menyampaikan sambutan dalam acara peringatan 30 tahun peristiwa serangan ke kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli.
Di hadapan sejumlah petinggi DPP PDIP, aktivis pro demokrasi, dan korban peristiwa Kudatuli, Hasto mengoreksi penampilan teatrikal Teater Gates tentang peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (26/7/2026).
Awalnya, Hasto mengingatkan kepada generasi muda bahwa serangan terhadap kantor DPP PDI dalam peristiwa Kudatuli ketika itu berlangsung dua kali.
Pertama, kata dia, serangan ketika itu terjadi pada pukul 06.15 WIB.
Bahkan, menurutnya serangan itu turut melibatkan aparat militer setempat.
"Bahkan itu muncul komando dari Dandim Jakarta Pusat, kalau tidak salah Letkol Zul Effendi, yang memberi semangat dan memimpin pergerakan itu," ujar Hasto.
"Jadi tadi teatrikal kurang ada yang pakai sepatu lars. Nanti dikoreksi, harusnya ada itu, Mbak Ning (Ribka Tjiptaning) tertawa," ungkapnya disambut sejumlah hadirin yang tergelitik.
Baca juga: Megawati Sebut Peristiwa Kudatuli Jadi Simbol Ketidakadilan
Setelah menceritakan rangkaian peristiwa selanjutnya, Hasto mengatakan peristiwa yang menurut Komnas HAM menewaskan lima orang dan melukai 149 orang itu mengajarkan untuk tidak boleh menutup mata terhadap luka masa lalu.
Sebab, kata dia, sejarah mencatat pelanggaran HAM berat melalui peristiwa 65, penembakan misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Rumoh Geudong Aceh 1989-1998, kerusuhan Tanjung Priok, dan sejumlah peristiwa di Papua serta peristiwa lainnya.
"Pertanyaannya, ini kita renungkan, mengapa berbagai kekerasan atas nama negara terhadap rakyatnya terus terjadi?" ucap Hasto.
"Bahkan setelah berbagai pelanggaran HAM tersebut, penggunaan ABRI saat itu untuk berhadapan dengan rakyatnya terjadi kembali melalui peristiwa Kudatuli, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, hingga lahirlah gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Tidak ada kekuatan otoriter yang langgeng, Saudara-saudara sekalian!" ucapnya lantang.
Lanjut dia, penggunaan militer yang saat itu bernama ABRI pada seluruh elemen kekuasaan terjadi terang-terangan.
Baca juga: Singgung Peristiwa Kudatuli, Sekjen PDIP Kritik Pelibatan Babinsa Awasi Wajib Pajak
Di sisi lain, PDI dan PPP ketika itu hanya menjadi penghias demokrasi.
"Saudara-saudara sekalian, penggunaan ABRI dalam seluruh elemen kekuasaan saat itu terjadi secara terang-terangan. Birokrasi wajib dengan monolitas terhadap Golkar," ungkap dia.
"Sementara PDI di sini dan PPP di sampingnya hanya menjadi penghias demokrasi. Baru setelah Ibu Mega bergabung ke PDI pada tahun 1986, peta politik berubah dan lahirlah gugatan terhadap kemapanan," ujarnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri kegiatan itu secara daring.
Selain itu, hadir pula sejumlah petinggi DPP PDIP di antaranya Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, dan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP sekaligus ketua panitia Bonnie Triyana.
Tampak juga sejumlah tokoh PDIP di antaranya Ribka Tjiptaning, Andreas Hugo Pareira, Yasonna H Laoly, FX Hadi Rudyatmo, Adian Napitupulu, serta tokoh lainnya.
Terlihat pula sejumlah tokoh di antaranya Sidarto Danusubroto, mantan jurnalis Widiarsi Agustina, peneliti Saiful Mujani, dosen sekaligus aktivis Ubedilah Badrun, hingga cendekiawan dan pemikir kebhinekaan Sukidi Mulyadi.
Peristiwa Kudatuli adalah insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Tragedi ini dipicu oleh perebutan kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru.
Penyerbuan markas pendukung Megawati oleh massa pro-Soerjadi dan aparat memicu kerusuhan massal.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, insiden ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.
